Modul · 35 menit · level menengah
Pihak Terkait & BMPK/BMPD — Siapa Terkait, Berapa Batasnya, dan Cara Menghitungnya
Definisi Pihak Terkait menurut POJK 23/2022 dan SEOJK 11/SEOJK.03/2023, daftar 12 hubungan keluarga, pohon keluarga dan peta BPR fiktif berlabel TERKAIT/TIDAK TERKAIT, lebih dari 30 contoh kasus, batas 10%/20%/30% beserta pasalnya, contoh hitungan, pelanggaran vs pelampauan, dan pelaporan.
Dasar aturannya (dicek 19-11-2026)
- POJK 23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS: ditetapkan dan diundangkan 23 November 2022; berlaku 3 bulan sejak diundangkan (Pasal 37); khusus Pasal 29 (penempatan dana untuk menolong likuiditas BPR/BPRS lain) berlaku 1 April 2023 (Pasal 36). POJK ini mencabut POJK 49/POJK.03/2017 dan PBI 13/5/PBI/2011 (Pasal 35).
- SEOJK 11/SEOJK.03/2023: aturan pelaksananya, berlaku sejak ditetapkan 15 Agustus 2023. SEOJK ini mencabut SEOJK 41/SEOJK.03/2017 dan SEBI 13/17/DPbS (bagian IX angka 1).
- POJK 1/2024 tentang Kualitas Aset BPR memuat kewajiban kebijakan perkreditan untuk kredit kepada pihak terkait. Definisi pihak terkaitnya merujuk ke POJK BMPK (Penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 4). Lihat bagian "Pihak terkait di POJK 1/2024" di bawah.
- Belum ada perubahan. Pencarian daftar regulasi ojk.go.id (judul "Batas Maksimum") per 19-11-2026 tidak menemukan POJK, SEOJK, atau PADK BMPK BPR/BMPD BPRS yang lebih baru. Yang berubah adalah aturan yang dirujuk: "Modal" dalam BMPK adalah modal inti + modal pelengkap menurut aturan KPMM (Pasal 1 angka 13), yang untuk BPR kini POJK 7/2026, dan untuk BPRS dijabarkan PADK 12/2026.
- POJK 23/2022 masih memakai nama lama "Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", sedangkan SEOJK memakai "Bank Perekonomian Rakyat/BPR Syariah". Lembaganya sama.
- Ringkasan katalog: BMPK BPR & BMPD BPRS dan SEOJK 11/SEOJK.03/2023.
Istilah kunci (Pasal 1)
| Istilah | Arti menurut aturan | Dasar |
|---|---|---|
| BMPK | persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR | Pasal 1 angka 5 |
| BMPD | persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS | Pasal 1 angka 6 |
| Penyediaan Dana (BPR) | kredit dan/atau penempatan dana antarbank | Pasal 1 angka 7 |
| Penyaluran Dana (BPRS) | pembiayaan dan/atau penempatan dana antarbank | Pasal 1 angka 8 |
| Modal | modal inti + modal pelengkap menurut aturan KPMM | Pasal 1 angka 13 |
| Pihak Terkait | perorangan, perusahaan, atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR/BPRS, langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan | Pasal 1 angka 14 |
| Pihak Tidak Terkait | pihak yang tidak mempunyai hubungan pengendalian seperti di atas | Pasal 1 angka 15 |
| Pelanggaran BMPK/BMPD | selisih lebih pada saat realisasi, memakai modal bulan terakhir sebelum realisasi | Pasal 1 angka 16 |
| Pelampauan BMPK/BMPD | selisih lebih pada tanggal laporan atas dana yang sudah direalisasikan, dan bukan pelanggaran | Pasal 1 angka 17 |
Siapa Pihak Terkait? (Pasal 8 ayat (1))
| Huruf | Pihak Terkait | Contoh di modul ini |
|---|---|---|
| a | perorangan atau perusahaan pengendali BPR/BPRS | PT Wahana Grup (PSP 60%), Bu Maya (12%) |
| b | anggota Direksi | Pak Arman (Dirut), Pak Yusuf |
| c | anggota Dewan Komisaris (komisaris independen tetap anggota Dewan Komisaris) | Bu Sekar, Pak Wisnu |
| d | keluarga sampai derajat kedua (horizontal maupun vertikal) dari: 1. pengendali perorangan; 2. anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris | Bu Rina (istri Dirut), Dimas (anak Dirut) |
| e | Pejabat Eksekutif | Pak Bambang, Kepala Bagian Kredit |
| f | perusahaan bukan bank yang dimiliki pihak huruf a–e, sendiri atau gabungan, paling rendah 25% modal disetor | PT Rina Busana (65% milik Bu Rina) |
| g | BPR/BPRS lain yang dimiliki pihak huruf a–e secara individu paling rendah 10% modal disetor | BPR Maju Bersama (12% milik Bu Maya) |
| h | BPR/BPRS lain yang anggota Dewan Komisarisnya merangkap sebagai Dewan Komisaris BPR ini, dan rangkapan itu paling rendah 50% dari jumlah seluruh Direksi + Dewan Komisaris BPR ini | contoh resmi di Penjelasan huruf h |
| i | perusahaan yang paling rendah 50% dari seluruh Direksi + Dewan Komisarisnya adalah anggota Dewan Komisaris BPR ini | contoh resmi di Penjelasan huruf i |
| j | peminjam/nasabah yang dijamin oleh pihak huruf a–i | PT Karya Andalan (dijamin Pak Arman) |
Tiga hal yang sering terlewat:
- Pengendali tidak hanya pemilik 10%. Menurut Pasal 8 ayat (2), pengendali adalah pihak yang langsung atau tidak langsung: (a) memiliki 10% atau lebih saham, sendiri atau bersama-sama; (b) bertindak bersama untuk mengendalikan sehingga bersama-sama memiliki atau mengendalikan 10% atau lebih; (c) berwenang atau mampu menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan Direksi atau Dewan Komisaris; dan/atau (d) mampu menentukan kebijakan strategis. SEOJK bagian II angka 2 huruf a menambahkan: pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dianggap mengendalikan bersama-sama, jadi saham mereka dijumlahkan. Bagian II angka 4: pemegang saham di bawah 10% atau bahkan bukan pemegang saham bisa menjadi pengendali kalau mampu menentukan kebijakan strategis, termasuk menentukan pengurus.
