Modul · 20 menit · level menengah
Rencana Bisnis BPR Syariah — Isi, Alur Persetujuan, dan Laporan Semesteran (PADK 13/2026)
Cara BPR Syariah menyusun Rencana Bisnis sesuai PADK 13/2026, yaitu 11 bagian minimum, jangka 1/3/5 tahun, pembeda modal inti Rp50 miliar, alur Direksi–DPS–Dewan Komisaris, serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan semesteran.
Dasar aturannya
- PADK 13/2026 (ditetapkan dan berlaku 19 Oktober 2026, Pasal 5) melaksanakan POJK 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS. PADK ini mencabut SEOJK 30/SEOJK.03/2021 (Pasal 4).
- Lampiran I berisi pedoman penyusunan; Lampiran II berisi format baku (Pasal 3).
- Ringkasan aturan: lihat entri PADK 13/2026 di Pustaka Regulasi.
Alur persetujuan
- Direksi menyusun Rencana Bisnis setiap tahun (Pasal 2 ayat (2); Lampiran I bagian II huruf A).
- DPS memberi opini (Pasal 2 ayat (3)).
- Dewan Komisaris menyetujui Rencana Bisnis yang sudah beropini DPS; lembar persetujuannya diunggah dalam PDF pada Format 99.01 (Lampiran I bagian II huruf B).
Dewan Komisaris boleh terlibat sejak awal lewat rapat dengan Direksi, dan rapat itu dapat mengundang DPS. Hasilnya dituangkan dalam risalah yang memuat arahan strategis dan tindak lanjut (bagian II huruf B angka 2).
Jangka waktu dan pembeda Rp50 miliar
- Jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, panjang 5 tahun. Arah jangka panjang meliputi visi dan misi (Lampiran I bagian I huruf b).
- Pembeda modal inti (bagian I huruf c): kurang dari Rp50 miliar dan paling sedikit Rp50 miliar.
| Bagian | Modal inti kurang dari Rp50 miliar | Modal inti paling sedikit Rp50 miliar |
|---|---|---|
| Proyeksi laporan keuangan | aktual akhir November, proyeksi Desember, 1 tahun ke depan per semester | sama, ditambah akhir tahun kedua dan ketiga |
| Target rasio dan pos keuangan | sama seperti baris di atas | sama seperti baris di atas |
| Rencana permodalan | aktual November, Desember, 1 tahun per semester, akhir tahun kedua dan ketiga (tidak dibedakan) | sama |
Dasar: Lampiran I bagian II huruf A angka 3, 4, dan 7.
Sebelas bagian minimum
| No | Bagian | Hal yang khas syariah atau baru |
|---|---|---|
| 1 | Ringkasan eksekutif (Format 01.00) | target jangka pendek memuat penurunan NPF, FDR, ROA, rasio pendapatan terhadap biaya operasional |
| 2 | Strategi bisnis dan kebijakan (02.00) | era digital, penggabungan, konsolidasi, penawaran umum efek, sinergi |
| 3 | Proyeksi laporan keuangan (03.10–03.30) | pos piutang murabahah/istishna/multijasa, ijarah, dana syirkah temporer termasuk dana investasi |
| 4 | Target rasio dan pos keuangan (04.00) | rasio produk investasi perbankan syariah, UMKM, AYDA, dana pengembangan SDM |
| 5 | Rencana penghimpunan dana (05.00, 05.10) | termasuk dana investasi dari nasabah investor |
| 6 | Rencana penyaluran dana (06.10–06.80) | per sektor (paling banyak 5 sektor terbesar), penggunaan, jenis usaha, jenis akad; dana investasi dilaporkan tersendiri |
| 7 | Rencana permodalan (07.00) | termasuk rencana penggunaan setoran modal berupa tanah/bangunan dalam 3 tahun |
| 8 | TI mendasar dan pengembangan SDM (08.10–08.23) | sandi pelatihan syariah dan sertifikasi DPS |
| 9 | Kegiatan usaha baru, penyertaan modal, divestasi (09.00–09.20) | merujuk antara lain POJK produk investasi perbankan syariah |
| 10 | Jaringan kantor (10.00) | termasuk sentra keuangan khusus |
| 11 | Informasi lainnya (99.00) | aksi keuangan berkelanjutan, penghentian produk, penawaran umum efek, pengkinian data, produk integrasi komersial dengan fungsi sosial |
Cakupan ini minimum; BPR Syariah boleh menambah sesuai kebutuhan (bagian II huruf A angka 12).
