Pustaka Regulasi
Lainnya 12/2026✓ Berlaku
PADK 12/2026 — KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR Syariah
Aturan pelaksana POJK 66/POJK.03/2016 untuk BPR Syariah. Memuat pedoman hitung KPMM (minimal 12% ATMR) dan rasio modal inti (minimal 8% ATMR), tabel bobot risiko ATMR, serta kewajiban menjaga modal inti minimum Rp6 miliar dengan tenggat pemulihan 6 bulan. Mencabut SEOJK 1/SEOJK.03/2017 dan SEOJK 7/SEOJK.03/2020.
| Jenis | Lainnya 12/2026 |
|---|---|
| Tentang | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK) |
| Status | berlaku |
Intinya apa
| Angka | Batas | Dasar |
|---|---|---|
| Rasio KPMM | paling rendah 12% dari ATMR | Pasal 2 |
| Rasio modal inti | paling rendah 8% dari ATMR | Pasal 3 |
| Modal inti minimum | paling sedikit Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) | Pasal 5 ayat (1) |
| Tenggat memulihkan modal inti yang turun di bawah Rp6 miliar | paling lambat 6 bulan | Pasal 5 ayat (2) |
| Frekuensi hitung sendiri kecukupan modal | paling sedikit bulanan | Pasal 4 ayat (1); Lampiran I huruf A angka 5 |
Identitas aturan
- Nama: Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) OJK Nomor 12 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Ditetapkan: 16 Oktober 2026 oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Berlaku sejak tanggal ditetapkan (Pasal 8).
- Melaksanakan: POJK 66/POJK.03/2016 tentang KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS (Menimbang huruf a; Mengingat angka 2).
- Yang dicabut: SEOJK 1/SEOJK.03/2017 dan perubahannya, SEOJK 7/SEOJK.03/2020 (Pasal 7).
- Berlaku untuk: BPR Syariah. Untuk BPR konvensional, lihat POJK 7/2026.
- Lampiran: I pedoman perhitungan KPMM dan rasio modal inti; II format perhitungan kebutuhan modal; III format perhitungan ATMR (Pasal 4 ayat (2)–(4)).
Apa yang disempurnakan
Menurut Menimbang huruf a, penyempurnaan antara lain menyangkut:
- BPR Syariah boleh memiliki surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- penyertaan modal BPR Syariah pada lembaga penunjang;
- konsekuensi agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai;
- CKPN yang mengacu pada standar akuntansi keuangan sesuai POJK 24/2024 tentang Kualitas Aset BPR Syariah;
- mekanisme setoran modal sesuai POJK 7/2024 tentang BPR dan BPR Syariah.
Istilah kunci (Pasal 1)
- KPMM: rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan BPR Syariah.
- ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko): jumlah aset dalam laporan posisi keuangan yang diberi bobot sesuai kadar risiko setiap pos aset.
- CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai): penyisihan atas penurunan nilai instrumen keuangan menurut standar akuntansi keuangan.
- PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset): dipakai di Lampiran I dan II; PPKA umum dapat masuk modal pelengkap dengan batas tertentu.
Pokok kewajiban
- KPMM minimal 12% dan modal inti minimal 8% dari ATMR (Pasal 2 dan Pasal 3, merujuk Pasal 2 dan Pasal 4 POJK 66/POJK.03/2016).
- Hitung sendiri. BPR Syariah memantau permodalannya dengan menghitung sendiri kecukupan modal (Pasal 4 ayat (1)), paling sedikit bulanan memakai format Lampiran II (Lampiran I huruf A angka 5).
- Modal inti minimum Rp6 miliar. Setelah batas waktu Pasal 13 POJK 66/POJK.03/2016 berakhir, modal inti harus dijaga paling sedikit Rp6 miliar (Pasal 5 ayat (1)).
- Bila turun di bawah Rp6 miliar, modal inti harus dinaikkan kembali paling lambat 6 bulan sejak: (a) laporan berkala bulanan ke OJK menunjukkan modal inti di bawah Rp6 miliar; atau (b) tanggal risalah hasil pemeriksaan OJK (umum atau khusus) menunjukkannya (Pasal 5 ayat (2)).
- Empat jenis permohonan persetujuan ke OJK: tambahan setoran modal (termasuk dalam bentuk aset tetap), komponen modal inti tambahan, komponen modal pelengkap, dan modal sumbangan (Pasal 6 ayat (1)).
- Laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan disampaikan ke OJK dengan bukti penggunaan gedung/ruangan/infrastruktur dan dokumen administrasi, misalnya keputusan Direksi (Pasal 6 ayat (2)). Penyampaiannya daring melalui aplikasi pelaporan online OJK, kanal laporan insidental BPR Syariah (Pasal 6 ayat (3)).