- Keluarga yang dihitung hanya keluarga pengendali perorangan, Direksi, dan Dewan Komisaris (huruf d angka 1 dan 2). Keluarga Pejabat Eksekutif tidak disebut di huruf d.
- Pihak luar bisa "dianggap" terkait (Pasal 9). Kalau kredit kepada pihak yang tidak tercantum di Pasal 8 dipakai untuk keuntungan Pihak Terkait, kredit itu dapat dikategorikan sebagai kredit kepada Pihak Terkait. SEOJK Lampiran I bagian I angka 1 huruf b juga melarang kredit yang dimanfaatkan orang lain selain peminjam di perjanjian; bila terjadi, BMPK dihitung pada pihak yang memanfaatkan kredit.
Daftar 12 hubungan keluarga "sampai derajat kedua"
Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf d POJK 23/2022 merinci 12 hubungan. (Di HP, ketuk gambar untuk membukanya penuh dan perbesar.) Inilah patokannya. Yang tidak tercantum bukan Pihak Terkait karena hubungan keluarga, tetapi tetap periksa kriteria lain (pemilikan, jaminan, Pasal 9).
| Butir | Hubungan | Jenis | Contoh dari sisi Pak Arman (Dirut) |
|---|---|---|---|
| 1 | orang tua kandung/tiri/angkat | sedarah, garis lurus ke atas | ayah, ibu |
| 2 | saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya | sedarah menyamping (+ pasangannya: semenda) | kakak Pak Arman dan suami kakaknya |
| 3 | anak kandung/tiri/angkat | sedarah, garis lurus ke bawah | Dimas |
| 4 | kakek atau nenek kandung/tiri/angkat | sedarah, garis lurus ke atas | kakek, nenek |
| 5 | cucu kandung/tiri/angkat | sedarah, garis lurus ke bawah | cucu |
| 6 | saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya | sedarah menyamping (+ pasangannya: semenda) | paman, bibi, dan pasangannya |
| 7 | suami atau istri | perkawinan | Bu Rina |
| 8 | mertua | semenda | orang tua Bu Rina |
| 9 | suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat | semenda | Nadia (menantu) |
| 10 | kakek atau nenek dari suami atau istri | semenda | kakek-nenek Bu Rina |
| 11 | suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat | semenda | pasangan cucu |
| 12 | saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya | semenda | Rudi (adik Bu Rina) dan istrinya |
Tidak tercantum di daftar: sepupu, keponakan (anak saudara), besan (orang tua menantu), paman/bibi dari istri, sepupu istri, keponakan istri. Perhatikan: paman/bibi tercantum (butir 6), sedangkan keponakan tidak. Jangan menghitung derajat sendiri; pegang daftar 12 butir. Label "derajat 1/2", "sedarah", dan "semenda" pada gambar hanya alat bantu, sedangkan yang mengikat adalah daftar butir di atas.
Peta Pihak Terkait sebuah BPR
Gambar 3 memetakan pemilik, pengurus, pejabat, pegawai, perusahaan, bank lain, dan debitur di BPR fiktif BPR Ilustrasi Sejahtera (modal Rp15 miliar). Teks lengkap setiap kotak ada di tabel contoh kasus di bawahnya.
Contoh kasus: terkait atau tidak?
Status di tabel ini adalah status menurut kriteria yang disebut. Satu orang bisa lolos dari satu kriteria tetapi kena kriteria lain, jadi cek semuanya. "Pasal" berarti pasal POJK 23/2022, kecuali disebut lain.
A. Keluarga pengurus
| Tokoh (fiktif) & hubungan | Status | Alasan & dasar |
|---|---|---|
| 1. Dimas — anak Pak Arman (Dirut), bekerja sebagai staf AO di BPR yang sama, mengajukan kredit | TERKAIT | anak = butir 3 (Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2). Statusnya sebagai pegawai tidak menghapus hubungan keluarga. Lihat pembahasan khusus di bawah |
| 2. Pak Tono — suami Bu Sekar (Komisaris Utama) | TERKAIT | suami/istri = butir 7 (huruf d angka 2) |
| 3. Bu Rina — istri Pak Arman (Dirut) | TERKAIT | butir 7 |
| 4. Pak dan Bu Harun — mertua Pak Yusuf (Direktur Kepatuhan) | TERKAIT | mertua = butir 8 |
| 5. Lestari — sepupu Pak Arman (anak pamannya) | TIDAK TERKAIT | sepupu tidak tercantum di 12 butir. Tetap terkait kalau kena kriteria lain, mis. kreditnya dijamin Pak Arman (huruf j) atau dananya dipakai Pak Arman (Pasal 9) |
| 6. Rudi — adik Bu Rina, jadi ipar Pak Arman | TERKAIT | saudara dari istri = butir 12 |
| 7. istri Rudi — istri dari ipar | TERKAIT | butir 12 menyebut "beserta suami atau istrinya" |
| 8. Pak Edi — suami kakak kandung Pak Arman (ipar dari sisi saudara) | TERKAIT | butir 2: saudara beserta suami/istrinya |
| 9. paman Pak Arman dan istrinya — saudara ayah Pak Arman + pasangannya | TERKAIT | butir 6 |
| 10. keponakan Pak Arman — anak kakak Pak Arman | TIDAK TERKAIT | tidak tercantum di 12 butir |
| 11. Nadia — istri Dimas (menantu Pak Arman) | TERKAIT | butir 9 |
