Pustaka Regulasi
Lainnya 13/2026✓ Berlaku
PADK 13/2026 — Rencana Bisnis BPR Syariah
Aturan pelaksana POJK 15/POJK.03/2021 untuk BPR Syariah. Rencana Bisnis disusun Direksi, mendapat opini DPS, lalu disetujui Dewan Komisaris; memuat 11 bagian minimum dengan jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, dan panjang 5 tahun. Cakupan proyeksi dibedakan untuk modal inti kurang dari Rp50 miliar dan paling sedikit Rp50 miliar. Mencabut SEOJK 30/SEOJK.03/2021.
| Jenis | Lainnya 13/2026 |
|---|---|
| Tentang | Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK) |
| Status | berlaku |
Intinya apa
| Hal | Ketentuan | Dasar |
|---|---|---|
| Penyusun | Direksi | Pasal 2 ayat (2); Lampiran I bagian II huruf A |
| Opini | Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Pasal 2 ayat (3) |
| Persetujuan | Dewan Komisaris | Pasal 2 ayat (2); Lampiran I bagian II huruf B |
| Jangka pendek / menengah / panjang | 1 tahun / 3 tahun / 5 tahun | Lampiran I bagian I huruf b |
| Pembeda cakupan proyeksi | modal inti kurang dari Rp50 miliar vs paling sedikit Rp50 miliar | Lampiran I bagian I huruf c |
| Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis | semesteran | Lampiran I bagian III huruf a |
Identitas aturan
- Nama: PADK OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Ditetapkan: 19 Oktober 2026; berlaku pada tanggal ditetapkan (Pasal 5).
- Melaksanakan: POJK 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS (Menimbang huruf a; Mengingat angka 2).
- Yang dicabut: SEOJK 30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPRS (Pasal 4).
- Berlaku untuk: BPR Syariah. Untuk BPR konvensional berlaku SEOJK 24/SEOJK.03/2025.
- Lampiran: I pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis; II pedoman format keduanya (Pasal 3).
Apa yang disempurnakan
Menimbang huruf a menyebut penyempurnaan antara lain soal penawaran umum efek, penyertaan modal, sinergi perbankan, penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, penguatan melalui kebijakan konsolidasi, dan penyempurnaan jenis kantor BPR Syariah.
Prinsip umum (Lampiran I bagian I)
- Disusun realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko (huruf a).
- Mencerminkan arah jangka pendek (1 tahun), menengah (3 tahun), dan panjang (5 tahun); arah jangka panjang meliputi visi dan misi (huruf b).
- Cakupan beberapa materi dibedakan berdasarkan modal inti kurang dari Rp50 miliar dan paling sedikit Rp50 miliar (huruf c).
- Boleh memakai jasa profesional (huruf d), dengan syarat: perjanjian tertulis yang jelas (ruang lingkup, tanggung jawab termasuk batasan penggunaan data, produk, jangka waktu, biaya) dan dilaksanakan pihak independen yang berkualifikasi (Pasal 27 ayat (2) POJK 9/2024). Penunjukannya memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, yang juga mengevaluasinya secara berkala. Penyusunan tetap kewajiban Direksi; jasa profesional hanya memberi rekomendasi. Benturan kepentingan wajib dihindari dan rahasia bank tetap berlaku bagi penyedia jasa.
Isi minimum Rencana Bisnis (Lampiran I bagian II huruf A)
Direksi menyusun Rencana Bisnis setiap tahun, paling sedikit memuat:
- Ringkasan eksekutif.
- Strategi bisnis dan kebijakan (termasuk strategi era digital, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konsolidasi, penawaran umum efek, dan sinergi perbankan).
- Proyeksi laporan keuangan (posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif).
- Target rasio dan pos keuangan.
- Rencana penghimpunan dana, termasuk dana investasi dari nasabah investor produk investasi perbankan syariah.
