Lewati ke isi utama

Pustaka Regulasi

Lainnya 14/2026✓ Berlaku

PADK 14/2026 — Tata Kelola dan Manajemen Risiko Produk Investasi Perbankan Syariah

Aturan pelaksana POJK 4/2026 bagi bank syariah (BUS, UUS, dan BPR Syariah) yang menyelenggarakan Produk Investasi Perbankan Syariah. Mengatur tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, komite investasi, pemisahan dana investasi dari dana simpanan, Investor Sophisticated dan IDD, RINI, Lembar Pengungkapan Produk (LPP) dua tahap dengan masa jeda paling sedikit 3 hari kerja, cadangan kerugian, serta masa penyesuaian.

✓ Ditinjau 19 Nov 2026

JenisLainnya 14/2026
TentangTata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK)
Statusberlaku

Intinya apa

Hal Ketentuan Dasar
Siapa yang boleh ditawari hanya Investor Sophisticated Pasal 13 ayat (2)
Penilaian calon investor IDD tertulis, ditandatangani kedua pihak, salinan untuk calon investor Pasal 21 ayat (2) dan (4)
Pengungkapan produk LPP dua tahap (anonim, lalu definitif) Pasal 22 ayat (6)
Masa jeda (cooling off) paling sedikit 3 hari kerja setelah menerima LPP tahap 1 Pasal 22 ayat (9)
Pemisahan dana investasi terpisah dari dana simpanan; aset yang mendasari terpisah dari aset produktif lain Pasal 10 ayat (1)
Rekening rekening penampung (giro/tabungan) dan RINI Pasal 17 ayat (2)
Evaluasi kebijakan oleh Dewan Komisaris dan DPS paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun Pasal 4 ayat (2) huruf b; Pasal 5 ayat (2) huruf a
Evaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit triwulanan Pasal 4 ayat (2) huruf c; Pasal 5 ayat (2) huruf b

Identitas aturan

  • Nama: PADK OJK Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.
  • Ditetapkan: 28 Oktober 2026; berlaku pada tanggal ditetapkan (Pasal 27; halaman 24 PDF salinan).
  • Melaksanakan: Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) POJK 4/2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (Menimbang).
  • Berlaku untuk: "Bank", yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Pasal 1 angka 1). Tidak berlaku untuk BPR konvensional.
  • Lampiran: I contoh lembar IDD; II contoh LPP; III contoh opini DPS; IV contoh langkah penanganan aset yang mendasari bermasalah; V contoh kode etik penanganan nasabah investor.

Istilah kunci (Pasal 1)

  • Investasi: dana yang dipercayakan nasabah investor kepada bank berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang sesuai syariah, yang risikonya ditanggung nasabah investor (angka 10).
  • Produk Investasi Perbankan Syariah: penghimpunan dana investasi yang disalurkan kepada suatu aset yang mendasari untuk kepentingan nasabah investor (angka 13).
  • Aset yang Mendasari: aset produktif yang menjadi dasar produk (angka 15).
  • Investor Sophisticated: individu atau entitas yang memahami dan/atau berpengalaman atas karakteristik, fitur, dan risiko produk, memiliki kapasitas keuangan, dan memenuhi kualifikasi IDD menurut kriteria bank (angka 12).
  • IDD (Investor Due Diligence): customer due diligence yang lebih mendalam oleh bank penyelenggara (angka 16).
  • RINI (Rekening Investasi Nasabah Investor): rekening dana investasi atas nama nasabah investor yang diadministrasikan bank berdasarkan kuasa/instruksi nasabah dan akad (angka 14).
  • LPP (Lembar Pengungkapan Produk / Product Disclosure Sheet): dokumen yang menjelaskan informasi produk kepada calon nasabah investor (angka 17).

