Modul · 30 menit · level menengah
Audit Market Conduct di BPR dan BPRS — Cara OJK Mengawasi Perilaku Bank dan Cara BPR Mengujinya Sendiri
Pengertian market conduct menurut UU 4/2023 dan POJK 22/2023, bedanya dengan pengawasan prudensial, cara OJK mengawasi (tidak langsung, Pemeriksaan Tematik, Pemeriksaan Khusus), penilaian sendiri tahunan sesuai SEOJK 18/SEOJK.08/2024, peran fungsi pelindungan konsumen, Kepatuhan, dan SKAI, checklist audit per tahap siklus produk lengkap dengan pasalnya, serta contoh temuan dan perbaikannya.
Dasar aturannya (dicek 20-11-2026)
| Aturan | Isi yang relevan untuk audit market conduct |
|---|---|
| UU 4/2023 (P2SK) | Mendefinisikan Pengawasan Perilaku Pasar (market conduct) (Pasal 1 angka 41); mewajibkan pelaku usaha menerapkan prinsip pelindungan konsumen (Pasal 227–228); memberi otoritas wewenang mengatur dan mengawasi market conduct secara langsung dan/atau tidak langsung (Pasal 233–234) |
| POJK 22/2023 | Aturan induk pelindungan konsumen. Berlaku untuk BPR dan BPRS: Penjelasan Pasal 2 huruf a angka 2 menyatakan "Bank Perekonomian Rakyat" mencakup BPR dan BPR Syariah. Bab II mengatur kewajiban sepanjang siklus produk, Bab III infrastruktur (fungsi pelindungan konsumen, Direksi, Dewan Komisaris, pelatihan), dan Bab VII pengawasan market conduct oleh OJK |
| SEOJK 18/SEOJK.08/2024 | Petunjuk pelaksanaan penilaian sendiri tahunan (amanat Pasal 87 ayat (4) POJK 22/2023), lengkap dengan 9 Kertas Kerja, dokumen pendukung, dan bobot penilaian |
| POJK 9/2024 | Tata kelola BPR/BPRS: fungsi kepatuhan (Pasal 72 dan 75), fungsi audit intern (Pasal 79 dan 80), dan kewajiban transparansi informasi produk serta penggunaan data konsumen (Pasal 93 ayat (2)) |
| POJK 18/POJK.07/2018 | Sebagian pasal masih dirujuk OJK dalam SEOJK 18/SEOJK.08/2024, misalnya register pengaduan dan audit penanganan pengaduan |
Untuk tenggat pengaduan secara rinci, lihat modul Pelayanan Prima dan Penanganan Pengaduan Nasabah. Untuk etika penagihan dan rahasia bank, lihat modul Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank.
Apa itu market conduct
POJK 22/2023 Pasal 1 angka 20 mendefinisikan Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) sebagai pengawasan terhadap perilaku PUJK (pelaku usaha jasa keuangan, termasuk BPR dan BPRS) dalam:
- mendesain produk;
- menyediakan dan menyampaikan informasi;
- menawarkan;
- menyusun perjanjian;
- memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; serta
- menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa,
untuk mewujudkan pelindungan konsumen. UU 4/2023 memakai istilah Pengawasan Perilaku Pasar dengan rumusan yang sama (Pasal 1 angka 41).
Ukurannya adalah tujuh prinsip pelindungan konsumen yang wajib diterapkan (POJK 22/2023 Pasal 3; UU 4/2023 Pasal 228):
- edukasi yang memadai;
- keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
- perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- pelindungan aset, privasi, dan data konsumen;
- penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- penegakan kepatuhan; dan
- persaingan yang sehat.
Penjelasan Pasal 3 memberi contoh yang langsung berlaku di BPR: pemasaran tidak menjadikan target penjualan sebagai tujuan utama, dan pengaduan tidak ditangani pegawai atau pemimpin kantor yang terkait dengan pengaduan itu.
Market conduct vs prudensial
| Aspek | Pengawasan prudensial | Pengawasan market conduct |
|---|---|---|
| Pertanyaan utama | Apakah BPR sehat dan mampu memenuhi kewajibannya? | Apakah BPR memperlakukan nasabah dengan benar? |
| Yang diperiksa | Modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, tata kelola, manajemen risiko | Desain produk, informasi, pemasaran, perjanjian, layanan, penagihan, pengaduan, data konsumen |
| Contoh pertanyaan pemeriksa | "Berapa CAR dan NPL?" | "Apakah ringkasan informasi produk diserahkan sebelum nasabah tanda tangan?" |
| Bukti yang dicari | Laporan keuangan, kolektibilitas, rasio | Brosur, skrip penawaran, rekaman, perjanjian baku, register pengaduan, surat peringatan, berita acara penarikan agunan |
| Aturan induk bagi BPR | Antara lain POJK 9/2024 (tata kelola), aturan kualitas aset, permodalan, dan tingkat kesehatan | UU 4/2023 Bab XVIII dan POJK 22/2023 beserta SEOJK pelaksananya |
Keduanya saling terkait. Perilaku buruk terhadap nasabah dapat berujung pada pengaduan massal, gugatan, dan kerugian reputasi; sebaliknya, target penjualan yang terlalu agresif sering menjadi akar pelanggaran market conduct.