Jasa profesional boleh, tanggung jawab tetap di Direksi
BPR Syariah boleh memakai jasa profesional (Lampiran I bagian I huruf d) dengan perjanjian tertulis yang jelas dan pihak independen yang berkualifikasi. Penunjukannya memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris. Namun penyusunan Rencana Bisnis tetap kewajiban Direksi; konsultan hanya memberi rekomendasi. Benturan kepentingan harus dihindari, dan penyedia jasa terikat rahasia bank.
Penyesuaian dan perubahan
- OJK dapat meminta penyesuaian bila rencana tidak terukur atau melampaui kemampuan, belum memuat hal strategis yang ditetapkan, atau kondisi keuangan memburuk (bagian II huruf C angka 1).
- BPR Syariah dapat mengubah rencananya bila ada faktor eksternal atau internal yang berdampak material, misalnya ekonomi daerah melemah, ada program pemerintah, fatwa DSN-MUI baru atau berubah, bencana, pemburukan keuangan, pergantian pengurus/pengendali, atau rencana produk TI baru (angka 2).
Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan (semesteran)
Disusun setiap semester, ditandatangani direktur utama dan komisaris utama (Lampiran I bagian III huruf a–b). Isinya paling sedikit:
- perbandingan rencana dan realisasi;
- penyebab dan kendala selisihnya;
- upaya tindak lanjut yang sudah dan akan dilakukan;
- analisis dan pendapat Dewan Komisaris atas pelaksanaan oleh Direksi;
- langkah pengawasan Dewan Komisaris.
Laporan realisasi pengkinian data nasabah menjadi bagian dari laporan ini (bagian III huruf a dan d).
Peran Anda
- Direksi: susun, libatkan Dewan Komisaris sejak awal, mintakan opini DPS.
- Dewan Komisaris: setujui setelah opini DPS; isi pendapat dan langkah pengawasan di laporan semesteran.
- DPS: beri opini, terutama atas rencana akad, produk baru, dan produk investasi.
- Kabid bisnis dan akuntansi: siapkan proyeksi dan target memakai format dan sandi Lampiran II.
- Kepatuhan dan manajemen risiko: pastikan strategi pemenuhan ketentuan (konsolidasi, modal inti minimum, struktur tata kelola) tercantum; pantau realisasi.
Resume
- PADK 13/2026 mencabut SEOJK 30/SEOJK.03/2021; berlaku sejak 19 Oktober 2026.
- Direksi menyusun → DPS beropini → Dewan Komisaris menyetujui (Pasal 2).
- Jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, panjang 5 tahun.
- Modal inti paling sedikit Rp50 miliar: proyeksi keuangan dan target rasio sampai tahun ketiga; di bawahnya cukup 1 tahun.
- Proyeksi berangkat dari posisi aktual akhir November.
- Sebelas bagian minimum, termasuk rencana dana investasi bila menyelenggarakan produk investasi perbankan syariah.
- Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan disusun semesteran.
- Tenggat penyampaian tidak diatur di PADK ini; rujukannya POJK 15/POJK.03/2021 dan POJK pelaporan.
Sumber
- PADK 13/2026 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah — angka dan pasal dibaca dari naskah salinan (batang tubuh, Lampiran I, Lampiran II), 19-11-2026