| 12. orang tua Nadia — besan Pak Arman | TIDAK TERKAIT | besan tidak tercantum |
| 13. anak angkat Bu Sekar — anak angkat Komisaris Utama | TERKAIT | butir 3 mencakup anak kandung/tiri/angkat |
| 14. kakek Bu Rina — kakek dari istri Dirut | TERKAIT | butir 10 |
B. Pemilik saham
| Tokoh (fiktif) & hubungan | Status | Alasan & dasar |
|---|---|---|
| 15. PT Wahana Grup — pemegang saham pengendali 60% | TERKAIT | ≥ 10% (Pasal 8 ayat (2) huruf a) |
| 16. Bu Maya — pemegang saham 12% | TERKAIT | ≥ 10% |
| 17. Pak Joko — pemegang saham 6%, tanpa kewenangan mengangkat pengurus, tanpa hubungan keluarga dengan pemilik/pengurus | TIDAK TERKAIT | di bawah 10% dan tidak memenuhi huruf b–d Pasal 8 ayat (2) |
| 18. Pak Darmawan dan adiknya — 7% + 4% | TERKAIT (keduanya) | keluarga sampai derajat kedua dianggap mengendalikan bersama-sama, jadi 11% (SEOJK II angka 2 huruf a) |
| 19. Bu Ratna — pemegang saham 3%, berhak mengangkat Direksi berdasarkan perjanjian pemegang saham | TERKAIT | pengendali menurut kemampuan mengangkat pengurus (Pasal 8 ayat (2) huruf c; SEOJK II angka 4) |
| 20. Pak Hendra — pemilik 90% PT Wahana Grup (PSP) | TERKAIT | pengendali tidak langsung ("secara langsung atau tidak langsung", Pasal 8 ayat (2)), dan dapat juga tercakup lewat Pasal 8 ayat (2) huruf c atau d. Cara menghitung persentase kepemilikan tidak langsung tidak dirinci di POJK/SEOJK [CEK] |
| 21. istri Pak Hendra — keluarga pengendali perorangan | TERKAIT | butir 7 (huruf d angka 1) |
| 22. anak Pak Joko — keluarga pemegang saham 6% yang bukan pengendali | TIDAK TERKAIT | huruf d angka 1 hanya untuk keluarga pengendali |
C. Pengurus, pejabat, pegawai
| Tokoh (fiktif) & hubungan | Status | Alasan & dasar |
|---|---|---|
| 23. Pak Wisnu — Komisaris Independen | TERKAIT | tetap anggota Dewan Komisaris (huruf c) |
| 24. Pak Bambang — Kepala Bagian Kredit, bertanggung jawab langsung kepada Direksi | TERKAIT | Pejabat Eksekutif (huruf e); definisinya di POJK 7/2024 Pasal 1 angka 21: pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau berpengaruh signifikan terhadap kebijakan/operasional |
| 25. Wulan — teller, tanpa hubungan keluarga dengan pengendali/pengurus | TIDAK TERKAIT | pegawai biasa tidak tercantum di Pasal 8. Pasal 26 bahkan membedakan "pegawai yang memenuhi kriteria Pihak Terkait" |
| 26. Bu Siska — istri Pak Bambang (Pejabat Eksekutif) | TIDAK TERKAIT menurut huruf d [CEK] | huruf d hanya menyebut keluarga pengendali, Direksi, dan Dewan Komisaris. Tetapi SEOJK III angka 2 menghitung suami-istri tanpa perjanjian pisah harta sebagai satu peminjam, dan Pasal 9 bisa berlaku bila dana dinikmati Pak Bambang. Perlakuannya belum tegas; tanyakan ke pengawas OJK |
| 27. Pak Gunawan — mantan Direktur (berhenti 2025), tidak punya saham dan tidak punya kewenangan lagi | [CEK] | POJK 23/2022 tidak mengatur mantan Direksi atau Dewan Komisaris. Pasal 8 hanya menyebut anggota yang menjabat. Mantan pengurus tetap perlu dinilai sebagai Pihak Terkait bila masih punya hubungan pengendalian, kepemilikan, atau keuangan (Pasal 1 angka 14), atau bila dananya dinikmati pihak terkait (Pasal 9). Bila ragu, perlakukan secara konservatif dan tanyakan ke pengawas OJK |
| 28. anggota DPS (khusus BPRS) — Dewan Pengawas Syariah | [CEK] | DPS tidak disebut di Pasal 8 POJK 23/2022 dan didefinisikan terpisah dari Pejabat Eksekutif di POJK 7/2024 Pasal 1 angka 20–21. Statusnya sebagai Pihak Terkait belum diatur tegas; tanyakan ke pengawas OJK |
D. Perusahaan, bank lain, debitur, penjamin
| Tokoh (fiktif) & hubungan | Status | Alasan & dasar |
|---|---|---|
| 29. PT Rina Busana — 65% milik Bu Rina (istri Dirut) | TERKAIT | perusahaan bukan bank, dimiliki pihak huruf d ≥ 25% (huruf f) |
| 30. PT Mitra Lestari — Dimas 15% + Rudi 12% | TERKAIT | huruf f menghitung kepemilikan "baik secara individu maupun keseluruhan": 27% ≥ 25% |
| 31. PT Sinar Sejati — 20% milik Bu Rina, sisanya pihak luar | TIDAK TERKAIT menurut huruf f | di bawah 25%. Tetap cek huruf i (rangkap Dewan Komisaris) dan Pasal 9 |
| 32. PT Wahana Properti — 70% milik PT Wahana Grup (PSP) | TERKAIT | dimiliki pengendali (huruf a) ≥ 25% (huruf f) |
| 33. BPR Maju Bersama — 12% sahamnya milik Bu Maya | TERKAIT | BPR lain yang dimiliki pihak huruf a ≥ 10% (huruf g) |
| 34. Toko milik Pak Joko — usaha pemegang saham 6% | TIDAK TERKAIT | pemiliknya bukan pihak huruf a–e |