- Rencana penyaluran dana, termasuk penyaluran dana yang bersumber dari produk investasi perbankan syariah.
- Rencana permodalan.
- Rencana pengembangan dan pengadaan TI yang mendasar serta pengembangan kualitas SDM (rekrutmen, pengembangan, tenaga alih daya).
- Rencana kegiatan usaha baru, penyertaan modal, dan divestasi atas inisiatif BPR Syariah.
- Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor (kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas).
- Informasi lainnya: rencana aksi keuangan berkelanjutan, rencana penghentian kegiatan usaha/produk, rencana penawaran umum efek, laporan rencana pengkinian data nasabah, serta rencana penghimpunan/penyaluran dana produk integrasi komersial dengan fungsi sosial.
Cakupan itu minimum; BPR Syariah boleh memperluasnya (angka 12).
Jangka waktu proyeksi
| Bagian | Modal inti kurang dari Rp50 miliar | Modal inti paling sedikit Rp50 miliar | Dasar |
|---|---|---|---|
| Proyeksi laporan keuangan | aktual akhir November, proyeksi Desember, 1 tahun ke depan per semester | sama, ditambah akhir tahun kedua dan ketiga (tahunan) | Lampiran I bagian II huruf A angka 3 |
| Target rasio dan pos keuangan | sama seperti di atas | sama seperti di atas | angka 4 huruf c |
| Rencana penyaluran dana | aktual November, Desember, 1 tahun per semester | sama | angka 6 huruf c |
| Rencana permodalan | aktual November, Desember, 1 tahun per semester, akhir tahun kedua dan ketiga | sama (tidak dibedakan) | angka 7 huruf b |
Target rasio pos tertentu yang disebut antara lain (angka 4 huruf b): rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan; dana pengembangan SDM terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya; realisasi dana pengembangan SDM terhadap anggarannya; AYDA terhadap total pembiayaan; realisasi penyelesaian AYDA terhadap AYDA; dan rasio kinerja produk investasi perbankan syariah.
Persetujuan, penyesuaian, dan perubahan
- Persetujuan Dewan Komisaris diberikan atas Rencana Bisnis yang disusun Direksi dan sudah beropini DPS. Dewan Komisaris dapat terlibat sejak awal lewat rapat dengan Direksi (bisa mengundang DPS); hasilnya dituangkan dalam risalah. Dokumen persetujuan diunggah dalam PDF pada Format 99.01 Lembar Persetujuan Dewan Komisaris (bagian II huruf B).
- Penyesuaian atas permintaan OJK (Pasal 20 ayat (1) POJK 15/POJK.03/2021), antara lain bila rencana tidak terukur atau melampaui kemampuan sumber daya, belum memuat hal strategis yang ditetapkan, atau kondisi keuangan memburuk (bagian II huruf C angka 1).
- Perubahan oleh BPR Syariah bila ada faktor eksternal (ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan, teknologi, termasuk penetapan/perubahan fatwa DSN-MUI, bencana) atau internal (pemburukan keuangan, perubahan pengurus/pengendali, produk TI baru) yang berdampak material (angka 2). BPR Syariah juga dapat mengajukan permintaan penyesuaian; OJK meminta penjelasan dalam rapat luring atau daring (angka 3–4).
Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis (Lampiran I bagian III)
- Disusun semesteran, ditandatangani direktur utama dan komisaris utama (bila tidak ada, salah satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan Format 01.00 Lembar Pernyataan).
- Memuat paling sedikit: perbandingan rencana dan realisasi; penyebab dan kendala selisih; upaya tindak lanjut; analisis dan pendapat Dewan Komisaris atas pelaksanaan oleh Direksi; serta langkah pengawasan Dewan Komisaris.
- Laporan realisasi pengkinian data merupakan bagian dari laporan ini (huruf a dan d).
Pelaporan (Lampiran I bagian IV)
- Tata cara penyampaian mengikuti POJK pelaporan BPR dan BPR Syariah; penyesuaian dan perubahan disampaikan dengan cara yang sama.