Cara OJK mengawasi market conduct
OJK berwenang melakukan pengawasan market conduct untuk memastikan kepatuhan PUJK dan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan PUJK (POJK 22/2023 Pasal 101). Caranya tidak langsung dan/atau langsung (Pasal 102).
| Cara | Bentuknya | Kewajiban BPR | Pasal |
|---|---|---|---|
| Pengawasan tidak langsung | Analisis informasi dan laporan yang diterima OJK, serta pengamatan lapangan. Penjelasan pasal memberi contoh pengamatan lapangan: survei pengawasan market conduct dan operasi intelijen pasar (market intelligence) | Memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi OJK sesuai batas waktu dalam surat permintaan | Pasal 103–104 |
| Pemeriksaan Tematik (langsung) | Pemeriksaan atas produk/layanan yang berpotensi merugikan konsumen berdasarkan tema yang ditetapkan OJK. Contoh tema dalam Penjelasan: perjanjian baku, kredit pemilikan rumah, mekanisme penarikan agunan | Memperlihatkan/memberikan buku, berkas, catatan, dokumen, data elektronik, keterangan lisan atau tertulis, dan sarana fisik sesuai batas waktu; dilarang menghambat pemeriksaan atau memengaruhi hasilnya | Pasal 1 angka 21, 105–108 |
| Pemeriksaan Khusus (langsung) | Pemeriksaan aspek tertentu untuk membuktikan dugaan pelanggaran atau kerugian konsumen, antara lain lewat verifikasi dan pemeriksaan pengaduan | Sama dengan Pemeriksaan Tematik | Pasal 1 angka 22, 105–108 |
| Perintah atau tindakan tertentu | Diberikan OJK dalam rangka pelindungan konsumen | Wajib dilaksanakan | Pasal 109 |
| Perintah Tertulis | Antara lain mengganti pengurus, menghentikan atau memperbaiki kegiatan, mengembalikan harta konsumen, mengganti kerugian konsumen | Dilaksanakan sesuai POJK tentang perintah tertulis | Pasal 1 angka 23, 110 |
| Pembinaan | Pengarahan, pembimbingan, langkah preventif, dan langkah korektif cepat sebagai hasil pengawasan | Menindaklanjuti | Pasal 111 |
Pemeriksaan langsung dilakukan oleh tim pengawas market conduct dan bisa di dalam dan/atau di luar kantor BPR (Pasal 106). Penjelasan Pasal 108 ayat (3) menyebut contoh menghambat pemeriksaan: menolak atau menunda prosesnya.
Sanksi. Untuk sebagian besar kewajiban di POJK 22/2023, sanksinya berupa peringatan tertulis, pembatasan atau pembekuan produk/kegiatan, pemberhentian pengurus, denda administratif paling banyak Rp15 miliar, pencabutan izin produk, sampai pencabutan izin usaha. Sanksi selain peringatan tertulis dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis (contoh: Pasal 104 ayat (3)–(5) dan Pasal 108 ayat (4)–(6)). Sanksi diberlakukan sesuai tingkat pelanggaran (Pasal 113) dan dapat diumumkan kepada masyarakat (Pasal 114). BPR dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi (Pasal 115).
Penilaian sendiri tahunan (SEOJK 18/SEOJK.08/2024)
Selain diperiksa OJK, BPR wajib menilai dirinya sendiri. Inilah "audit" market conduct yang paling jelas diwajibkan aturan.
Kewajiban dan tenggat (POJK 22/2023 Pasal 85–87):
- BPR melakukan penilaian sendiri atas pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan menyampaikan laporannya kepada OJK c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen setahun sekali, paling lambat 30 September. Bila jatuh pada hari libur, maju ke 1 hari kerja berikutnya.
- Laporan disampaikan lewat sistem pelaporan elektronik OJK (Pasal 86).
- Terlambat sampai 30 hari: BPR dikenai denda Rp50.000 per hari (Pasal 87 ayat (1) dan ayat (5) huruf b). Lewat 30 hari: dinyatakan tidak menyampaikan, tetapi tetap wajib menyampaikan (Pasal 87 ayat (2)–(3)). Denda atas pelanggaran kewajiban penyampaian bagi BPR: Rp25 juta (Pasal 85 ayat (4) huruf b).