| 35. PT Karya Andalan — debitur yang kreditnya dijamin Pak Arman | TERKAIT | huruf j; "jaminan" = janji tertulis untuk mengambil alih atau melunasi kewajiban bila debitur wanprestasi (Penjelasan huruf j) |
| 36. Pak Slamet — debitur lama yang menjadi penjamin kredit Bu Rina | TIDAK TERKAIT menurut Pasal 8 [CEK] | huruf j hanya untuk peminjam yang dijamin pihak terkait, bukan yang menjamin. Hubungan penjamin membuat dua peminjam menjadi satu kelompok (Pasal 12 ayat (2) huruf e; SEOJK III angka 5), tetapi pengelompokan itu diatur untuk Pihak Tidak Terkait. Cara memperlakukan kelompok yang berisi pihak terkait tidak dirinci |
| 37. Pak Udin — meminjam atas namanya, tetapi dananya dipakai untuk proyek Pak Arman (nama pinjaman) | dapat TERKAIT | Pasal 9; BMPK dihitung pada pihak yang memanfaatkan kredit (SEOJK Lampiran I bagian I angka 1 huruf b). Juga tanda bahaya fraud |
| 38. BPR B dalam contoh resmi — 2 komisaris BPR A merangkap komisaris BPR B; BPR A punya 2 direktur + 2 komisaris | TERKAIT bagi BPR A | 2 dari 4 = 50% (huruf h; contoh Penjelasan huruf h) |
Kasus 1 lebih dalam: anak Direktur yang bekerja di BPR
Dimas, staf AO, anak Pak Arman (Dirut), mengajukan kredit Rp500 juta.
- Statusnya TERKAIT. Anak termasuk butir 3. Bekerja sebagai pegawai tidak mengubah status itu.
- Kalau kreditnya kredit kesejahteraan pegawai, misalnya pinjaman pegawai yang dibayar dari gaji, kredit itu dikecualikan sebagai kredit kepada Pihak Terkait (Pasal 26 ayat (1) huruf c), dengan syarat: untuk peningkatan kesejahteraan; dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR itu; berdasarkan kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan dalam pedoman perkreditan BPR; diberikan secara wajar; Dimas mampu mengembalikan; tidak ada perlakuan khusus dibanding pegawai lain; serta sesuai tujuan dan prosedur pedoman perkreditan (Pasal 26 ayat (2)).
- Kalau kreditnya kredit usaha atau KPR biasa di luar skema kesejahteraan, kredit itu adalah kredit kepada Pihak Terkait:
- masuk hitungan batas 10% dari modal untuk seluruh Pihak Terkait (Pasal 6 ayat (1));
- wajib disetujui 1 anggota Direksi dan 1 anggota Dewan Komisaris (Pasal 7). Persetujuan Dewan Komisaris ini bagian dari fungsi pengawasan dan tidak menghapus tanggung jawab Direksi sebagai pemutus (Penjelasan Pasal 7);
- dilaporkan sebagai pihak terkait. Untuk BPR, hubungan keluarga dengan Direksi dicatat dengan sandi 01 huruf b pada Form 00.05 (SEOJK VIII angka 3).
- Praktik yang disarankan: Pak Arman sebaiknya tidak ikut memutus kredit anaknya. POJK 23/2022 tidak menulis larangan ini secara tegas. Namun POJK 1/2024 meminta prinsip menghindari benturan kepentingan, dan Penjelasan Pasal 30 menyebut benturan kepentingan pribadi Direksi dan Pihak Terkait sebagai contoh (aturan itu tertulis untuk restrukturisasi kredit).
Kasus 26–28 dan 36: kenapa ditandai [CEK]
Aturan tidak menyebut hubungan ini secara tegas, jadi modul ini tidak memaksakan jawaban. Sampai ada penegasan tertulis dari OJK, langkah aman yang bisa dipilih kepatuhan BPR: catat kasusnya, perlakukan secara konservatif (hitung sebagai terkait bila ragu dan ruang 10% masih cukup), lalu tanyakan ke pengawas OJK.
Batas BMPK/BMPD dan pasalnya
| Penyediaan/Penyaluran Dana kepada | Batas | Dasar |
|---|---|---|
| seluruh Pihak Terkait (kredit/pembiayaan + penempatan antarbank pada BPR/BPRS lain yang terkait, digabung) | paling tinggi 10% dari modal | Pasal 6 ayat (1); SEOJK Lampiran I bagian I angka 3 dan Lampiran II bagian I angka 4 |
| penempatan dana antarbank pada satu BPR/BPRS lain Pihak Tidak Terkait | paling tinggi 20% | Pasal 11 ayat (1); SEOJK Lampiran I bagian I angka 4 |
| kredit/pembiayaan kepada 1 peminjam Pihak Tidak Terkait | paling tinggi 20% | Pasal 11 ayat (2) |
| kredit/pembiayaan kepada 1 kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait | paling tinggi 30% | Pasal 11 ayat (3) |
| penempatan antarbank (tabungan/deposito) untuk menolong likuiditas BPR/BPRS lain, terkait dan tidak terkait digabung | paling tinggi 30% | Pasal 29 ayat (3)–(5); SEOJK bagian VII |
Dasar hitung. Kredit dan pembiayaan memakai baki debet; penempatan antarbank memakai nominal (Pasal 5). Untuk BPRS, baki debet mengikuti jenis akad: murabahah, istishna, dan multijasa memakai saldo harga pokok; mudarabah, musyarakah, dan qardh memakai saldo pembiayaan; ijarah/IMBT memakai harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan CKPN aset ijarah, ditambah tunggakan pokok; salam memakai harga perolehan (SEOJK Lampiran II bagian I angka 2).
