Modul · 20 menit · level menengah
Permodalan BPR Syariah — KPMM, ATMR, dan Modal Inti Minimum (PADK 12/2026)
Cara BPR Syariah menghitung KPMM dan rasio modal inti, membaca tabel bobot risiko ATMR, mengelola dana setoran modal, serta menjaga modal inti minimum Rp6 miliar sesuai PADK 12/2026.
Dasar aturannya
- PADK 12/2026 (ditetapkan dan berlaku 16 Oktober 2026, Pasal 8) adalah aturan pelaksana POJK 66/POJK.03/2016 tentang KPMM BPRS. PADK ini mencabut SEOJK 1/SEOJK.03/2017 dan SEOJK 7/SEOJK.03/2020 (Pasal 7).
- Pedoman hitung ada di Lampiran I, format kebutuhan modal di Lampiran II, format ATMR di Lampiran III (Pasal 4).
- Ringkasan lengkap aturan: lihat entri PADK 12/2026 di Pustaka Regulasi.
Tiga angka wajib
| Angka | Batas | Dasar |
|---|---|---|
| KPMM = jumlah modal ÷ ATMR | paling rendah 12% | Pasal 2; Lampiran I huruf C angka 4 |
| Rasio modal inti = modal inti ÷ ATMR | paling rendah 8% | Pasal 3; Lampiran I huruf C angka 4 |
| Modal inti minimum | paling sedikit Rp6 miliar | Pasal 5 ayat (1) |
Kecukupan modal dihitung sendiri paling sedikit bulanan dengan format Lampiran II (Pasal 4 ayat (1); Lampiran I huruf A angka 5).
Langkah 1: susun modal
| Komponen | Isi | Catatan |
|---|---|---|
| Modal inti utama | modal disetor + cadangan tambahan modal (agio, modal sumbangan, dana setoran modal, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan) | Lampiran I huruf A angka 6 |
| Modal inti tambahan | diakui setelah disetujui OJK | Lampiran I huruf A angka 9 |
| Modal pelengkap | komponen yang memenuhi persyaratan tertentu, surplus revaluasi aset tetap, PPKA umum paling tinggi 1,25% dari ATMR | Lampiran I huruf A angka 6 |
Lalu kurangkan dari modal inti (Lampiran I huruf C angka 2): pajak tangguhan, goodwill, disagio, AYDA yang lewat 1 tahun, properti terbengkalai yang lewat 1 tahun, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, serta selisih CKPN dan PPKA bila CKPN lebih kecil.
Langkah 2: hitung ATMR
ATMR = setiap pos aset × bobot risikonya, lalu dijumlahkan (Lampiran I huruf C angka 1). Nilai aset selain kualitas lancar dikurangi CKPN lebih dulu (huruf B angka 2).
| Bobot | Contoh yang paling sering ditemui di BPR Syariah |
|---|---|
| 0% | kas; surat berharga syariah BI dan Pemerintah; pembiayaan beragunan tunai (sebesar nilai terendah agunan atau baki debet); aset produktif dari dana profit sharing |
| 15% | pembiayaan beragunan emas perhiasan yang disimpan/dikuasai BPR Syariah |
| 20% | penempatan pada bank lain; pembiayaan yang dijamin bank lain atau Pemda; bagian yang dijamin BUMN/BUMD penjamin yang memenuhi syarat |
| 30% | pembiayaan beragunan tanah/bangunan bersertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia |
| 50% | pembiayaan pegawai/pensiunan yang memenuhi syarat; tanah/bangunan bersertifikat yang belum dibebani hak tanggungan/fidusia; bagian yang dijamin asuransi pembiayaan swasta berperingkat layak investasi |
| 70% | pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan plafon paling tinggi Rp500 juta tanpa agunan tanah/bangunan; agunan kendaraan bermotor, kapal, alat berat, atau mesin yang diikat hipotek/fidusia |
| 100% | pembiayaan lain; tagihan jatuh tempo atau macet; aset tetap dan inventaris; AYDA dan properti terbengkalai yang belum lewat 1 tahun; penyertaan modal; musyarakah mutanaqisah, pembiayaan proyek, dan profit sharing sub kontrak |
| 150% | pembiayaan profit sharing lainnya |
Sumber: Lampiran I huruf B angka 6 dan Lampiran III. Surat berharga syariah Pemda punya bobot 20%–150% sesuai peringkat.
Langkah 3: jaga modal inti minimum
- Modal inti wajib dijaga paling sedikit Rp6 miliar (Pasal 5 ayat (1)).
- Bila turun di bawahnya, harus dinaikkan kembali paling lambat 6 bulan sejak laporan bulanan ke OJK atau tanggal risalah hasil pemeriksaan OJK (umum atau khusus) menunjukkan kekurangan itu (Pasal 5 ayat (2)).
Langkah 4: tambah modal dengan benar
- Permohonan persetujuan OJK untuk tambahan setoran modal (termasuk aset tetap), modal inti tambahan, modal pelengkap, dan modal sumbangan (Pasal 6 ayat (1)).
- Dana setoran modal (DSM): ditempatkan sebagai deposito atas nama "Dewan Komisioner OJK q.q. ..." di bank umum syariah/UUS atau di BPR Syariah sendiri; dicairkan hanya dengan persetujuan tertulis OJK; tidak diperlakukan sebagai simpanan; administrasinya wajib lengkap paling lambat 90 hari kerja sejak persetujuan OJK. Kalau tidak lengkap, DSM tidak dihitung sebagai modal inti (Lampiran I huruf A angka 7).
- Setoran aset tetap atau modal sumbangan aset lainnya: surat bebas sengketa, penilai independen, persetujuan RUPS, pengumuman di 2 surat kabar harian dan situs web; lalu balik nama (angka 8). Penggunaannya dilaporkan daring lewat kanal laporan insidental (Pasal 6 ayat (2)–(3)).
Peran Anda
- Direksi dan Dewan Komisaris: pantau tiga angka setiap bulan; siapkan rencana tambahan modal jauh sebelum tenggat 6 bulan.
- DPS: pastikan instrumen modal dan surat berharga yang dimiliki sesuai prinsip syariah.
- Akuntansi: kerjakan format Lampiran II dan III setiap bulan; hitung selisih CKPN–PPKA; pantau tenggat DSM 90 hari kerja.
- Manajemen risiko, kepatuhan, SKAI: uji dampak pertumbuhan pembiayaan dan umur AYDA terhadap KPMM; cek ketepatan bobot risiko.
- Kabid bisnis, AO pembiayaan, analis: pengikatan agunan yang sempurna langsung menurunkan bobot risiko dan menghemat modal.
Resume
- KPMM minimal 12% dan modal inti minimal 8% dari ATMR (Pasal 2–3); modal inti minimum Rp6 miliar (Pasal 5).
- Modal inti turun di bawah Rp6 miliar → pulihkan paling lambat 6 bulan sejak laporan bulanan atau risalah pemeriksaan OJK.
- Hitung sendiri paling sedikit bulanan dengan format Lampiran II dan III.
- Bobot risiko 0%–150%; agunan dan pengikatannya menentukan bobot.
- PPKA umum masuk modal pelengkap paling tinggi 1,25% ATMR; selisih lebihnya mengurangi ATMR.
- DSM wajib lengkap administrasinya paling lambat 90 hari kerja sejak persetujuan OJK.
- Sanksi tidak diatur di PADK ini; rujukannya POJK 66/POJK.03/2016.
Sumber
- PADK 12/2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR Syariah — angka dan pasal dibaca dari naskah salinan (batang tubuh dan Lampiran I–III), 19-11-2026