Tata kelola (Bab II)

  • Direksi (Pasal 3): menyusun, menetapkan, dan mengkaji ulang kebijakan, prosedur, kerangka tata kelola dan manajemen risiko, serta strategi produk (termasuk pengelolaan aset yang mendasari, transparansi, distribusi keuntungan, dan valuasi); memastikan bank bertindak demi kepentingan terbaik nasabah investor (fiduciary duties); menetapkan struktur organisasi; memastikan SDM dan sistem informasi memadai.
  • Dewan Komisaris (Pasal 4): menyetujui kebijakan, strategi, dan kerangka tata kelola serta manajemen risiko; mengevaluasi kebijakan dan strategi paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit triwulanan.
  • DPS (Pasal 5): mengevaluasi kebijakan dan prosedur dari sisi prinsip syariah paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait pemenuhan prinsip syariah paling sedikit triwulanan.
  • Komite investasi (Pasal 6): dibentuk terpisah dari komite pembiayaan, sesuai kebutuhan/kompleksitas bank; menyetujui atau menolak aset yang mendasari dan nasabah investor sesuai batas wewenang dari keputusan Direksi.
  • Nilai signifikansi (Pasal 6 ayat (4)–(5)): ditetapkan lewat keputusan Direksi yang disetujui Dewan Komisaris dan DPS, antara lain mempertimbangkan rasio aset yang mendasari terhadap total aset, rasio laba produk terhadap laba bank, rasio nasabah aset yang mendasari terhadap nasabah pembiayaan, rasio nasabah investor terhadap nasabah pendanaan, dan dampak reputasi.
  • Fungsi independen (Pasal 7): fungsi yang menjalankan produk investasi terpisah dari fungsi pembiayaan dan penghimpunan dana, diisi pejabat/pegawai yang kompeten.

Manajemen risiko (Bab III)

  • Kebijakan dan prosedur minimum (Pasal 9 ayat (2)): identifikasi dan pemantauan eksposur aset yang mendasari; mitigasi risiko; limit risiko; analisis dan penyesuaian strategi; pengelolaan terpisah dana investasi dan dana simpanan serta perhitungan imbal hasilnya; valuasi; transparansi; kaji ulang kepatuhan (termasuk kepatuhan syariah) dan manajemen risiko (termasuk risiko syariah) sebelum diputus, ditambah penilaian kecukupan pengendalian oleh audit intern; penanganan aset bermasalah; pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan nasabah investor; serta mekanisme pelaporan ketidakpatuhan.
  • Standarnya minimal sama dengan kebijakan manajemen risiko penyaluran dana (Pasal 9 ayat (3)).
  • Pemisahan (Pasal 10 ayat (1)–(3)): dana investasi terpisah dari dana simpanan (pool of fund) dana pihak ketiga; aset yang mendasari terpisah dari aset produktif lain; perhitungan imbal hasil (rate of return) juga terpisah; didukung pengendalian intern dan sistem informasi yang andal.
  • Risiko operasional (Pasal 10 ayat (5)): pemisahan fungsi, limit transaksi internal, kompetensi/sertifikasi pelaksana, kebijakan anti fraud dan whistleblowing, serta kode etik penanganan nasabah investor (contoh di Lampiran V).
  • Risiko konsentrasi (Pasal 11): wajib ada batas konsentrasi; tidak berlaku bila aset yang mendasari ditentukan sendiri oleh nasabah investor yang memahami dan menerima risikonya (ayat (5)).
  • Kriteria aset yang mendasari (Pasal 14 ayat (2)): sesuai ketentuan dan prinsip syariah, memenuhi risk acceptance criteria, sesuai profil risiko calon investor hasil IDD, sehat dan terdiversifikasi, valuasi wajar dan transparan, bebas benturan kepentingan (kecuali dideklarasikan dan disetujui tertulis oleh calon investor), diputus berjenjang sesuai limit.
  • Untuk aset yang mendasari berupa pembiayaan, akad dengan nasabah pembiayaan wajib memuat klausula pengalihan (transferable clause) (Pasal 14 ayat (3)).
  • Aset yang mendasari tidak boleh diagunkan, dijaminkan, atau dialihkan untuk kebutuhan bank, misalnya likuiditas atau sekuritisasi (Pasal 14 ayat (6)–(7)).
  • Agunan (Pasal 15): bila disyaratkan, diikat sehingga memberi hak preferensi bagi bank; nasabah investor dapat meminta penilaian agunan oleh lembaga profesi penunjang bila disepakati.
  • Penanganan aset bermasalah minimal setara standar penanganan pembiayaan bermasalah bank (Pasal 16; contoh di Lampiran IV).

