Lewati ke isi utama
Meja rapat dengan figur pion dan bagan struktur di atasnya.

Modul · 30 menit · level menengah

Komite di BPR & BPRS — Mana yang Wajib, Siapa Ketua dan Anggotanya, Apa Tugasnya

Peta semua komite di BPR dan BPRS menurut POJK 9/2024 dan aturan manajemen risiko serta kualitas aset. Komite Dewan Komisaris (audit, pemantau risiko, remunerasi & nominasi) wajib bila modal inti paling sedikit Rp50 miliar, Komite Manajemen Risiko wajib bila paling sedikit Rp80 miliar, komite kredit/pembiayaan diatur di lampiran POJK kualitas aset, dan komite internal (pengadaan, SDM, disiplin, ALCO, TI) mengikuti kebijakan BPR. Dilengkapi bagan pelaporan, kartu per komite, tabel pasal, dan contoh kasus.

✓ Ditinjau 19 Nov 2026

Tinjau terakhir 19 Nov 2026

Dasar aturannya (dicek 19-11-2026)

  • POJK 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, berlaku 1 Juli 2024, mencabut POJK 4/POJK.03/2015. Komite diatur di BAB VI, Pasal 56–69. "Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite" adalah salah satu dari 12 wujud tata kelola (Pasal 2 ayat (3) huruf d).
  • SEOJK 12/SEOJK.03/2024 (BPR, bagian V) dan SEOJK 15/SEOJK.03/2025 (BPRS, bagian III.E) adalah aturan pelaksananya.
  • POJK 13/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK 23/POJK.03/2018 (BPRS) mengatur Komite Manajemen Risiko. Menurut katalog regulasi, keduanya masih berlaku. Yang dicabut POJK 23/2024 hanya Pasal 33 POJK 13/POJK.03/2015 (sanksi keterlambatan laporan) dan Pasal 29 POJK 23/POJK.03/2018, bukan pasal komite.
  • POJK 1/2024 (BPR, Lampiran III) dan POJK 24/2024 (BPRS, Lampiran IV) mengatur komite kredit/pembiayaan.
  • POJK 25/2024 mengatur DPS dan hubungannya dengan komite.
  • POJK 8/2023 (APU-PPT) tidak mengatur komite. Kata "komite" tidak ditemukan dalam naskahnya. Karena itu tidak ada "komite APU-PPT wajib".

Peta besarnya: siapa melapor ke siapa

Gambar 1: bagan tata kelola BPR dan BPRS. RUPS di puncak. Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS (khusus BPRS) di bawahnya. Komite Dewan Komisaris (Audit, Pemantau Risiko, Remunerasi dan Nominasi) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bila modal inti paling sedikit Rp50 miliar. Komite Direksi (Manajemen Risiko, Kredit/Pembiayaan, komite lain) bertanggung jawab kepada Direksi. Satuan kerja SKAI, kepatuhan, dan manajemen risiko melapor ke direktur masing-masing.

Cara membaca bagan:

  • Komite Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Pasal 59 ayat (2)). Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris (Pasal 59 ayat (3)).
  • Komite Direksi bertanggung jawab kepada Direksi (Pasal 58 ayat (3)). Ini berlaku untuk komite yang wajib maupun komite tambahan.
  • SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (Pasal 82 ayat (1)). Satuan kerja kepatuhan bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (Pasal 72 ayat (5)). Satuan kerja manajemen risiko bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko (Pasal 17 ayat (2) POJK 13/POJK.03/2015; untuk BPRS Pasal 18 ayat (2) POJK 23/POJK.03/2018).
  • Komite Dewan Komisaris tidak memerintah satuan kerja. Komite ini memantau dan mengevaluasi, lalu memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris (Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (2)).