Isi penilaian sendiri (SEOJK 18/SEOJK.08/2024 romawi II angka 3). Sembilan Kertas Kerja:
| No | Kertas Kerja | Kode butir |
|---|---|---|
| 1 | Umum: pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen | 1.KU |
| 2 | Kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan | 2.LI |
| 3 | Pelindungan data dan informasi konsumen | 3.RD |
| 4 | Desain produk dan layanan | 4.DP |
| 5 | Penyediaan dan penyampaian informasi produk dan layanan | 5.PI |
| 6 | Pemasaran produk dan layanan | 6.PP |
| 7 | Penyusunan perjanjian terkait produk dan layanan | 7.PB |
| 8 | Pemberian layanan atas penggunaan produk dan layanan | 8.PL |
| 9 | Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa | 9.PS |
Setiap butir memuat dasar hukum, pertanyaan, dokumen pendukung, dan untuk sebagian butir bobot penilaian (misalnya "Ya, Seluruhnya", "Ya, Sebagian", sampai "Tidak sama sekali").
Hal yang ditegaskan SEOJK:
- Identifikasi, pengukuran, dan analisis dilakukan secara memadai dan sesuai kondisi sebenarnya (romawi II angka 2).
- BPR mendokumentasikan laporan dan dokumen pendukungnya (romawi II angka 8).
- BPR bertanggung jawab atas kebenaran, kekinian, dan ketepatan isi laporan (romawi II angka 9).
- Ada mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk kepatuhan penyampaian laporan (romawi II angka 10).
- BPR menunjuk satu anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan (romawi IV).
- Produk baru atau produk yang berubah material setelah laporan tahun berjalan disampaikan, Kertas Kerja desain produknya diisi pada periode tahun berikutnya. Contoh resmi: produk pertama kali ditawarkan November 2024, dilaporkan paling lambat 30 September 2025 (romawi II angka 6).
Infrastruktur pelindungan konsumen di BPR
Audit market conduct selalu memeriksa apakah "mesinnya" ada. POJK 22/2023 mewajibkan:
| Komponen | Kewajiban | Pasal |
|---|---|---|
| Kebijakan dan prosedur tertulis | Wajib ada dan diterapkan untuk ketujuh kegiatan: desain, penyediaan informasi, penyampaian informasi, pemasaran, perjanjian, layanan, serta pengaduan dan sengketa. Isinya memuat antara lain kesetaraan akses, layanan khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, pelindungan aset, pelindungan data, serta mekanisme penggunaan dan penghapusan data | Pasal 8 |
| Kode etik | Wajib memiliki dan menerapkan kode etik pelindungan konsumen; wajib mencegah pengurus, pegawai, dan pihak ketiga menyalahgunakan wewenang yang merugikan konsumen | Pasal 9 |
| Fungsi atau unit pelindungan konsumen | Wajib ada; boleh dirangkap fungsi lain asal menghindari benturan kepentingan. Fungsi penerima pengaduan wajib ada di setiap kantor, keberadaannya dipublikasikan, dan pegawainya paham produk serta berwenang menangani pengaduan | Pasal 88 |
| Tugas fungsi pelindungan konsumen | Antara lain sosialisasi ke seluruh pegawai, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan, berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan, melapor ke Direksi dengan rekomendasi perbaikan, mengoordinasikan laporan ke OJK, serta menangani pengaduan | Pasal 89 |
| Direksi dan Dewan Komisaris | Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan POJK 22/2023; Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi itu. Direksi menunjuk anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat, serta pejabat/pegawai di setiap kantor lain, untuk menjalankan fungsi pelindungan konsumen. BPR wajib punya mekanisme pelaporan kepatuhan | Pasal 90 |
| Pelatihan | Pegawai fungsi pelindungan konsumen dilatih paling sedikit 1 kali setahun; pegawai lain paling sedikit 1 kali selama masa kerjanya. Materi: prosedur layanan pengaduan, tugas fungsi pelindungan konsumen, pengetahuan produk, serta etika dan tata cara berkomunikasi. Pelatihan dievaluasi dan ditindaklanjuti | Pasal 91 |
Contoh benturan kepentingan dari Penjelasan Pasal 88 ayat (5): pegawai pemasaran yang merangkap menangani pengaduan tidak boleh menangani pengaduan yang menyangkut dirinya.