- Disiapkan dalam bentuk txt dan/atau pdf. Bila sistem pelaporan OJK belum tersedia untuk bagian tertentu, disampaikan dalam pdf pada Format 99.00 Informasi Lainnya.
Format penting di Lampiran II
- Format 01.00 Ringkasan Eksekutif: target jangka pendek paling sedikit memuat penurunan NPF, rasio FDR, ROA, rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional, serta kebijakan manajemen risiko dan tata kelola; target jangka menengah memuat penguatan modal (modal inti dan KPMM).
- Format 04.00 Target Rasio: termasuk empat rasio produk investasi perbankan syariah, yaitu aset yang mendasari terhadap total aset, laba produk investasi terhadap laba bank, jumlah nasabah aset yang mendasari terhadap nasabah pembiayaan, dan jumlah nasabah investor terhadap nasabah pendanaan.
- Format 05.10 dan 06.50–06.80: rencana penghimpunan dan penyaluran dana investasi (sektor ekonomi, jenis penggunaan, jenis usaha, jenis akad).
- Format 06.10: sektor ekonomi terbesar paling banyak 5 sektor.
- Format 07.00 Rencana Permodalan: termasuk rencana penggunaan setoran modal berupa tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu 3 tahun.
- Format 08.21–08.22: sandi khusus syariah, antara lain bidang kepatuhan dan/atau manajemen risiko syariah, pelatihan syariah, dan sertifikasi DPS.
- Format 09.00: mekanisme penyelenggaraan kegiatan usaha baru (pelaporan, persetujuan, uji coba terbatas, instant approval).
Apa artinya untuk jabatan Anda
Direksi
- [ ] Susun Rencana Bisnis setiap tahun dengan 11 bagian minimum; libatkan Dewan Komisaris sejak awal.
- [ ] Mintakan opini DPS sebelum diajukan ke Dewan Komisaris.
- [ ] Tentukan cakupan proyeksi sesuai modal inti (di bawah atau mulai Rp50 miliar).
Dewan Komisaris
- [ ] Beri persetujuan setelah opini DPS ada; unggah lembar persetujuan (Format 99.01).
- [ ] Isi bagian pendapat dan langkah pengawasan dalam laporan semesteran.
DPS
- [ ] Beri opini atas Rencana Bisnis, terutama rencana produk baru, akad, dan produk investasi perbankan syariah.
Kabid Bisnis dan Akuntansi
- [ ] Siapkan proyeksi dari posisi aktual akhir November; pakai sandi format Lampiran II.
- [ ] Bila menyelenggarakan produk investasi perbankan syariah, siapkan rencana penghimpunan dan penyaluran dana investasi secara terpisah.
Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- [ ] Pastikan strategi pemenuhan ketentuan (konsolidasi, modal inti minimum, struktur tata kelola) tercantum di Format 02.00.
- [ ] Pantau realisasi semesteran dan selisihnya terhadap rencana.
Hal yang tidak diatur di PADK ini
- Batas waktu penyampaian Rencana Bisnis dan laporan semesteran tidak disebut di PADK ini. PADK menyatakan Rencana Bisnis disusun dan disampaikan sesuai POJK mengenai rencana bisnis BPR dan BPR Syariah (Pasal 2 ayat (1); halaman 2 PDF salinan), dan tata cara penyampaian Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis mengikuti POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah (Lampiran I bagian IV huruf a; halaman 16 PDF salinan). Untuk batas waktunya, rujuk kedua POJK tersebut.
- Sanksi tidak diatur di PADK ini.
Sumber
- Naskah salinan PADK 13/2026 dari ojk.go.id (berkas PDF identik dengan salinan yang dipakai penyusunan halaman ini), termasuk Lampiran I dan Lampiran II.
- Halaman resmi OJK: kolom "Tanggal Berlaku" 19-10-2026.