Rumus (dari contoh di SEOJK Lampiran I):
Kelompok peminjam (Pihak Tidak Terkait). BPR wajib menggolongkan peminjam yang saling terkait lewat kepemilikan, kepengurusan, atau keuangan (Pasal 12 ayat (1)). Kriterianya (Pasal 12 ayat (2)):
- beberapa perusahaan yang masing-masing ≥ 25% modal disetornya dimiliki satu orang/perusahaan, atau bersama oleh satu keluarga inti (suami, istri, anak);
- satu perusahaan memiliki ≥ 25% modal disetor perusahaan lain;
- ≥ 50% Direksi + Dewan Komisaris satu perusahaan merangkap di perusahaan lain;
- hubungan keuangan, yaitu bantuan keuangan yang memberi kewenangan menentukan kebijakan strategis, atau ketergantungan rantai bisnis yang signifikan;
- salah satu menjadi penjamin kredit yang lain, termasuk memakai agunan yang sama atau agunan milik pemilik yang sama.
SEOJK menambahkan: suami-istri tanpa perjanjian pisah harta = 1 peminjam (bagian III angka 2). Agunan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tanpa perjanjian pisah harta membuat semua pemakainya menjadi 1 kelompok (bagian III angka 3). Pemilik agunan yang menyetujui agunannya dipakai orang lain menjadi penjamin, sehingga keduanya 1 kelompok (bagian III angka 5). Menurut FAQ SEOJK nomor 4, perusahaan dan pegawainya juga menjadi 1 kelompok bila perusahaan menjamin kredit pegawai yang kemampuan bayarnya hanya dari gaji perusahaan itu.
Yang dikecualikan dari hitungan (Pasal 21–29):
- penempatan pada bank umum, BUS, dan UUS, termasuk yang memenuhi kriteria Pihak Terkait (Pasal 21 huruf a);
- bagian kredit yang dijamin agunan tunai deposito/tabungan di BPR/BPRS itu sendiri, emas/logam mulia, atau SBI (Pasal 21 huruf b). Syaratnya: agunan diblokir, dilengkapi surat kuasa pencairan/penjualan yang tidak dapat dibatalkan, masa blokir paling singkat sama dengan jangka waktu kredit, dan agunan tunai/emas disimpan di BPR itu (Pasal 22);
- bagian yang dijamin Pemerintah langsung atau lewat BUMN/BUMD, dengan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan, jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka waktu kredit, dan tidak dijaminkan kembali (Pasal 21 huruf c, Pasal 23; arti "tanpa syarat" di SEOJK bagian I angka 3);
- bagian penempatan dalam skema lembaga pengayom antar-BPR/BPRS untuk mengatasi kesulitan likuiditas (Pasal 21 huruf d, Pasal 24);
- kredit kesejahteraan Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang memenuhi kriteria Pihak Terkait (Pasal 26), pola inti-plasma (Pasal 25), dan organisasi sosial yang dikendalikan satu pihak (Pasal 27). Dua yang terakhir dikecualikan dari pengelompokan saja;
- penyaluran dana BPRS yang risikonya ditanggung nasabah investor (Pasal 28).
Menghitung dengan angka: BPR Ilustrasi Sejahtera
Modal (modal inti + modal pelengkap) posisi Oktober 2026 = Rp15.000.000.000. Batasnya untuk realisasi bulan November 2026:
| Batas | Persentase | Rupiah |
|---|---|---|
| seluruh Pihak Terkait | 10% | Rp1.500.000.000 |
| 1 peminjam Pihak Tidak Terkait | 20% | Rp3.000.000.000 |
| 1 kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait | 30% | Rp4.500.000.000 |
| penempatan pada 1 BPR/BPRS lain tidak terkait | 20% | Rp3.000.000.000 |
Contoh A: pihak terkait sudah hampir penuh. Baki debet ke Pihak Terkait akhir Oktober:
| Pihak Terkait | Bentuk | Jumlah |
|---|---|---|
| PT Rina Busana (huruf f) | kredit modal kerja | Rp600.000.000 |
| Pak Bambang, Pejabat Eksekutif (huruf e) | KPR di luar skema kesejahteraan | Rp250.000.000 |
| BPR Maju Bersama (huruf g) | deposito antarbank | Rp300.000.000 |
| Jumlah | Rp1.150.000.000 (7,67%) |
Ruang tersisa = Rp1.500.000.000 − Rp1.150.000.000 = Rp350.000.000. Dimas mengajukan kredit usaha Rp500.000.000 dan cair 10 November 2026.
Dua jalan yang patuh:
- Plafon dibatasi Rp350.000.000, sehingga jumlahnya Rp1.500.000.000 = tepat 10%. Batasnya "paling tinggi 10%", jadi tepat 10% masih boleh.
- Plafon tetap Rp500 juta, tetapi Dimas mengagunkan deposito Rp150 juta di BPR ini yang diblokir sepanjang jangka waktu kredit, dengan kuasa pencairan yang tidak dapat dibatalkan (Pasal 21 huruf b angka 1, Pasal 22). Bagian Rp150 juta dikecualikan, sehingga yang dihitung Rp350 juta dan jumlahnya tetap 10%.
Keduanya tetap butuh persetujuan 1 Direksi + 1 Dewan Komisaris (Pasal 7).
Contoh B: suami-istri dihitung satu. Pak Slamet (Rp1.800.000.000) dan istrinya, Bu Tini (Rp1.500.000.000), menikah tanpa perjanjian pisah harta. Keduanya Pihak Tidak Terkait. Karena dihitung 1 peminjam (SEOJK bagian III angka 2), jumlahnya Rp3.300.000.000 = 22% → pelanggaran 2% bila kredit kedua cair setelah kredit pertama ada.
