Lewati ke isi utama

Kamus Istilah

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi · umum

Komite Dewan Komisaris untuk kebijakan remunerasi dan pemilihan calon Direksi, Dewan Komisaris, DPS, serta Pihak Independen; wajib bila modal inti paling sedikit Rp50 miliar (Pasal 59, 62, 66 POJK 9/2024).

✓ Ditinjau 19 Nov 2026

Komite remunerasi dan nominasi adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam tugas dan tanggung jawabnya terkait remunerasi dan nominasi (Penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf c POJK 9/2024).

  • Wajib bagi BPR/BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar (Pasal 59 ayat (1)). Bila tidak ada, usulan pengangkatan pengurus memperhatikan rekomendasi anggota Dewan Komisaris (Pasal 11 ayat (3), Pasal 35 ayat (3)).
  • Ketua: Komisaris Independen yang merangkap anggota (Pasal 62 ayat (2)).
  • Anggota minimal: 1 Komisaris Independen, 1 anggota Dewan Komisaris lain atau pihak luar yang kompeten, dan 1 pejabat di bawah Direksi yang membidangi SDM (Pasal 62 ayat (1)). Anggota Direksi dilarang menjadi anggota (ayat (3)). Pada BPRS, 1 anggota DPS boleh menjadi anggota (ayat (4)).
  • Tugas remunerasi: mengevaluasi kebijakan remunerasi secara berkala dan merekomendasikannya ke Dewan Komisaris (Pasal 66 ayat (1) huruf a). Rekomendasi remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan ke RUPS, sedangkan untuk Pejabat Eksekutif dan pegawai disampaikan ke Direksi (Penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 2).
  • Tugas nominasi: merekomendasikan sistem dan prosedur pemilihan serta calon Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pihak Independen untuk komite audit dan pemantau risiko (Pasal 66 ayat (1) huruf b).
  • Anggota yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkannya (Pasal 66 ayat (2)).
  • Rapat sah bila dihadiri mayoritas anggota, termasuk 1 Komisaris Independen dan 1 pejabat yang membidangi SDM (Pasal 68 ayat (3)).

Lihat modul Komite di BPR & BPRS.

Terkait