Komponen modal (Lampiran I huruf A angka 6)
| Kelompok | Isi |
|---|---|
| Modal inti utama | Modal disetor; cadangan tambahan modal: agio, modal sumbangan, dana setoran modal, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan |
| Modal inti tambahan | Komponen yang disetujui OJK (Lampiran I huruf A angka 9) |
| Modal pelengkap | Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu; surplus revaluasi aset tetap; PPKA umum paling tinggi 1,25% dari ATMR |
Faktor pengurang modal inti (Lampiran I huruf C angka 2): pajak tangguhan, goodwill, disagio, AYDA yang lewat 1 tahun sejak diambil alih, properti terbengkalai yang lewat 1 tahun sejak ditetapkan, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, dan selisih CKPN dengan PPKA bila CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA.
Porsi yang diperhitungkan menurut format Lampiran II (Pasal 4 ayat (3); tabel di halaman 18–20 berkas PDF salinan):
- laba tahun berjalan (setelah taksiran utang PPh) diperhitungkan paling tinggi 50%;
- AYDA tanah/bangunan sebagai pengurang: 15% (lewat 1 s.d. 3 tahun), 50% (lewat 3 s.d. 5 tahun), 100% (lewat 5 tahun);
- AYDA selain tanah/bangunan: 50% (lewat 1 s.d. 2 tahun), 100% (lewat 2 tahun);
- properti terbengkalai: 15% (lewat 1 s.d. 3 tahun), 50% (lewat 3 s.d. 5 tahun), 100% (lewat 5 tahun);
- modal pelengkap: komponen bersyarat paling tinggi 50% dari modal inti, PPKA umum paling tinggi 1,25% dari ATMR, jumlah modal pelengkap paling tinggi 100% dari modal inti.
Dana setoran modal (Lampiran I huruf A angka 7)
- Setoran modal baru diperhitungkan sebagai modal inti bila sudah dicatat sebagai dana setoran modal (DSM), yaitu dana yang disetor penuh untuk tambah modal tetapi belum lengkap syaratnya untuk menjadi modal disetor (huruf a–b).
- DSM ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah/UUS atas nama "Dewan Komisioner OJK q.q. (nama BPR Syariah)", dan/atau di BPR Syariah itu sendiri atas nama "Dewan Komisioner OJK q.q. (nama pemegang saham penyetor)"; pencairannya hanya dengan persetujuan tertulis OJK (huruf c).
- Setoran yang mengubah pemegang saham pengendali dicatat dulu di pos liabilitas lainnya (bila di BUS/UUS) atau pos deposito (bila di BPR Syariah sendiri), lalu direklasifikasi ke pos DSM setelah disetujui OJK. DSM tidak diperlakukan sebagai simpanan (huruf d).
- Kelengkapan administrasi DSM paling lambat 90 hari kerja sejak persetujuan OJK; bila tidak lengkap, DSM tidak dihitung sebagai modal inti tetapi tetap dicatat di pos DSM (huruf e–f).
Modal sumbangan berupa aset lainnya dan setoran modal berupa aset tetap (angka 8): permohonan dilengkapi surat pernyataan bebas sengketa, hasil penilaian lembaga penilai independen, persetujuan RUPS, dan bukti pengumuman di 2 surat kabar harian serta situs web BPR Syariah. Setelah disetujui, tanah/bangunan dibalik nama atas nama BPR Syariah.
Modal inti tambahan dan modal pelengkap (angka 9): dapat berasal dari pemegang saham atau pihak luar; diakui dalam KPMM dan dilunasi hanya setelah persetujuan OJK.
Bobot risiko ATMR (Lampiran I huruf B angka 6; Lampiran III)
| Bobot | Jenis aset (ringkas) |
|---|---|
| 0% | Kas; surat berharga syariah terbitan Bank Indonesia; surat berharga syariah terbitan Pemerintah; pembiayaan beragunan tunai sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet; aset produktif dari sumber dana profit sharing; AYDA yang lewat 1 tahun; properti terbengkalai yang lewat 1 tahun |
| 15% | Pembiayaan beragunan emas perhiasan yang disimpan atau di bawah penguasaan BPR Syariah |
| 20% | Surat berharga syariah Pemda peringkat AAA s.d. AA-; penempatan pada bank lain; pembiayaan kepada atau dijamin bank lain atau Pemda; bagian pembiayaan yang dijamin BUMN/BUMD penjamin pembiayaan yang memenuhi syarat |
| 30% | Pembiayaan beragunan tanah dan/atau bangunan bersertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia |
| 50% | Surat berharga syariah Pemda peringkat A+ s.d. A-, BBB+ s.d. BBB-, dan tanpa peringkat; pembiayaan kepada/dijamin BUMN atau BUMD yang tidak memenuhi syarat bobot 20%; bagian yang dijamin asuransi pembiayaan swasta berperingkat layak investasi; pembiayaan pegawai/pensiunan yang memenuhi syarat; pembiayaan beragunan tanah/bangunan bersertifikat tanpa hak tanggungan/fidusia |
| 70% | Pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan plafon paling tinggi Rp500 juta yang tidak beragunan tanah/bangunan; pembiayaan beragunan kendaraan bermotor, kapal/perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin dengan pengikatan hipotek atau fidusia |
| 100% | Tagihan/pembiayaan lain; tagihan yang jatuh tempo atau berkualitas macet; surat berharga syariah Pemda peringkat BB+ s.d. B-; aset tetap, persediaan, inventaris, aset tidak berwujud; AYDA dan properti terbengkalai yang belum lewat 1 tahun; penyertaan modal; aset lainnya; pembiayaan profit sharing berupa musyarakah mutanaqisah, pembiayaan proyek, dan profit sharing dengan sub kontrak |
| 150% | Pembiayaan profit sharing lainnya; surat berharga syariah Pemda peringkat di bawah B- |
Catatan penting:
- Syarat bobot 50% pembiayaan pegawai/pensiunan (huruf B angka 6, bobot 50% huruf d): PNS, TNI/POLRI, pegawai lembaga negara, atau pegawai BUMN/BUMD; "total plafon pembiayaan untuk setiap pegawai atau pensiunan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau maksimum angsuran pembiayaan per bulan sebesar 30% (tiga puluh persen)" dari gaji bersih (take home pay) setelah dikurangi angsuran lain (Lampiran I huruf B angka 6, bobot 50% huruf d angka 2; halaman 13 PDF salinan); dijamin asuransi jiwa; dibayar lewat surat kuasa potong gaji/manfaat pensiun; dokumen asli disimpan BPR Syariah.