Siapa mengaudit apa di dalam BPR
Bagian ini memisahkan yang diwajibkan pasal dari praktik baik yang disarankan.
| Pihak | Yang diwajibkan aturan | Praktik baik (bukan kewajiban tertulis) |
|---|---|---|
| Fungsi pelindungan konsumen | Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan; melapor ke Direksi dengan rekomendasi; mengoordinasikan laporan penilaian sendiri dan laporan layanan pengaduan (POJK 22/2023 Pasal 89 huruf c–e dan Penjelasannya) | Memegang "peta kewajiban" per Kertas Kerja; mengumpulkan bukti sepanjang tahun, bukan menjelang 30 September |
| Kepatuhan (direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau Pejabat Eksekutif kepatuhan) | Memastikan kegiatan usaha memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk POJK 22/2023 (POJK 9/2024 Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) huruf b) | Menelaah setiap produk baru, brosur, dan perubahan perjanjian baku sebelum dipakai; uji kepatuhan berkala per kantor |
| SKAI atau Pejabat Eksekutif audit intern | Menyusun dan merealisasikan program audit tahunan serta membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain (POJK 9/2024 Pasal 79–80) | Memasukkan audit market conduct ke program audit tahunan; uji petik register pengaduan, rekaman, dan berkas kredit; menguji keandalan jawaban penilaian sendiri sebelum dikirim |
| Audit penanganan pengaduan | Termasuk komponen manajemen pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan layanan pengaduan yang wajib dimiliki (POJK 18/POJK.07/2018 Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dirujuk SEOJK 18/SEOJK.08/2024 butir 9.PS.49) | Dijalankan pihak yang tidak menangani pengaduan itu sendiri, misalnya SKAI |
| Direksi | Bertanggung jawab atas kepatuhan POJK 22/2023 (Pasal 90 ayat (1)); satu anggota Direksi bertanggung jawab atas laporan penilaian sendiri (SEOJK romawi IV) | Membahas temuan market conduct dalam rapat Direksi dan memantau tindak lanjutnya |
| Dewan Komisaris | Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi atas kepatuhan POJK 22/2023 (Pasal 90 ayat (2)). Dokumen pendukung yang diminta SEOJK butir 1.KU.21: dokumentasi rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang memuat kepatuhan pelindungan konsumen | Meminta ringkasan pengaduan dan temuan market conduct setiap rapat triwulanan |
Checklist audit market conduct per tahap
Checklist ini bisa dipakai SKAI atau Kepatuhan sebagai kertas kerja internal. Kolom "Rujukan" menunjuk pasal POJK 22/2023, kecuali disebut lain. Kode butir SEOJK 18/SEOJK.08/2024 dicantumkan agar hasil audit mudah dipetakan ke penilaian sendiri.
1. Tata kelola dan infrastruktur
| Butir yang diuji | Rujukan | Bukti yang dicek |
|---|---|---|
| Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen ada untuk 7 kegiatan dan memuat layanan khusus disabilitas/lansia | Pasal 8; 1.KU.8–14 | Dokumen kebijakan/SOP yang berlaku |
| Kode etik pelindungan konsumen ditetapkan dan diterapkan | Pasal 9 ayat (2); 1.KU.16 | Kode etik, bukti sosialisasi |
| Fungsi pelindungan konsumen ada, penanggung jawabnya anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat; pejabat dan/atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat | Pasal 88, 90 ayat (3); 9.PS.2, 9.PS.44 | SK penunjukan, struktur organisasi |
| Mekanisme pelaporan kepatuhan ke Direksi ada | Pasal 90 ayat (5); 1.KU.22 | Prosedur dan contoh laporan |
| Dewan Komisaris mengawasi kepatuhan Direksi | Pasal 90 ayat (2); 1.KU.21 | Risalah rapat Dewan Komisaris–Direksi |
| Pelatihan: fungsi pelindungan konsumen tiap tahun; pegawai lain minimal sekali selama masa kerja; materi lengkap; dievaluasi | Pasal 91; 9.PS.40–43 | Daftar hadir, materi, evaluasi |
| Laporan penilaian sendiri terkirim paling lambat 30 September dan sesuai kondisi sebenarnya | Pasal 85; 1.KU.19; SEOJK romawi II–III | Bukti kirim dari sistem OJK, uji petik jawaban |
