Lewati ke isi utama

Modul · 20 menit · level menengah

Tata Kelola BPR dan BPRS — Direksi, Komisaris, Tiga Lini Pertahanan, dan Benturan Kepentingan

Prinsip dan pilar tata kelola menurut POJK 9/2024, peran Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, fungsi kepatuhan, audit intern (SKAI), dan manajemen risiko dalam model tiga lini, serta cara menangani benturan kepentingan.

Tinjau terakhir 18 Nov 2026

Lima prinsip tata kelola

POJK 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS mewajibkan tata kelola diterapkan di seluruh jenjang organisasi dengan lima prinsip:

  1. Keterbukaan: informasi penting disampaikan tepat waktu dan apa adanya.
  2. Akuntabilitas: jelas siapa bertanggung jawab atas apa.
  3. Tanggung jawab: patuh pada aturan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
  4. Independensi: keputusan diambil tanpa tekanan atau benturan kepentingan.
  5. Kewajaran: hak semua pihak, termasuk nasabah dan pemegang saham minoritas, diperlakukan adil.

Dua belas pilar penerapan

Menurut Pasal 2 POJK 9/2024, penerapan tata kelola paling sedikit diwujudkan dalam:

No Pilar
1 Aspek pemegang saham
2 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
3 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
4 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
5 Penanganan benturan kepentingan
6 Penerapan fungsi kepatuhan
7 Penerapan fungsi audit intern
8 Penerapan fungsi audit ekstern
9 Manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern
10 Batas maksimum pemberian kredit (BPR) dan batas maksimum penyaluran dana (BPRS)
11 Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
12 Rencana bisnis

Bagi BPRS, penilaian tata kelola menurut SEOJK 15/SEOJK.03/2025 mencakup 12 pilar tersebut ditambah pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS.

Organ utama dan jumlah minimumnya

Organ Modal inti paling sedikit Rp50 miliar Modal inti kurang dari Rp50 miliar
Direksi Paling sedikit 3 orang (Pasal 10) Paling sedikit 2 orang
Dewan Komisaris Paling sedikit 3 orang, paling banyak sama dengan jumlah Direksi (Pasal 34) Paling sedikit 2 orang, paling banyak sama dengan jumlah Direksi
Komisaris Independen Paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (Pasal 42) Lihat ketentuan POJK
Komite Dewan Komisaris Wajib: komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi (Pasal 59) Fungsi komite dijalankan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Fungsi kontrol Satuan kerja audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan (Pasal 22) Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan

Peran singkatnya:

  • Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BPR dan wajib menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK.
  • Dewan Komisaris mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi, tidak ikut mengambil keputusan operasional.
  • DPS (khusus BPRS) mengawasi kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah. POJK 25/2024 mewajibkan 2 sampai 3 anggota DPS.

Tiga lini pertahanan

Model tiga lini adalah cara sederhana memetakan siapa mengendalikan risiko. Istilah ini konsep umum, bukan istilah dalam POJK, tetapi setiap lininya sejalan dengan fungsi yang diatur POJK.

Lini Siapa Tugas utama
Lini pertama Unit bisnis dan operasional: AO, analis, teller, CS, kasir, pimpinan kantor Memiliki risiko dan menjalankan kendali sehari-hari: verifikasi, kendali ganda, batas wewenang
Lini kedua Manajemen risiko, kepatuhan, anti fraud (dan fungsi syariah di BPRS) Menyusun kebijakan, limit, dan alat ukur; memantau dan memberi peringatan
Lini ketiga Audit intern (SKAI atau Pejabat Eksekutif audit intern) Memberi keyakinan independen bahwa lini pertama dan kedua bekerja efektif

Di luar tiga lini ada auditor ekstern (akuntan publik) dan OJK sebagai pengawas.

Fungsi kepatuhan, audit intern, dan manajemen risiko

Kepatuhan (SEOJK 8/SEOJK.03/2025):

  • Fungsi kepatuhan adalah langkah pencegahan agar kebijakan dan kegiatan BPR sesuai aturan, termasuk prinsip syariah di BPRS.
  • BPR/BPRS punya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pada modal inti paling sedikit Rp50 miliar, direktur ini wajib independen dan tidak menangani penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan, dan operasional lain.
  • Keputusan Direksi yang menyimpang dan membahayakan usaha dilaporkan lewat laporan khusus ke OJK.