Investor Sophisticated dan IDD

  • Bank wajib punya kebijakan penilaian kesesuaian (suitability assessment) dengan profiling, dan menetapkan klasifikasi Investor Sophisticated (Pasal 12 ayat (1)–(4)).
  • Klasifikasi paling sedikit berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman serta kapasitas keuangan (Pasal 13 ayat (1)). Produk hanya boleh ditawarkan kepada Investor Sophisticated (Pasal 13 ayat (2)).
  • IDD berisi identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan penilaian kesesuaian (Pasal 12 ayat (6)). Lembar IDD paling sedikit memuat profil, analisis kebutuhan, penilaian pengetahuan/pengalaman, rekomendasi produk (dicatat dengan alasannya), pernyataan konfirmasi tertulis, dan informasi lain; ditandatangani calon investor dan bank; salinannya diberikan kepada calon investor (Pasal 21 ayat (2)–(4)).
  • Lembar IDD wajib memuat peringatan dan anjuran dalam huruf kapital (Pasal 21 ayat (8); contoh di Lampiran I).
  • Pernyataan menerima rekomendasi tidak menghapus hak nasabah investor bila kerugian timbul dari kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran bank (Pasal 21 ayat (7); Pasal 20 ayat (5)).

LPP dan masa jeda (Pasal 22)

  • LPP wajib disampaikan untuk setiap jenis produk (ayat (2)), paling sedikit memuat 15 butir (ayat (4)), antara lain akad dan pembagian keuntungan/kerugian, struktur produk, nilai investasi minimum (jika ada), jangka waktu, hasil valuasi, cadangan kerugian, biaya, risiko utama dan mitigasinya, benturan kepentingan, serta pernyataan penyangkalan dan peringatan risiko dalam huruf kapital.
  • Kinerja masa lalu memakai data nyata aset yang mendasari selama 5 tahun terakhir (atau periode yang tersedia) dengan pernyataan bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan; proyeksi paling lama 5 tahun dengan skenario terbaik, moderat, dan terburuk, dan tidak boleh ditampilkan dominan (ayat (4) huruf m).
  • Dua tahap: tahap 1 LPP anonim (tanpa nama dan identitas nasabah aset yang mendasari) saat IDD; tahap 2 LPP definitif (identitas diungkap penuh) saat akad, untuk calon investor yang sudah setuju dan memenuhi kriteria Investor Sophisticated (ayat (6), (11), (12)).
  • Masa jeda antara penerimaan LPP tahap 1 dan permohonan/penolakan penempatan: paling sedikit 3 hari kerja (ayat (8)–(9)); batas maksimalnya dapat ditetapkan bank sesuai kesepakatan (ayat (10)).
  • Pengecualian: calon investor anggota konglomerasi keuangan yang sama dapat langsung menerima LPP definitif, dicatat di lembar IDD (ayat (13)).

RINI, imbal hasil, dan cadangan kerugian (Bab IV)

  • Sebelum menempatkan dana, calon investor harus lolos IDD sebagai Investor Sophisticated dan memiliki rekening penampung (giro atau tabungan) dan RINI; RINI diklasifikasikan terpisah dari liabilitas dan ekuitas, dicatat sebagai pos dana investasi sesuai SAK dan/atau PAPSI (Pasal 17 ayat (1)–(2)).
  • Dana dipindahkan dari rekening penampung ke RINI pada tanggal investasi efektif, setelah perikatan atas aset yang mendasari terlaksana (Pasal 17 ayat (4)).
  • Imbal hasil dibagi berdasarkan nisbah atau imbalan sesuai akad; hasil bersih dan pengembalian pokok dikreditkan ke RINI lalu dipindahkan ke rekening penampung (Pasal 17 ayat (5)–(7)).
  • Bank menyediakan buku RINI yang dapat diakses nasabah investor secara cetak atau elektronik; jadwal pengembalian selaras dengan arus kas aset yang mendasari (Pasal 18).
  • Cadangan kerugian (Pasal 19): saldo RINI disajikan neto dengan mendebet senilai cadangan penurunan nilai aset yang mendasari; kerugian yang tersisa setelah penyelesaian (termasuk likuidasi agunan) didebet dari RINI; bila aset dilunasi, cadangan dikembalikan ke nasabah investor.