- Syarat BUMN/BUMD penjamin untuk bobot 20%: jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan, penjaminan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan, dicantumkan dalam perjanjian (huruf B angka 6, bobot 20% huruf d).
- Nilai pos aset adalah nilai bersih setelah dikurangi CKPN untuk aset selain kualitas lancar (huruf B angka 2; huruf C angka 1 huruf b).
- Bagian pembiayaan yang tidak tercakup agunan atau penjaminan dikenai bobot yang lebih tinggi sesuai kriteria aset (huruf B angka 8).
- Agunan yang terbukti sengketa atau berkepemilikan ganda: bagian pembiayaan itu dikenai bobot 100%, kecuali pembiayaan profit sharing lainnya tetap 150% (huruf B angka 9).
- Selisih lebih PPKA umum di atas batas yang dapat dihitung sebagai modal pelengkap menjadi pengurang ATMR (huruf B angka 4; huruf C angka 1 huruf d).
Cara menghitung (Lampiran I huruf C)
- ATMR: kalikan nilai nominal setiap pos aset dengan bobot risikonya, lalu jumlahkan; kurangkan selisih lebih PPKA umum.
- Modal inti: modal inti utama + modal inti tambahan, dikurangi faktor pengurang.
- Jumlah modal: modal inti + modal pelengkap.
- KPMM = jumlah modal ÷ ATMR. Rasio modal inti = modal inti ÷ ATMR.
Format Lampiran II juga meminta BPR Syariah menghitung jumlah kekurangan modal untuk mencapai KPMM 12% dan rasio modal inti 8% dari ATMR.
Apa artinya untuk jabatan Anda
Direksi dan Dewan Komisaris
- [ ] Pantau KPMM, rasio modal inti, dan nominal modal inti setiap bulan.
- [ ] Bila modal inti mendekati Rp6 miliar, siapkan rencana penambahan sebelum tenggat 6 bulan (Pasal 5 ayat (2)).
- [ ] Pastikan setiap tambahan setoran modal, modal inti tambahan, modal pelengkap, dan modal sumbangan sudah disetujui OJK sebelum diakui (Pasal 6 ayat (1)).
DPS
- [ ] Pastikan instrumen yang diakui sebagai modal inti tambahan atau modal pelengkap dan surat berharga yang dimiliki sesuai prinsip syariah.
Akuntansi
- [ ] Hitung ATMR dengan format Lampiran III dan kebutuhan modal dengan format Lampiran II setiap bulan.
- [ ] Kurangkan CKPN dari pos aset selain lancar; hitung selisih CKPN dan PPKA.
- [ ] Catat DSM sesuai mekanisme reklasifikasi dan pantau tenggat 90 hari kerja.
Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- [ ] Simulasikan dampak pertumbuhan pembiayaan, pembiayaan macet, dan umur AYDA/properti terbengkalai terhadap KPMM.
- [ ] Masukkan tenggat 6 bulan, 90 hari kerja, dan laporan penggunaan aset ke kalender kepatuhan.
Kabid Bisnis, AO Pembiayaan, dan Analis
- [ ] Pahami bahwa jenis agunan dan pengikatannya menentukan bobot risiko; pengikatan yang sempurna menghemat modal.
- [ ] Waspadai pembiayaan profit sharing lainnya (bobot 150%) yang paling banyak menyerap modal.
Hal yang tidak diatur di PADK ini
- Sanksi bila KPMM atau modal inti minimum tidak terpenuhi tidak dimuat di PADK ini. Untuk sanksi, rujuk POJK induknya (POJK 66/POJK.03/2016, yang dirujuk PADK ini sebagai dasar) dan ketentuan OJK terkait.
- Batas waktu pemenuhan awal modal inti minimum ada di Pasal 13 POJK 66/POJK.03/2016, bukan di PADK ini.
Sumber
- Naskah salinan PADK 12/2026 dari ojk.go.id (berkas PDF identik dengan salinan yang dipakai penyusunan halaman ini).
- Halaman resmi OJK: kolom "Tanggal Berlaku" 16-10-2026.