2. Desain produk
| Butir yang diuji | Rujukan | Bukti yang dicek |
|---|---|---|
| Rancangan produk sesuai target konsumen (kebutuhan, kemampuan, fitur, risiko, biaya) dan didokumentasikan | Pasal 25; 4.DP.1, 4.DP.4 | Kajian produk |
| Produk baru diuji untuk menilai risiko merugikan konsumen; bila berpotensi merugikan, ditinjau ulang; hasil uji didokumentasikan | Pasal 26; 4.DP.2–3 | Dokumen pengujian, notulen peninjauan |
| Ada pedoman penetapan harga dan/atau biaya produk | Pasal 28 ayat (1); 1.KU.18 | Pedoman tarif |
3. Informasi produk
| Butir yang diuji | Rujukan | Bukti yang dicek |
|---|---|---|
| Informasi jelas, akurat, jujur, mudah diakses, tidak menyesatkan; Bahasa Indonesia sederhana; huruf terbaca jelas | Pasal 29; 5.PI.1–5 | Brosur, papan informasi, situs, media sosial |
| Ringkasan informasi produk (RIPLAY) memuat nama, penerbit, fitur, manfaat, risiko, persyaratan, biaya, informasi tambahan, serta simulasi untuk produk dana/kredit; tersedia versi umum dan personal | Pasal 30; 5.PI.6–7, 5.PI.9–10 | Contoh RIPLAY umum dan personal |
| RIPLAY umum diserahkan sebelum calon konsumen memutuskan; RIPLAY personal sebelum tanda tangan perjanjian | Pasal 33 ayat (1)–(2); 5.PI.8, 5.PI.11 | Uji petik berkas: tanggal RIPLAY vs tanggal perjanjian |
| Konfirmasi pemahaman atas RIPLAY personal dituangkan dalam dokumen atau media yang bisa jadi alat bukti | Pasal 33 ayat (7)–(8); 5.PI.16–17 | Lembar konfirmasi yang ditandatangani |
| Calon konsumen diberi tahu diterima, ditunda, atau ditolak; penundaan/penolakan disertai alasan | Pasal 34; 5.PI.18–19 | Surat pemberitahuan, log |
4. Pemasaran
| Butir yang diuji | Rujukan | Bukti yang dicek |
|---|---|---|
| Setiap penawaran, promosi, dan iklan memuat nama/logo BPR dan pernyataan "berizin dan diawasi OJK", tanpa logo OJK | Pasal 35; 6.PP.1–3 | Materi promosi cetak dan digital |
| Tidak menyalahgunakan keadaan calon konsumen yang tidak punya pilihan lain | Pasal 36 ayat (1); 6.PP.5 | Pengaduan, wawancara |
| Kesesuaian kebutuhan dan kemampuan calon konsumen dinilai dan didokumentasikan | Pasal 37; 6.PP.8–9 | Formulir profil nasabah, analisis kemampuan bayar |
| Penawaran lewat telepon/pesan pribadi hanya dengan persetujuan; persetujuan menerima penawaran produk/layanan melalui sarana komunikasi pribadi tidak boleh dijadikan syarat penggunaan produk; bila data diperoleh dari pihak lain, sumber data diinformasikan; Senin–Sabtu di luar libur nasional pukul 08.00–18.00 waktu setempat; sebut nama BPR dan tujuan; berhenti bila persetujuan ditarik | Pasal 39 ayat (1)–(4); 6.PP.13–18 | Daftar persetujuan, log panggilan |
| Penawaran lewat sarana komunikasi pribadi yang memakai suara/video direkam; rekaman disimpan dan dapat diakses konsumen | Pasal 39 ayat (5)–(8); 6.PP.19–21 | Arsip rekaman |
| Benturan kepentingan dalam penawaran diinformasikan | Pasal 40; 6.PP.22 | Skrip penawaran, pernyataan |
5. Perjanjian
| Butir yang diuji | Rujukan | Bukti yang dicek |
|---|---|---|
| Perjanjian tertulis, seimbang, berbahasa Indonesia; mencantumkan biaya dan pilihan penyelesaian sengketa (pengadilan atau luar pengadilan) | Pasal 44; 7.PB.1–4 | Perjanjian kredit dan pembukaan rekening |
| Pemahaman biaya, manfaat, risiko, hak dan kewajiban diberikan; ada waktu cukup; konfirmasi pemahaman klausul sebelum tanda tangan dan terdokumentasi | Pasal 45; 7.PB.5–7 | Lembar konfirmasi |
| Perjanjian baku bebas 12 jenis klausul eksonerasi (misalnya perubahan sepihak, penafsiran sepihak, kuasa sepihak atas agunan, membatasi tanggung jawab atas kesalahan pegawai) | Pasal 46 ayat (2); 7.PB.8–19 | Telaah klausul oleh Legal |
| Konsumen dapat memperoleh atau mencetak salinan perjanjian baku | Pasal 47; 7.PB.20 | Prosedur, bukti serah salinan |