Tiga jenis komite

Empat figur pion duduk mengelilingi meja rapat bundar.
Jenis Arti Contoh Label di modul ini
Wajib POJK menyebut "wajib membentuk" dengan ambang yang jelas Komite Audit, Pemantau Risiko, Remunerasi & Nominasi (modal inti ≥ Rp50 miliar); Komite Manajemen Risiko (modal inti ≥ Rp80 miliar) ■ WAJIB
Diatur OJK Keberadaan dan tugasnya diatur dalam POJK/lampiran, tetapi tanpa ambang angka Komite Kredit (BPR) / Komite Pembiayaan (BPRS) ◆ DIATUR OJK
Praktik internal Boleh dibentuk Direksi sesuai masalah, skala usaha, dan kompleksitas (Pasal 58 ayat (2)); susunan dan tugasnya mengikuti kebijakan BPR ALCO, pengarah TI, pengadaan barang & jasa, SDM, disiplin/etik ○ PRAKTIK INTERNAL

Tambahan penting: OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS membentuk komite tambahan, dan BPR/BPRS wajib melaksanakannya (Pasal 58 ayat (4) dan (5)). Jadi komite "praktik internal" bisa menjadi wajib bagi satu BPR tertentu bila OJK memerintahkannya.

Siapa wajib membentuk apa (berdasarkan modal inti)

Tumpukan balok modal berwarna, koin, dan panah naik.
Modal inti BPR/BPRS Komite Dewan Komisaris Komite Manajemen Risiko Satuan kerja SKAI, kepatuhan, MR
Kurang dari Rp50 miliar Tidak wajib. Fungsinya dijalankan Dewan Komisaris (Penjelasan Pasal 59 ayat (1)) Boleh dibentuk bila perlu (Pasal 15 ayat (4) POJK 13/POJK.03/2015; Pasal 16 ayat (4) POJK 23/POJK.03/2018) Cukup Pejabat Eksekutif untuk tiap fungsi (Pasal 72 ayat (4), Pasal 79 ayat (3) POJK 9/2024; Pasal 15 ayat (3) POJK 13/POJK.03/2015)
Rp50 miliar sampai kurang dari Rp80 miliar Wajib: audit, pemantau risiko, remunerasi & nominasi (Pasal 59 ayat (1)) Boleh dibentuk bila perlu (pasal yang sama) Wajib satuan kerja (Pasal 72 ayat (3), Pasal 79 ayat (2) POJK 9/2024; Pasal 15 ayat (2) POJK 13/POJK.03/2015)
Rp80 miliar atau lebih Wajib (Pasal 59 ayat (1)) Wajib (Pasal 15 ayat (1) POJK 13/POJK.03/2015; Pasal 16 ayat (1) POJK 23/POJK.03/2018) Wajib satuan kerja

Catatan ambang:

  • Tenggat pemenuhan komite Dewan Komisaris bagi BPR/BPRS yang sudah ada saat POJK 9/2024 berlaku adalah 31 Desember 2025 (Pasal 110). Per hari ini tenggat itu sudah lewat.
  • OJK berwenang menetapkan kebijakan berbeda soal pembentukan ketiga komite itu (Pasal 59 ayat (5)), misalnya dengan mempertimbangkan permasalahan, skala usaha, dan kompleksitas (Penjelasan Pasal 42 ayat (2)). Jika BPR Anda pernah menerima penetapan seperti itu, pegang surat OJK-nya. perlu dicek
  • BPR yang modal intinya kurang dari Rp50 miliar tetapi tetap membentuk komite Dewan Komisaris tetap dinilai pada faktor "kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite" dalam penilaian sendiri tata kelola (lampiran SEOJK 12/SEOJK.03/2024, petunjuk penilaian angka 12).

Tabel semua komite

Di HP, geser tabel ke kanan untuk melihat semua kolom. Versi ringkas per komite ada di kartu bergambar di bagian berikutnya.