Contoh C: kelompok usaha. PT Agro Lestari dan PT Agro Niaga masing-masing 40% milik Pak Hasan, sehingga keduanya 1 kelompok (Pasal 12 ayat (2) huruf a).
| Peminjam | Baki debet | % modal | Batas | Pelanggaran |
|---|---|---|---|---|
| PT Agro Lestari | Rp2.600.000.000 | 17,33% | 20% | 0 |
| PT Agro Niaga | Rp2.200.000.000 | 14,67% | 20% | 0 |
| Kelompok | Rp4.800.000.000 | 32,00% | 30% | 2,00% |
Pelanggaran kelompok dihitung sebagai penjumlahan pelanggaran individu dan pelanggaran kelompok (SEOJK Lampiran I bagian II angka 4): 0% + 0% + 2% = 2%.
Contoh D: pelampauan karena modal turun. Tidak ada pencairan baru ke Pihak Terkait pada Desember 2026, tetapi BPR rugi sehingga modal posisi Desember 2026 turun menjadi Rp13.000.000.000. Baki debet Pihak Terkait setelah angsuran Rp1.480.000.000.
Hati-hati dengan dua jebakan berikut:
- Kalau kredit yang sudah berstatus pelampauan kemudian direstrukturisasi, statusnya berubah menjadi pelanggaran. Alasannya, restrukturisasi seharusnya sudah menilai status BMPK sebelum dan sesudahnya (FAQ SEOJK nomor 17; SEOJK Lampiran I bagian II angka 1).
- Kalau pada bulan berikutnya ada pencairan baru ke Pihak Terkait yang menimbulkan pelanggaran, seluruh Pihak Terkait berubah status menjadi pelanggaran (FAQ SEOJK nomor 19).
Pelanggaran vs pelampauan
| Pelanggaran | Pelampauan | |
|---|---|---|
| Terjadi kapan | saat dana direalisasikan (termasuk saat restrukturisasi) | pada tanggal laporan, atas dana yang sudah cair, dan bukan pelanggaran |
| Modal yang dipakai | posisi bulan terakhir sebelum realisasi | posisi bulan berjalan |
| Penyebab khas | BPR mencairkan melebihi batas; perikatan yang memaksa BPR melebihi batas | modal turun; merger/akuisisi/perubahan kepemilikan atau pengurus yang mengubah Pihak Terkait atau kelompok; perubahan ketentuan (Pasal 14 ayat (1)) |
| Rencana tindak ke OJK paling lama | 20 hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK bulan itu, atau 10 hari kerja sejak OJK menetapkan pelanggaran (Pasal 15 ayat (2)) | modal turun/merger/perubahan pengurus atau pemilik: 20 hari kerja setelah akhir bulan laporan, atau 10 hari kerja sejak OJK menetapkan (Pasal 15 ayat (3)); perubahan ketentuan: 3 bulan sejak ketentuan berlaku (Pasal 15 ayat (4)) |
| Target selesai paling lama (sejak rencana tindak disampaikan) | 3 bulan (Pasal 16 ayat (2) huruf a) | modal turun 9 bulan; merger/perubahan kepemilikan atau pengurus 12 bulan; perubahan ketentuan 18 bulan (Pasal 16 ayat (2) huruf b–d) |
| Penempatan berupa tabungan pada BPR/BPRS lain (tanpa jatuh tempo) | 20 hari kerja (Pasal 16 ayat (2) huruf e) | 20 hari kerja |
| Status bulan berikutnya | tetap melanggar selama belum diselesaikan (SEOJK Lampiran I bagian II angka 3) | dapat berubah menjadi pelanggaran (lihat jebakan di atas) |
Catatan:
- Kalau sisa jangka waktu kredit lebih pendek dari target, target paling lama sampai kredit jatuh tempo (Pasal 16 ayat (3)). Target lain bisa ditetapkan atas persetujuan OJK bila dinilai tidak mungkin dicapai (Pasal 16 ayat (4)).
- Langkah penyelesaian antara lain pelunasan seluruh atau sebagian kredit, dan/atau penambahan modal disetor (Penjelasan Pasal 15 ayat (1)).
- Laporan pelaksanaan rencana tindak beserta bukti pendukung wajib diterima OJK paling lama 10 hari kerja sejak realisasi rencana tindak (Pasal 19).
- Larangan: membuat perikatan atau persyaratan yang mewajibkan BPR memberi dana sampai melanggar BMPK/BMPD, dan memberi dana yang mengakibatkan pelanggaran (Pasal 3). Untuk fasilitas tarik (penarikan dan pembayaran setiap saat), BPR wajib memastikan skemanya tidak bisa menimbulkan pelanggaran (SEOJK Lampiran I bagian I angka 1 huruf d).
Sanksi berjenjang:
- teguran tertulis;
- penurunan tingkat kesehatan;
- untuk pelanggaran rencana tindak: penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
- larangan sebagai pihak utama sesuai aturan penilaian kembali pihak utama (Pasal 4, 10, 13, 17, 20).
BPR yang tidak menyelesaikan pelanggaran/pelampauan sesuai rencana tindak setelah 2 kali peringatan OJK (tenggang 1 minggu tiap peringatan) dapat dikenai penghentian sementara sebagian kegiatan operasional dan/atau larangan sebagai pihak utama bagi pihak utamanya. Khusus pelanggaran yang tidak diselesaikan, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pihak terafiliasi lain dapat dikenai perintah tertulis; perintah tertulis yang tidak dilaksanakan dapat berujung sanksi pidana sesuai UU OJK (Pasal 18; pola yang sama untuk koreksi laporan di Pasal 33). Pelanggaran dan pelampauan juga diperhitungkan dalam penilaian profil risiko dan tata kelola, sehingga berdampak pada tingkat kesehatan (SEOJK Lampiran I bagian I angka 8; Lampiran II bagian I angka 9).