| Perubahan ketentuan diberitahukan paling lambat 30 hari kerja sebelum berlaku; untuk kredit yang menambah kewajiban atau mengurangi hak, juga dikonfirmasi dan didokumentasikan | Pasal 49–50; 7.PB.24–27 | Surat pemberitahuan, bukti konfirmasi |
| Masa jeda paling kurang 2 hari kerja untuk produk berjangka panjang dan/atau kompleks, kecuali pengecualian; tanpa penalti bila dibatalkan dalam masa jeda | Pasal 51; 7.PB.28, 7.PB.33 | Kebijakan produk, data pembatalan |
6. Layanan dan penagihan
| Butir yang diuji | Rujukan | Bukti yang dicek |
|---|---|---|
| Produk dan layanan sesuai iklan dan perjanjian | Pasal 53; 8.PL.1–4 | Perbandingan brosur vs sistem (suku bunga, biaya) |
| Laporan saldo dan mutasi akurat dan tepat waktu | Pasal 57 ayat (1); 8.PL.9 | Uji petik rekening koran |
| Surat peringatan sebelum penagihan memuat tanggal jatuh tempo, hari keterlambatan, pokok terutang, manfaat ekonomi, dan denda | Pasal 60; 8.PL.14 | Uji petik surat peringatan |
| Penagihan tanpa ancaman, kekerasan, atau mempermalukan; hanya kepada konsumen; di alamat penagihan/domisili; Senin–Sabtu di luar libur nasional pukul 08.00–20.00 | Pasal 62; 8.PL.17 | Laporan kunjungan, pengaduan, wawancara debitur |
| Bila memakai pihak ketiga penagih: badan hukum, berizin, SDM bersertifikat, perjanjian tertulis bermeterai, dievaluasi berkala | Pasal 61; 8.PL.15 | Perjanjian kerja sama, sertifikat |
| Penarikan agunan: pedoman internal ada; konsumen terbukti wanprestasi, sudah diberi surat peringatan, BPR memegang sertifikat jaminan; dibuat berita acara; rincian kewajiban dan mekanisme penjualan dijelaskan | Pasal 63–64; 8.PL.18 | Pedoman, berita acara, sertifikat |
| Data konsumen dijaga; tidak diberikan ke pihak lain tanpa dasar; tidak mewajibkan persetujuan berbagi data sebagai syarat produk | Pasal 19, 22; 3.RD.1–3, 3.RD.7–11 | Hak akses sistem, perjanjian dengan vendor |
7. Pengaduan dan sengketa
| Butir yang diuji | Rujukan | Bukti yang dicek |
|---|---|---|
| Layanan pengaduan tanpa biaya; prosedur singkat tercantum di perjanjian atau dokumen produk | Pasal 67–68; 9.PS.1, 9.PS.6 | Perjanjian, brosur |
| Setiap kantor menerima, mencatat, dan mendokumentasikan pengaduan lisan dan tertulis | Pasal 70; 9.PS.11–12 | Register pengaduan per kantor |
| Tanda terima pengaduan tertulis memuat nomor registrasi, tanggal, dan kanal kontak | Pasal 73; 9.PS.20 | Uji petik tanda terima |
| Tenggat: lisan 5 hari kerja; tertulis 10 hari kerja sejak dokumen lengkap, dapat diperpanjang 10 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis sebelum tenggat | Pasal 74–75; 9.PS.22–24 | Register: tanggal terima vs tanggal tanggapan |
| Pengaduan tentang pegawai yang berwenang menyelesaikan pengaduan dialihkan ke pegawai lain dengan jabatan paling rendah setara | POJK 18/POJK.07/2018 Pasal 17 ayat (1); 9.PS.27 | Disposisi pengaduan |
| Tanggapan lisan yang tidak disetujui ditegaskan tertulis; layanan pengaduan lisan lewat telepon/video pribadi direkam | Pasal 78 ayat (4)–(5); 9.PS.32–33 | Surat penegasan, rekaman |
| Register penerimaan pengaduan dipelihara dan memuat konfirmasi penerimaan serta bukti tanda terima | POJK 18/POJK.07/2018 Pasal 39; 9.PS.50–51 | Register manual/digital |
| Ada manajemen pemeliharaan dan perbaikan layanan pengaduan: pengumpulan informasi, analisis, audit penanganan pengaduan, reviu manajemen, perbaikan berkelanjutan | POJK 18/POJK.07/2018 Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) huruf c; 9.PS.49 | Kebijakan, laporan audit |
| Laporan layanan pengaduan semesteran terkirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya | Pasal 79; 9.PS.53 | Bukti kirim |
| BPR menjadi anggota LAPS SJK dan membayar iurannya | POJK 61/POJK.07/2020 Pasal 11 huruf a–b; 9.PS.63–64 | Bukti keanggotaan dan iuran |
Contoh temuan dan cara perbaikan
Semua temuan di bawah adalah contoh fiktif dari BPR rekaan "BPR Ilustrasi Makmur", disusun untuk latihan.