Pelindungan konsumen, anti fraud, dan prinsip syariah (Bab V)

  • Tujuh prinsip pelindungan konsumen (Pasal 20 ayat (1)); bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah investor akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran bank (Pasal 20 ayat (5)).
  • Strategi anti fraud empat pilar: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut (Pasal 23).
  • Akad harus sesuai karakteristik aset yang mendasari dan tidak menimbulkan kewajiban bank menanggung risiko produk; pengembangan produk wajib memiliki opini DPS (contoh di Lampiran III) (Pasal 24).

Penanganan aset bermasalah (Lampiran IV, ringkas)

Deteksi dini (kolektibilitas, early warning system, watchlist) → penagihan bertahap (soft lalu hard collection, Surat Peringatan ke-1 s.d. ke-3) → restrukturisasi hanya dengan persetujuan tertulis nasabah investor → bila tidak disetujui: penilaian ulang agunan dan penyesuaian cadangan, penyelesaian nonlitigasi atau litigasi (litigasi sebagai langkah terakhir). Biaya penyelesaian pada prinsipnya maksimal sebesar dana investasi yang tersedia melalui pencadangan 100%; biaya yang melebihinya perlu persetujuan nasabah investor (angka 7). Hapus buku hanya dengan persetujuan nasabah investor setelah aset macet dan dicadangkan 100% (angka 8); hapus tagih mensyaratkan persetujuan tertulis nasabah investor dan otoritas pengawasan terkait (angka 10).

Masa penyesuaian (Bab VI)

  • Produk yang sudah ada sebelum 29 April 2026 disesuaikan paling lambat 2 tahun sejak 29 April 2026 dan/atau sampai akad berakhir bila sisa jangka waktunya kurang dari 2 tahun; permohonan izin yang diajukan sebelum tanggal itu diproses dengan PADK ini (Pasal 25).
  • Kebijakan, prosedur, dan pedoman yang belum sesuai standar minimum disesuaikan paling lambat 6 bulan sejak PADK berlaku; produk hanya boleh dipasarkan kembali setelah penyesuaian itu dilakukan (Pasal 26).

Apa artinya untuk jabatan Anda

Direksi, Dewan Komisaris, DPS

  • [ ] Putuskan dulu apakah BPR Syariah akan menyelenggarakan produk ini; syarat penyelenggaraannya diatur dalam POJK 4/2026 (lihat Menimbang, halaman 1 PDF salinan).
  • [ ] Bentuk komite investasi terpisah dari komite pembiayaan dan tetapkan kriteria nilai signifikansi (Pasal 6).
  • [ ] Jadwalkan evaluasi triwulanan atas pertanggungjawaban Direksi (Pasal 4–5).

Manajemen Risiko, Kepatuhan, SKAI

  • [ ] Kaji ulang setiap usulan aset yang mendasari dan nasabah investor sebelum diputus; audit intern menilai kecukupan pengendalian (Pasal 9 ayat (2) huruf i).
  • [ ] Tetapkan limit risiko dan batas konsentrasi; pantau pemisahan dana (Pasal 9–11).

Kabid Bisnis, AO Dana, Akuntansi

  • [ ] Jangan menawarkan produk ini seperti deposito. Lakukan IDD, berikan LPP tahap 1, dan beri masa jeda paling sedikit 3 hari kerja.
  • [ ] Pisahkan pencatatan dana investasi (RINI) dari dana simpanan dan aset yang mendasari dari aset produktif lain.

Sumber

  • Naskah salinan PADK 14/2026 dari ojk.go.id (berkas PDF identik dengan salinan yang dipakai penyusunan halaman ini), termasuk Lampiran I–V.
  • Halaman resmi OJK (dibuka 19-11-2026). Tanggal di halaman ini mengikuti naskah: ditetapkan dan berlaku 28 Oktober 2026 (Pasal 27).

Baca sumber resmi OJK, 28 Okt 2026