Pelaporan
- Laporan BMPK/BMPD disampaikan daring sebagai bagian dari laporan bulanan melalui sistem pelaporan OJK. Isinya informasi pelanggaran dan/atau pelampauan. Batas waktu dan koreksinya mengikuti POJK pelaporan BPR/BPRS (Pasal 30). BPR bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isinya (Pasal 30 ayat (2)). Bila OJK menemukan kesalahan, misalnya dalam penentuan Pihak Terkait atau kelompok, OJK dapat menetapkan koreksi yang wajib diikuti (Pasal 31 dan Penjelasannya).
- Data Pihak Terkait (BPR) diisi di Form 00.05 Data Pihak Terkait Lainnya dengan sandi hubungan (SEOJK VIII angka 3):
| Sandi | Isi |
|---|---|
| 01 | a. pengendali BPR; b. keluarga Direksi, Dewan Komisaris, dan pengendali perorangan |
| 02 | perusahaan bukan bank milik Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pihak sandi 01 |
| 03 | BPR/BPRS lain milik Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pihak sandi 01 |
| 04 | BPR/BPRS lain yang Dewan Komisarisnya merangkap di BPR ini, ≥ 50% dari Direksi + Dewan Komisaris BPR/BPRS lain itu |
| 05 | perusahaan yang ≥ 50% Direksi + Dewan Komisarisnya adalah Dewan Komisaris BPR |
| 06 | peminjam yang dijamin Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pihak sandi 01–05 |
- BPRS mengisi Form 01.05 Data Pihak Terkait Lainnya (SEOJK VIII angka 4). Untuk akad salam, bila status BMPD di Form 13.00 belum tersedia di sistem dan ada pelanggaran/pelampauan, status disampaikan luring ke Kantor Regional/Kantor OJK (SEOJK VIII angka 5–6).
- Output laporan (rekap penyediaan dana Pihak Terkait, rekap pelanggaran, dan rekap pelampauan) dapat diunduh dari sistem pelaporan dengan format Lampiran III (BPR) atau Lampiran IV (BPRS). Kolom "Hubungan Keterkaitan dengan BPR" diisi antara lain pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, atau pihak terkait lainnya (Lampiran III huruf E angka 2).
- Penempatan untuk menolong likuiditas BPR/BPRS lain wajib disertai surat pemberitahuan segera ke Kantor Regional/Kantor OJK setempat (Pasal 29 ayat (6) huruf b dan ayat (8)).
- Nomor form mengikuti format laporan bulanan yang berlaku di sistem pelaporan OJK.
Pihak terkait di POJK 1/2024
POJK 1/2024 tentang Kualitas Aset BPR tidak membuat definisi sendiri. "Pihak terkait" di sana adalah pihak terkait menurut POJK BMPK (Penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 4). Kewajibannya:
- BPR wajib punya kebijakan perkreditan tertulis yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (Lampiran III); kebijakan disetujui Dewan Komisaris, prosedur disetujui Direksi (Pasal 45).
- Kebijakan kredit kepada pihak terkait paling sedikit mencakup: persentase maksimum terhadap total kredit atau modal; batas yang mengacu POJK BMPK; persetujuan paling sedikit 1 anggota Direksi dan 1 anggota Dewan Komisaris; daftar nama pihak terkait yang dipelihara; dan kriteria pihak terkait dalam prosedur perkreditan (Lampiran III Bab II huruf A angka 1 huruf a angka 3)).
- Komite Kredit dibentuk terutama oleh BPR yang memberi kredit kepada pihak terkait, debitur grup, atau debitur besar (Lampiran III Bab II huruf A angka 2 huruf a).
- Dewan Komisaris menyetujui rencana kredit tahunan, termasuk kepada pihak terkait, dan meminta pertanggungjawaban Direksi atas perkembangan serta kualitasnya (Lampiran III, tugas Dewan Komisaris).
- Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kebijakan perkreditan wajib memuat penilaian kredit kepada pihak terkait (Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 4).
- Penilai agunan independen tidak boleh merupakan pihak terkait dengan BPR (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf k dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2)).
- Restrukturisasi wajib menghindari benturan kepentingan (Pasal 30 ayat (2)); contoh benturan kepentingan di Penjelasannya menyebut kepentingan pribadi Pihak Terkait.
Cek cepat sebelum memutus kredit
- Siapa peminjamnya, dan siapa yang menikmati dananya? Kalau dana dipakai pihak lain, hitung pada pemakainya (Pasal 9).
- Cocokkan dengan daftar pihak terkait BPR, yaitu daftar nama yang wajib dipelihara: pengendali (termasuk pemilik ≥ 10% dan gabungan keluarga), Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, keluarga 12 butir dari pengendali perorangan/Direksi/Dewan Komisaris, perusahaan ≥ 25%, BPR lain ≥ 10%, rangkap jabatan ≥ 50%, dan peminjam yang dijamin mereka.
- Kalau terkait: jumlahkan seluruh eksposur Pihak Terkait ditambah plafon baru, bandingkan dengan 10% modal bulan terakhir, lalu pastikan ada persetujuan 1 Direksi + 1 Dewan Komisaris.
- Kalau tidak terkait: cek 20% per peminjam (suami-istri tanpa pisah harta digabung), lalu cari anggota kelompoknya (pemilikan ≥ 25%, rangkap pengurus ≥ 50%, penjamin, agunan sama, rantai bisnis) dan cek 30%.
- Kurangi bagian yang dikecualikan hanya bila syarat Pasal 22/23 terpenuhi dan terdokumentasi.
- Fasilitas tarik dan pencairan bertahap: hitung skenario terburuk sebelum menandatangani perjanjian (Pasal 3 ayat (1); SEOJK Lampiran I bagian I angka 1 huruf d).
