Lewati ke isi utama

Modul · 16 menit · level menengah

Penagihan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Tahapan penanganan NPL, penagihan yang beretika sesuai POJK 22/2023, larangan cara intimidatif, penyelesaian agunan termasuk lelang, serta perbedaan hapus buku dan hapus tagih.

Tinjau terakhir 18 Nov 2026

Kredit bermasalah bukan aib, membiarkannya yang berbahaya

Setiap BPR pasti punya kredit bermasalah. Yang membedakan BPR sehat dan BPR sakit adalah seberapa cepat dan seberapa rapi kredit bermasalah ditangani.

Tujuan penanganan, berurutan:

  1. Menyelamatkan debitur yang usahanya masih bisa jalan.
  2. Mengembalikan uang BPR semaksimal mungkin.
  3. Menjaga nama baik BPR dengan cara yang beretika dan sesuai aturan.

Tahapan penanganan

Tahap Kapan Yang dilakukan
Pencegahan Sebelum jatuh tempo Pengingat jatuh tempo lewat telepon atau pesan; pantau debitur yang mulai sering telat
Penagihan awal Baru menunggak Hubungi dan kunjungi; cari tahu penyebabnya; catat janji bayar
Penagihan intensif Tunggakan berlanjut Surat peringatan bertahap; pertemuan dengan debitur dan penjamin; analisis kemampuan bayar
Penyelamatan Usaha masih berprospek Usulan restrukturisasi (lihat modul Kolektibilitas dan Restrukturisasi)
Penyelesaian Usaha tidak bisa diselamatkan Penjualan agunan secara sukarela, lelang, pengambilalihan agunan, atau jalur hukum
Hapus buku Kredit macet yang sudah dicadangkan penuh Dikeluarkan dari neraca, penagihan tetap berjalan

Kenali penyebab tunggakan. Debitur yang mau tetapi tidak mampu (usaha lesu, sakit, bencana) perlu jalan keluar seperti restrukturisasi. Debitur yang mampu tetapi tidak mau perlu ketegasan: surat peringatan, pemanggilan penjamin, dan penyelesaian agunan.

Penagihan beretika menurut POJK 22/2023

Yang wajib dipatuhi petugas penagihan, baik pegawai BPR maupun pihak ketiga yang ditunjuk BPR:

  • Menagih hanya kepada debitur (konsumen), bukan kepada tetangga, rekan kerja, atau keluarga yang tidak terikat perjanjian.
  • Menagih di alamat penagihan atau domisili debitur.
  • Menagih pada Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat, kecuali sudah disetujui debitur.
  • Membawa identitas resmi dan surat tugas dari BPR.
  • Mencatat setiap kontak: tanggal, jam, isi pembicaraan, janji bayar.

Yang dilarang:

  • Ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan debitur.
  • Tekanan fisik maupun verbal, termasuk kata-kata kasar atau merendahkan.
  • Menghubungi terus-menerus sampai mengganggu.
  • Menyebarkan data atau utang debitur kepada pihak lain, misalnya mengirim pesan ke kontak di ponsel debitur atau memasang pengumuman. Data debitur juga dilindungi UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Situasi Kalimat yang aman
Membuka percakapan "Selamat siang, Pak. Saya dari BPR, ingin membicarakan angsuran Bapak yang belum masuk. Apakah ada kendala?"
Debitur marah "Saya mengerti Bapak sedang sulit. Kita cari jalan keluarnya bersama. Kapan Bapak bisa mulai membayar?"
Debitur tidak ada di rumah, yang ada tetangga "Terima kasih. Saya akan kembali lagi." (jangan menyebut urusan utang)
Debitur meminta keringanan "Silakan ajukan permohonan tertulis. Kami akan menganalisis kemampuan Bapak dan menyampaikan hasilnya."

Agunan: penarikan dan penjualan

Penarikan agunan hanya boleh bila debitur wanprestasi, sudah diberi surat peringatan, dan BPR memegang sertifikat jaminan yang sah (fidusia, hak tanggungan, atau hipotek), sesuai POJK 22/2023. Penarikan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan tanpa kekerasan.