Komite Status & dasar hukum Tujuan Ketua Anggota Tugas & tanggung jawab utama Laporan ke
Komite Audit ■ Wajib, modal inti ≥ Rp50 miliar (Pasal 59 ayat (1) huruf a) Membantu Dewan Komisaris terkait audit intern dan ekstern (Penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf a) Komisaris Independen, merangkap anggota (Pasal 60 ayat (2)) Paling sedikit 1 Komisaris Independen, 1 Pihak Independen ahli keuangan/akuntansi, 1 Pihak Independen ahli hukum/perbankan/perbankan syariah (Pasal 60 ayat (1)). Mayoritas independen (ayat (4)); Direksi dilarang (ayat (3)); BPRS boleh 1 anggota DPS (ayat (6)) Memantau dan mengevaluasi perencanaan & pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya: kinerja SKAI, kesesuaian laporan keuangan dengan SAK, tindak lanjut Direksi atas temuan SKAI, auditor ekstern, Dewan Komisaris, OJK (Pasal 64 ayat (1)–(2)); tugas terkait jasa akuntan publik/KAP (ayat (4)) Dewan Komisaris, berupa rekomendasi (Pasal 59 ayat (2), Pasal 64 ayat (3))
Komite Pemantau Risiko ■ Wajib, modal inti ≥ Rp50 miliar (Pasal 59 ayat (1) huruf b) Membantu Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko (Penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf b) Komisaris Independen, merangkap anggota (Pasal 61 ayat (2)) Paling sedikit 1 Komisaris Independen, 1 Pihak Independen ahli keuangan/keuangan syariah, 1 Pihak Independen ahli manajemen risiko (Pasal 61 ayat (1)). Mayoritas independen; Direksi dilarang; BPRS boleh 1 anggota DPS Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; memantau dan mengevaluasi Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko (Pasal 65 ayat (1)) Dewan Komisaris (Pasal 65 ayat (2))
Komite Remunerasi & Nominasi ■ Wajib, modal inti ≥ Rp50 miliar (Pasal 59 ayat (1) huruf c) Membantu Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi (Penjelasan Pasal 59 ayat (1) huruf c) Komisaris Independen, merangkap anggota (Pasal 62 ayat (2)) Paling sedikit 1 Komisaris Independen, 1 komisaris lain atau pihak luar yang kompeten, 1 pejabat di bawah Direksi yang membidangi SDM (Pasal 62 ayat (1)). Direksi dilarang; BPRS boleh 1 anggota DPS Evaluasi berkala kebijakan remunerasi; rekomendasi sistem dan prosedur pemilihan/penggantian serta calon Direksi, Dewan Komisaris, DPS; rekomendasi Pihak Independen untuk komite audit dan pemantau risiko (Pasal 66 ayat (1)); wajib mengungkap benturan kepentingan (ayat (2)) Dewan Komisaris; rekomendasi remunerasi Direksi & Dewan Komisaris ke RUPS, remunerasi pegawai ke Direksi (Penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 2)
Komite Manajemen Risiko ■ Wajib, modal inti ≥ Rp80 miliar; di bawahnya boleh (Pasal 15 POJK 13/POJK.03/2015; Pasal 16 POJK 23/POJK.03/2018) Memberi rekomendasi kepada Direktur Utama soal manajemen risiko Tidak diatur POJK; ditetapkan dalam pedoman komite (Pasal 67 POJK 9/2024) Mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi, tidak termasuk Direktur Utama, paling sedikit direktur yang membawahkan kepatuhan; Pejabat Eksekutif terkait (BPR: Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan POJK 13/POJK.03/2015; BPRS: Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan POJK 23/POJK.03/2018) Rekomendasi kebijakan dan pedoman manajemen risiko; perbaikan penerapan berdasarkan evaluasi; pertimbangan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal (BPR: Pasal 16 ayat (2); BPRS: Pasal 17 ayat (2)) Direktur Utama (Pasal 16 ayat (2) POJK 13/POJK.03/2015; Pasal 17 ayat (2) POJK 23/POJK.03/2018)