Audit intern / SKAI (SEOJK 9/SEOJK.03/2025):

  • Modal inti paling sedikit Rp50 miliar membentuk SKAI; di bawahnya mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Intern.
  • Audit intern harus independen dari penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan, pembukuan, dan pengelolaan TI.
  • Memiliki piagam audit yang disetujui Dewan Komisaris. Temuan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dilaporkan lewat laporan khusus ke OJK.

Manajemen risiko (POJK 13/POJK.03/2015 untuk BPR, POJK 23/POJK.03/2018 untuk BPRS):

  • Empat pilar: pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris (dan DPS di BPRS); kebijakan, prosedur, dan limit; proses dan sistem informasi; serta pengendalian intern.
  • Jenis risiko yang wajib dikelola bertambah sesuai besar modal inti: kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan stratejik.
  • Laporan profil risiko disampaikan setiap semester.

Anti fraud (POJK 12/2024): empat pilar pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Lihat modul Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai.

Benturan kepentingan

POJK 9/2024 mendefinisikan benturan kepentingan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak terkait.

Kewajibannya (Pasal 70):

  1. Hindari segala bentuk benturan kepentingan dalam tugas pengelolaan dan pengawasan.
  2. Ungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
  3. Dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
  4. BPR wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan.

Penjelasan pasal itu menegaskan: pihak yang punya benturan kepentingan sebaiknya tidak mengambil keputusan. Bila keputusan tetap harus diambil, utamakan kepentingan ekonomis BPR dan ungkapkan kondisinya.

Laporan dan penilaian sendiri tata kelola

  • BPR/BPRS melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan tata kelola dengan hasil peringkat komposit 1 sampai 5; peringkat 1 berarti tata kelola secara umum sangat baik (SEOJK 12/SEOJK.03/2024).
  • Laporan pelaksanaan tata kelola disampaikan setiap semester lewat sistem pelaporan OJK: paling lambat 31 Januari (posisi Desember) dan 31 Juli (posisi Juni).
  • Hasil penilaian tata kelola menjadi faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan, dengan bobot 30% (SEOJK 11/SEOJK.03/2022). Lihat modul Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Apa artinya untuk Anda

  • Pegawai lini depan: jalankan SOP, kendali ganda, dan batas wewenang; tolak perintah di luar prosedur dan laporkan.
  • Pemimpin cabang dan kepala bidang: pastikan temuan audit di unit Anda ditindaklanjuti sampai tuntas, bukan sekadar dijawab.
  • Kepatuhan, manajemen risiko, anti fraud: beri peringatan dini yang jelas dan terdokumentasi.
  • SKAI: jaga independensi; laporkan temuan apa adanya.
  • Direksi: tindak lanjuti temuan dan teladani pengungkapan benturan kepentingan.
  • Dewan Komisaris dan DPS: awasi secara aktif, tanpa mengambil alih keputusan operasional.

Resume

  • POJK 9/2024 mengatur tata kelola BPR dan BPRS; pelaksananya SEOJK 12/SEOJK.03/2024 (BPR) dan SEOJK 15/SEOJK.03/2025 (BPRS).
  • Lima prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
  • Dua belas pilar mulai dari aspek pemegang saham sampai rencana bisnis; BPRS ditambah aspek DPS.
  • Modal inti paling sedikit Rp50 miliar: Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing paling sedikit 3 orang; di bawahnya paling sedikit 2 orang.
  • Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
  • Modal inti paling sedikit Rp50 miliar: Komisaris Independen paling sedikit 50%, wajib komite audit, pemantau risiko, serta remunerasi dan nominasi.
  • Fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan dijalankan satuan kerja atau Pejabat Eksekutif sesuai modal inti.
  • Tiga lini: unit bisnis/operasional (pertama), manajemen risiko-kepatuhan-anti fraud (kedua), audit intern (ketiga).
  • Benturan kepentingan wajib dihindari dan diungkapkan; pihak yang berbenturan sebaiknya tidak memutus.
  • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan hasil pengawasan.
  • BPRS wajib memiliki 2–3 anggota DPS (POJK 25/2024).
  • Laporan pelaksanaan tata kelola disampaikan tiap semester: 31 Januari dan 31 Juli.

Sumber