Pilihan penyelesaian agunan, dari yang paling dianjurkan:

  1. Penjualan sukarela oleh debitur, didampingi BPR. Biasanya harga paling baik dan hubungan tetap terjaga.
  2. Lelang. Untuk hak tanggungan, UU 4/1996 memberi kreditur hak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum bila debitur cedera janji. Lelang dilakukan melalui kantor lelang negara (KPKNL) atau balai lelang sesuai ketentuan lelang yang berlaku.
  3. Eksekusi fidusia. Sertifikat fidusia memberi kekuatan eksekutorial. Bila debitur tidak mengakui cedera janji atau tidak menyerahkan objek secara sukarela, eksekusi ditempuh melalui pengadilan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Jaminan Fidusia.
  4. Pengambilalihan agunan (AYDA). Menurut POJK 1/2024, kredit wajib ditetapkan macet lebih dulu, agunan dinilai oleh penilai yang tepat, dan AYDA wajib dijual secepatnya karena makin lama dipegang makin mengurangi modal.
  5. Gugatan perdata, bila agunan tidak cukup atau tidak ada.

Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku Hapus tagih
Artinya Kredit macet dikeluarkan dari neraca BPR Tagihan kepada debitur benar-benar dihapuskan
Utang debitur Masih ada; penagihan tetap berjalan Hilang, sebagian atau seluruhnya
Syarat pokok (POJK 1/2024) Kualitas macet, cadangan sudah 100%, tidak boleh sebagian, ada bukti upaya penagihan, datanya tetap dicatat Sesuai kewenangan dan tata cara dalam kebijakan perkreditan BPR
Sifat Tindakan akuntansi Tindakan hukum

Jangan pernah mengatakan kepada debitur bahwa "utangnya sudah dihapus" hanya karena kreditnya dihapus buku. Itu informasi yang menyesatkan.

Dokumentasi adalah senjata

Setiap tahap penagihan wajib meninggalkan jejak tertulis:

  • Laporan kunjungan dengan tanggal, jam, foto, dan hasil.
  • Salinan surat peringatan dan bukti penerimaannya.
  • Catatan janji bayar dan realisasinya.
  • Notulen pertemuan dengan debitur atau penjamin.

Dokumen ini menjadi syarat hapus buku, bukti bila debitur mengadu ke OJK, dan dasar bila perkara sampai ke pengadilan.

Resume

  1. Tangani kredit bermasalah sedini mungkin; makin lama dibiarkan, makin kecil yang kembali.
  2. Bedakan debitur yang mau tetapi tidak mampu (diselamatkan) dan yang mampu tetapi tidak mau (ditegasi).
  3. Tahapan: pencegahan, penagihan awal, penagihan intensif, penyelamatan, penyelesaian, hapus buku.
  4. Penagihan hanya kepada debitur, di alamat penagihan atau domisili, Senin–Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat (POJK 22/2023).
  5. Dilarang mengancam, kekerasan, mempermalukan, menekan fisik atau verbal, dan menghubungi terus-menerus.
  6. Data dan utang debitur tidak boleh disebarkan ke pihak lain.
  7. Penagihan oleh pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab BPR.
  8. Penarikan agunan hanya bila debitur wanprestasi, sudah diberi surat peringatan, dan BPR memegang sertifikat jaminan.
  9. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum; eksekusi fidusia yang ditolak debitur ditempuh lewat pengadilan.
  10. AYDA hanya setelah kredit ditetapkan macet dan wajib dijual secepatnya.
  11. Hapus buku tidak menghapus utang; hapus tagih menghapus utang sesuai kewenangan dalam kebijakan perkreditan.
  12. Catat setiap kunjungan, surat, dan janji bayar; dokumentasi adalah syarat hapus buku dan pembela BPR bila ada pengaduan.

Sumber