| No | Temuan (fiktif) | Ketentuan yang dilanggar | Perbaikan yang disarankan | Pemilik tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brosur deposito memuat logo OJK di samping kalimat "berizin dan diawasi OJK" | Pasal 35 ayat (3) | Tarik dan cetak ulang brosur; tambahkan telaah Kepatuhan sebelum materi promosi dipakai | Pemasaran, Kepatuhan |
| 2 | 6 dari 20 berkas kredit tidak memiliki lembar konfirmasi pemahaman RIPLAY personal | Pasal 33 ayat (7)–(8) | Jadikan lembar konfirmasi syarat wajib di daftar periksa pencairan; sistem menolak pencairan tanpa unggahan dokumen | AO kredit, admin kredit, Kabid bisnis |
| 3 | AO dana menawarkan deposito lewat telepon pukul 19.30 kepada nasabah yang tidak pernah menyetujui dihubungi | Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) huruf a | Daftar persetujuan kontak per nasabah; jadwal penawaran dibatasi 08.00–18.00; pelatihan ulang | AO dana, Pemasaran |
| 4 | Perjanjian kredit memuat klausul "Bank berhak mengubah suku bunga dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan" | Pasal 46 ayat (2) huruf f; Pasal 50 | Revisi perjanjian baku oleh Legal; prosedur pemberitahuan dan konfirmasi 30 hari kerja sebelum perubahan | Legal, Kepatuhan |
| 5 | Kolektor menitipkan pesan tunggakan kepada tetangga debitur | Pasal 62 ayat (2) huruf c | Teguran dan pelatihan ulang; skrip penagihan; uji petik laporan kunjungan oleh atasan | Kolektor, Remedial |
| 6 | 4 pengaduan tertulis selesai pada hari kerja ke-14 tanpa pemberitahuan perpanjangan | Pasal 75 ayat (1) dan (4) | Pengingat otomatis di register pada hari ke-7; templat surat perpanjangan | CS, fungsi pelindungan konsumen |
| 7 | Pengaduan tentang AO ditangani oleh AO yang diadukan | Pasal 3 ayat (2) huruf c beserta Penjelasannya; Pasal 88 ayat (5) | Aturan pengalihan pengaduan dalam SOP; disposisi oleh pimpinan kantor | Pemimpin cabang |
| 8 | Laporan penilaian sendiri dikirim 6 Oktober | Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (1) | Kalender kepatuhan dengan tenggat internal 15 September; satu direktur penanggung jawab | Direksi, Kepatuhan |
| 9 | Kantor kas tidak mencatat pengaduan lisan karena "sudah beres di tempat" | Pasal 70 ayat (1) | Register pengaduan wajib di setiap kantor, termasuk pengaduan yang langsung selesai | Kepala kantor kas, CS |
Peran Anda
| Jabatan | Yang dilakukan dalam audit market conduct |
|---|---|
| SKAI | Masukkan market conduct ke program audit tahunan; uji petik RIPLAY, perjanjian, rekaman, register pengaduan, surat peringatan, dan berita acara penarikan agunan; uji kebenaran jawaban penilaian sendiri; laporkan temuan ke direktur utama dan pantau tindak lanjutnya |
| Kepatuhan | Pelihara peta kewajiban POJK 22/2023 dan SEOJK 18/SEOJK.08/2024; telaah produk baru, materi promosi, dan perubahan perjanjian; kawal tenggat 30 September dan laporan pengaduan semesteran |
| Direksi | Tunjuk pejabat fungsi pelindungan konsumen di kantor pusat dan tiap kantor; tunjuk satu direktur penanggung jawab laporan penilaian sendiri; pastikan target penjualan tidak mengalahkan kesesuaian produk |
| Komisaris | Awasi kepatuhan Direksi atas POJK 22/2023 dan pastikan pembahasannya tercatat dalam risalah rapat Dewan Komisaris dengan Direksi |
| DPS (BPRS) | Pastikan informasi akad dan biaya produk syariah disampaikan jelas dan sesuai yang disepakati |
| Customer service dan teller | Terima dan catat setiap pengaduan; serahkan RIPLAY sebelum nasabah memutuskan; minta konfirmasi pemahaman; jangan menjanjikan hal yang tidak tertulis |
| AO kredit, AO pembiayaan, AO dana | Nilai kebutuhan dan kemampuan nasabah dan dokumentasikan; serahkan RIPLAY personal sebelum tanda tangan; tawarkan lewat telepon/pesan pribadi hanya dengan persetujuan dan pada jam yang diizinkan |
| Pemasaran | Cantumkan nama/logo BPR dan "berizin dan diawasi OJK" tanpa logo OJK; ajukan materi promosi untuk ditelaah sebelum dipakai |
| Kolektor dan remedial | Menagih hanya pada hari dan jam yang diizinkan, langsung ke debitur, tanpa ancaman; tarik agunan hanya bila syarat Pasal 64 lengkap dan buat berita acara |
| Legal | Bersihkan perjanjian baku dari klausul eksonerasi; siapkan templat pemberitahuan perubahan ketentuan |
| Pemimpin cabang dan kabid operasional | Pastikan register pengaduan berjalan di setiap kantor; alihkan pengaduan yang menyangkut pegawai yang diadukan |
| Kabid bisnis | Pastikan desain produk baru terdokumentasi dan diuji risikonya bagi konsumen sebelum diluncurkan |
| TI | Jaga keamanan data konsumen dan arsip rekaman; sediakan jejak tanggal di sistem agar uji petik mudah |
| SDM | Jadwalkan pelatihan pelindungan konsumen: tahunan untuk fungsi pelindungan konsumen, minimal sekali selama masa kerja untuk pegawai lain |
Catatan cakupan
Modul ini disusun berdasarkan POJK 22/2023, SEOJK 18/SEOJK.08/2024, POJK 9/2024, POJK 18/POJK.07/2018, dan POJK 61/POJK.07/2020. Ketentuan pelaporan pengaduan lainnya serta SEOJK tentang fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern tahun 2025 tidak dibahas dalam modul ini.