Peran Anda
- AO, analis kredit, admin kredit: tanyakan hubungan keluarga dan kepemilikan sejak wawancara awal; cocokkan ke daftar pihak terkait; hitung sisa ruang BMPK sebelum mengusulkan plafon.
- Kabid bisnis dan pemimpin cabang: target penyaluran tidak boleh mendorong kredit ke satu kelompok melebihi 20%/30%, atau ke Pihak Terkait melebihi 10%.
- Kepatuhan: pelihara daftar pihak terkait dan perbarui setiap ada perubahan pemegang saham, pengurus, atau Pejabat Eksekutif; pantau status bulanan; kawal tenggat rencana tindak (20 hari kerja) dan laporan pelaksanaannya (10 hari kerja).
- SDM: catat hubungan keluarga pegawai dengan pemilik/pengurus. Data ini dipakai untuk kredit kesejahteraan pegawai (Pasal 26) dan daftar pihak terkait.
- Direksi dan Dewan Komisaris: jangan memutus kredit untuk keluarga sendiri; setujui kredit pihak terkait secara tertulis (Pasal 7); tolak perikatan yang memaksa BPR melewati batas (Pasal 3).
- Akuntansi dan manajemen risiko: pastikan angka modal bulanan dan baki debet akurat, karena keduanya dasar seluruh hitungan.
- SKAI: uji petik kredit atas nama pihak luar yang agunannya milik pengurus atau dananya mengalir ke pihak terkait.
Daftar [CEK] di modul ini
- Status istri/suami Pejabat Eksekutif (kasus 26): huruf d tidak menyebut keluarga Pejabat Eksekutif, tetapi aturan "suami-istri satu peminjam" dan Pasal 9 dapat berlaku.
- Mantan pengurus (kasus 27): POJK 23/2022 tidak mengatur mantan Direksi atau Dewan Komisaris. Pasal 8 hanya menyebut anggota yang menjabat. Mantan pengurus tetap perlu dinilai sebagai Pihak Terkait bila masih punya hubungan pengendalian, kepemilikan, atau keuangan (Pasal 1 angka 14), atau bila dananya dinikmati pihak terkait (Pasal 9). Bila ragu, perlakukan secara konservatif dan tanyakan ke pengawas OJK.
- Anggota DPS pada BPRS (kasus 28): DPS tidak disebut di Pasal 8 POJK 23/2022 dan didefinisikan terpisah dari Pejabat Eksekutif di POJK 7/2024 Pasal 1 angka 20–21. Statusnya sebagai Pihak Terkait belum diatur tegas; tanyakan ke pengawas OJK.
- Debitur yang menjamin kredit pihak terkait (kasus 36): pengelompokan dengan pihak terkait tidak dirinci.
- Cara menghitung kepemilikan tidak langsung (kasus 20); Pak Hendra tetap terkait sebagai pengendali tidak langsung, dan dapat juga tercakup lewat Pasal 8 ayat (2) huruf c atau d.
- Nomor Form 00.05/01.05: nomor form mengikuti format laporan bulanan yang berlaku di sistem pelaporan OJK.
- Dasar 50% untuk rangkap Dewan Komisaris: Pasal 8 ayat (1) huruf h menghitung dari Direksi + Dewan Komisaris BPR ini (lihat juga contoh di Penjelasannya), sedangkan uraian sandi 04 di SEOJK VIII angka 3 menyebut "BPR atau BPRS lain". Ikuti POJK dan tanyakan ke pengawas bila hasilnya berbeda.
Resume
- Pihak Terkait = punya hubungan pengendalian lewat kepemilikan, kepengurusan, atau keuangan (Pasal 1 angka 14). Daftar resminya ada di Pasal 8 ayat (1) huruf a–j.
- Keluarga: hanya 12 butir di Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf d, dari pengendali perorangan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Anak, menantu, mertua, ipar, paman/bibi, kakek-nenek, dan cucu termasuk; sepupu, keponakan, dan besan tidak.
- Pengendali: ≥ 10% saham (sendiri, bersama, atau gabungan keluarga sampai derajat kedua), atau mampu mengangkat pengurus atau menentukan kebijakan strategis.
- Batas: seluruh Pihak Terkait 10%; 1 peminjam tidak terkait 20%; 1 kelompok 30%; penempatan pada 1 BPR/BPRS lain tidak terkait 20%; penempatan untuk likuiditas 30%.
- Pelanggaran = saat cair, memakai modal bulan sebelumnya, selesai ≤ 3 bulan. Pelampauan = karena keadaan, memakai modal bulan berjalan, selesai ≤ 9/12/18 bulan.
- Kredit pihak terkait wajib disetujui 1 Direksi + 1 Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam laporan bulanan.
Sumber
- POJK 23/2022 tentang BMPK Bank Perkreditan Rakyat dan BMPD Bank Pembiayaan Rakyat Syariah — batang tubuh dan Penjelasan dibaca utuh dari salinan resmi (31 halaman), 19-11-2026; termasuk daftar 12 hubungan keluarga di Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf d
- SEOJK 11/SEOJK.03/2023 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS — batang tubuh, Lampiran I (BPR) dan Lampiran II (BPRS) beserta contoh hitungannya, serta penjelasan output pelaporan Lampiran III–IV
- FAQ POJK 23/2022 dan FAQ SEOJK 11/SEOJK.03/2023 (OJK) — dipakai untuk suami-istri satu peminjam, perusahaan dan pegawainya, restrukturisasi kredit berstatus pelampauan
- POJK 1/2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat — Pasal 30, 45, 46 dan Lampiran III (Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR) bagian kredit kepada pihak terkait
- POJK 7/2024 tentang BPR dan BPR Syariah — definisi Pejabat Eksekutif (Pasal 1 angka 21)