Modul · 20 menit · level dasar
Akad Pembiayaan di BPRS — Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Qardh
Mengenal lima akad pembiayaan utama BPRS, rukun dan syaratnya, cara menghitung margin, nisbah, dan ujrah secara sederhana, serta kesalahan yang sering membuat akad tidak sah.
Mengapa akad itu penting
Di BPRS, keabsahan transaksi ditentukan oleh akad. Dua pembiayaan dengan angsuran yang sama bisa berbeda status syariahnya karena urutan dan isi akadnya berbeda.
- Akad yang benar membuat pendapatan BPRS halal dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Akad yang cacat berarti pendapatan yang tidak sesuai syariah harus disisihkan dan akad diperbaiki. POJK 25/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPRS mewajibkan BPRS menindaklanjuti setiap ketidakpatuhan syariah.
- Produk baru wajib mendapat opini DPS lebih dulu (SEOJK 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk BPRS).
Rukun yang hampir selalu ada di setiap akad: para pihak, objek akad, dan ijab kabul (pernyataan menawarkan dan menerima). Kalau salah satu tidak terpenuhi, akadnya bermasalah.
Peta lima akad utama
| Akad | Jenis | Hubungan BPRS dan nasabah | Penghasilan BPRS | Contoh di BPRS |
|---|---|---|---|---|
| Murabahah | Jual beli | Penjual dan pembeli | Margin (keuntungan jual) | Pembelian motor, mesin jahit, bahan bangunan |
| Mudharabah | Kerja sama usaha | Pemilik modal dan pengelola | Bagi hasil sesuai nisbah | Modal kerja usaha katering |
| Musyarakah | Kerja sama usaha | Sesama pemilik modal | Bagi hasil sesuai nisbah | Proyek renovasi yang modalnya patungan |
| Ijarah / IMBT | Sewa | Pemberi sewa dan penyewa | Ujrah (uang sewa) | Sewa ruko; IMBT kendaraan |
| Qardh | Pinjaman kebajikan | Pemberi dan penerima pinjaman | Tidak ada tambahan; hanya biaya administrasi | Talangan darurat, dana kebajikan |
Murabahah: jual beli dengan keuntungan yang disebut terbuka
Murabahah adalah jual beli barang dengan menyebut harga pokok, lalu pembeli membayar lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Rujukannya Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 111/DSN-MUI/IX/2017.
Rukun: BPRS sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, objek akad berupa barang dan harganya, serta ijab kabul.
Syarat yang paling sering dilanggar:
- Barang sudah milik BPRS saat akad. Barang harus ada, jelas, bisa diserahterimakan, dan bukan piutang.
- Kalau nasabah diberi kuasa membeli (wakalah), akad murabahah baru ditandatangani setelah barang secara prinsip menjadi milik BPRS. Dokumen wakalah dibuat terpisah.
- Harga pokok dan margin disebut terbuka di akad. Margin disepakati dalam nominal dan tidak berubah selama kontrak.
- Janji membeli (wa'd) dibuat sebelum dan terpisah dari akad jual beli.
- Uang muka boleh diminta bila disepakati (Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000). Kalau nasabah batal, kerugian riil BPRS diambil dari uang muka; kelebihannya dikembalikan.
Mudharabah: BPRS menyediakan modal, nasabah mengelola
Dalam mudharabah, BPRS menjadi pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah menjadi pengelola (mudharib). Rujukannya Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017.
- Modal pada dasarnya berupa uang (boleh aset yang ditaksir), jumlahnya jelas, dan bukan piutang.
- Usaha halal dan disepakati jelas, misalnya usaha katering tertentu, bukan seluruh usaha nasabah.
- Keuntungan dibagi dengan nisbah (persentase pembagian). Tidak boleh ada keuntungan tetap yang ditentukan di awal untuk salah satu pihak.
- Metode bagi hasil disepakati di akad: profit sharing (dari laba) atau revenue sharing (dari pendapatan).
- Kerugian usaha ditanggung pemilik modal, kecuali karena nasabah lalai, melampaui batas, atau melanggar syarat akad.
- Jaminan boleh diminta agar nasabah tidak lalai, tetapi tidak untuk menjamin pengembalian modal atas kerugian murni usaha.
Karena hasilnya bergantung pada laporan usaha nasabah, AO Pembiayaan wajib memantau usaha dan meminta laporan yang bisa diperiksa. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 juga menegaskan bahwa realisasi bagi hasil tidak boleh hanya didasarkan pada proyeksi.
Musyarakah dan musyarakah mutanaqishah
Musyarakah adalah kerja sama usaha ketika BPRS dan nasabah sama-sama menyetor modal (Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000).
- Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Pihak yang bekerja lebih banyak boleh meminta nisbah lebih besar.
- Kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing.
- Musyarakah mutanaqishah (MMQ) adalah musyarakah yang porsi BPRS berkurang karena dibeli bertahap oleh nasabah (Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008). Aset MMQ boleh disewakan kepada nasabah, dan nilai unit porsi ditetapkan dengan persetujuan DPS.
Ijarah dan IMBT: menyewakan manfaat barang
Ijarah adalah akad sewa manfaat barang dengan imbalan ujrah, tanpa memindahkan kepemilikan (Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017).
- Manfaat barang dan jangka waktu sewa dinyatakan jelas di akad.
- Kerusakan yang bukan karena kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab BPRS sebagai pemilik. Biaya yang timbul dari kepemilikan ditanggung pemberi sewa; biaya dari pemakaian ditanggung penyewa.
- Nasabah wajib membayar ujrah, menjaga barang, dan memakainya sesuai kesepakatan.
IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) adalah ijarah yang disertai janji memindahkan kepemilikan kepada penyewa di akhir masa sewa, lewat jual beli atau hibah (Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002). Akad ijarah dijalankan dulu; akad pemindahan kepemilikan dibuat kemudian.
Qardh: pinjaman kebajikan tanpa tambahan
Qardh adalah pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan, dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pada waktu yang disepakati (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001).
- BPRS boleh membebankan biaya administrasi dan meminta jaminan bila perlu.
- Nasabah boleh memberi tambahan secara sukarela, asalkan tidak diperjanjikan di akad.
- Bila nasabah terbukti tidak mampu membayar, BPRS dapat memperpanjang waktu atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.
- Dana qardh bisa berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan, atau infak yang dititipkan ke BPRS.
Saat angsuran macet: ta'widh, denda, dan kualitas pembiayaan
- Ta'widh (ganti rugi) hanya untuk kerugian riil akibat kesengajaan atau kelalaian nasabah, misalnya biaya penagihan yang benar-benar keluar, bukan potensi keuntungan yang hilang (Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004). Besarnya tidak dicantumkan di akad.
- Denda keterlambatan hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda bayar, dan dananya dimasukkan ke dana kebajikan, bukan pendapatan BPRS. Cek fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran dan kebijakan BPRS Anda.
- Nasabah yang benar-benar tidak mampu tidak boleh didenda; pertimbangkan penjadwalan kembali sesuai fatwa terkait dan kebijakan BPRS.
- Kualitas pembiayaan BPRS digolongkan dalam lima golongan: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (POJK 24/2024). Restrukturisasi hanya untuk nasabah yang kesulitan bayar tetapi usahanya masih berprospek, bukan untuk mempercantik kualitas.
Resume
- BPRS menyalurkan dana lewat akad jual beli, kerja sama usaha, sewa, dan pinjaman kebajikan, bukan pinjaman berbunga.
- Rukun umum akad: para pihak, objek akad, dan ijab kabul.
- Murabahah: barang harus sudah milik BPRS sebelum akad; harga pokok dan margin disebut terbuka; margin nominal tetap selama kontrak.
- Bila memakai wakalah, akad murabahah ditandatangani setelah barang secara prinsip milik BPRS.
- Mudharabah: BPRS pemilik modal, nasabah pengelola; hasil dibagi dengan nisbah, kerugian murni ditanggung pemilik modal kecuali nasabah lalai.
- Musyarakah: kedua pihak menyetor modal; keuntungan sesuai nisbah, kerugian sesuai porsi modal. MMQ = porsi BPRS dibeli bertahap.
- Ijarah: sewa manfaat dengan ujrah; IMBT diakhiri pemindahan milik lewat akad jual beli atau hibah yang terpisah.
- Qardh: hanya pokok yang dikembalikan; boleh biaya administrasi, tambahan hanya sukarela dan tidak diperjanjikan.
- Ta'widh sebatas kerugian riil; denda hanya untuk nasabah mampu yang sengaja menunda, dan masuk dana kebajikan.
- Kualitas pembiayaan BPRS lima golongan menurut POJK 24/2024; restrukturisasi bukan alat mempercantik kualitas.
- Produk baru butuh opini DPS; ketidakpatuhan syariah wajib ditindaklanjuti.
- Semua angka contoh di modul ini ilustrasi. Tarif dan nisbah sebenarnya mengikuti kebijakan BPRS dan kesepakatan di akad.
Sumber
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Ijarah), dan No. 27/DSN-MUI/III/2002 (Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik)
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- POJK 24/2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- SEOJK 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- Buku Standar Produk Murabahah (OJK) — rujukan penerapan fatwa; naskah fatwa di dsnmui.or.id hanya memuat judul, cocokkan dengan himpunan fatwa resmi