Resume
- Market conduct adalah pengawasan atas perilaku BPR terhadap konsumen: desain, informasi, penawaran, perjanjian, layanan, serta pengaduan dan sengketa (POJK 22/2023 Pasal 1 angka 20; UU 4/2023 Pasal 1 angka 41).
- POJK 22/2023 berlaku untuk BPR dan BPRS.
- Ukurannya tujuh prinsip: edukasi, transparansi, perlakuan adil, pelindungan aset dan data, pengaduan efektif, penegakan kepatuhan, dan persaingan sehat (Pasal 3).
- Pengawasan prudensial menilai kesehatan bank; market conduct menilai cara bank memperlakukan nasabah.
- OJK mengawasi secara tidak langsung (analisis laporan, survei, intelijen pasar) dan langsung (Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus) (Pasal 102–107).
- Saat diperiksa, BPR wajib menyerahkan dokumen dan keterangan sesuai batas waktu dan dilarang menghambat pemeriksaan (Pasal 104 dan 108).
- OJK dapat memberi perintah, tindakan tertentu, dan Perintah Tertulis, termasuk mengganti kerugian konsumen (Pasal 109–110).
- Penilaian sendiri wajib dikirim setiap tahun paling lambat 30 September lewat sistem OJK, dengan 9 Kertas Kerja SEOJK 18/SEOJK.08/2024; isinya harus sesuai kondisi sebenarnya.
- Terlambat sampai 30 hari: denda Rp50.000 per hari bagi BPR; lewat 30 hari dinyatakan tidak menyampaikan dan tetap wajib menyampaikan.
- BPR wajib punya kebijakan dan prosedur tertulis, kode etik, fungsi pelindungan konsumen di setiap kantor, mekanisme pelaporan ke Direksi, serta pelatihan berkala (Pasal 8, 9, 88–91).
- Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan; Dewan Komisaris mengawasinya (Pasal 90).
- Kepatuhan memastikan kegiatan usaha sesuai aturan; SKAI menjalankan program audit tahunan secara independen (POJK 9/2024 Pasal 72, 75, 79, 80). Memasukkan market conduct ke program audit adalah praktik baik.
- Audit penanganan pengaduan termasuk manajemen pemeliharaan layanan pengaduan yang wajib dimiliki (POJK 18/POJK.07/2018 Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) huruf c).
- Gunakan checklist per tahap dan uji petik dokumen nyata: tanggal RIPLAY, konfirmasi pemahaman, klausul perjanjian, rekaman, surat peringatan, dan register pengaduan.
Sumber
- UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) — naskah resmi diunduh dari peraturan.bpk.go.id 20-11-2026; dipakai Pasal 1 angka 41 (definisi Pengawasan Perilaku Pasar), Bab XVIII Pasal 227–234 (prinsip, objek, wewenang pengawasan market conduct), Pasal 244–245
- POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan — batang tubuh dan Penjelasan dibaca utuh dari salinan resmi (131 halaman) 20-11-2026; dipakai Pasal 1 angka 20–23, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 25–26, 28–30, 32–35, 37, 39, 44–47, 49–51, 53, 57, 60–64, 67–70, 73–75, 78–79, 81, 82, 85–91, 101–111, 113–115, 117, 119
- SEOJK 18/SEOJK.08/2024 tentang Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan — batang tubuh (romawi I–VI) dan Lampiran Kertas Kerja 1–9 beserta FAQ resminya dibaca 20-11-2026; ditetapkan dan berlaku 10 Desember 2024
- POJK 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS — Pasal 72, 75, 79, 80 (fungsi kepatuhan dan audit intern) serta Pasal 93 ayat (2) (transparansi produk dan data konsumen BPR/BPRS)
- POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan — POJK 22/2023 Pasal 121 ayat (1) huruf a hanya mencabut sebagian pasalnya; Pasal 6, 17, 38, dan 39 yang dipakai di modul ini tetap berlaku dan juga dirujuk dalam Lampiran SEOJK 18/SEOJK.08/2024
- POJK 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan — Pasal 11 huruf a dan b (keanggotaan dan iuran LAPS SJK); POJK ini tidak dicabut dan juga dirujuk dalam Lampiran SEOJK 18/SEOJK.08/2024