Komite Kredit (BPR) / Komite Pembiayaan (BPRS) ◆ Diatur OJK: dibentuk "terutama" bila ada kredit/pembiayaan ke pihak terkait, debitur/nasabah grup, besar, atau berisiko tinggi (Lampiran III POJK 1/2024; Lampiran IV POJK 24/2024) perlu dicek Membantu Direksi mengevaluasi dan/atau memutus permohonan kredit/pembiayaan sesuai jumlah dan jenis yang ditetapkan Direksi Tidak diatur POJK; ditetapkan Direksi Ditetapkan Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit Direksi dan pejabat di bidang perkreditan/pembiayaan Rekomendasi setuju/tolak sesuai batas wewenang, termasuk aspek likuiditas; taat kebijakan & prosedur; profesional, jujur, objektif, independen; rekomendasi beserta pertimbangan ke Direksi Direksi (Pasal 58 ayat (3) POJK 9/2024)
Komite Aset & Liabilitas (ALCO) ○ Praktik internal; disebut sebagai contoh komite lain di SEOJK 12/SEOJK.03/2024 bagian V angka 1 dan SEOJK 15/SEOJK.03/2025 bagian III.E Ilustrasi: menjaga keseimbangan likuiditas, suku bunga/nisbah, dan struktur dana–kredit Ilustrasi: Direktur Utama atau direktur keuangan Ilustrasi: Direksi, kepala bisnis/dana, akuntansi, manajemen risiko Ilustrasi: memantau likuiditas, mengusulkan suku bunga/nisbah, menelaah komposisi dana Direksi (Pasal 58 ayat (3))
Komite Pengarah TI ○ Praktik internal; disebut di Penjelasan Pasal 58 ayat (2) dan contoh SEOJK 12/SEOJK.03/2024 bagian V angka 1 Memastikan keandalan sistem TI (contoh SEOJK) Ilustrasi: direktur yang membawahkan TI Contoh SEOJK: direktur yang membawahkan TI, direktur manajemen risiko, pejabat penanggung jawab TI Ilustrasi: arah strategis TI, prioritas proyek, pemantauan gangguan dan keamanan Direksi (Pasal 58 ayat (3))
Komite Pengadaan Barang & Jasa ○ Praktik internal; disebut di Penjelasan Pasal 58 ayat (2) dan kedua SEOJK Ilustrasi: pengadaan yang wajar, transparan, bebas benturan kepentingan Ilustrasi: direktur yang membawahkan umum/operasional Ilustrasi: kepala umum, akuntansi, unit pengguna; kepatuhan sebagai pengamat Ilustrasi: menilai kebutuhan dan anggaran, menyeleksi vendor, mencatat keputusan dalam risalah Direksi (Pasal 58 ayat (3))
Komite SDM ○ Praktik internal; disebut di Penjelasan Pasal 58 ayat (2) dan kedua SEOJK Ilustrasi: keputusan pegawai yang adil dan konsisten Ilustrasi: Direktur Utama atau direktur yang membawahkan SDM Ilustrasi: Direksi terkait, kepala SDM, atasan unit Ilustrasi: promosi, mutasi, pelatihan, telaah hasil penilaian kinerja Direksi (Pasal 58 ayat (3))
Komite Disiplin / Etik ○ Praktik internal; tidak disebut di POJK 9/2024 maupun SEOJK tata kelola. Mengikuti peraturan perusahaan/kebijakan BPR Ilustrasi: memeriksa dugaan pelanggaran disiplin/kode etik secara adil Ilustrasi: direktur yang membawahkan SDM atau kepatuhan Ilustrasi: kepala SDM, kepatuhan/hukum; SKAI atau anti fraud bila terkait fraud Ilustrasi: memeriksa, mendengar pegawai, merekomendasikan sanksi sesuai peraturan perusahaan Direksi (ilustrasi)

DPS bukan komite. DPS adalah organ BPRS sendiri: 2–3 orang dan dipimpin seorang ketua (Pasal 9 dan 10 POJK 25/2024). Anggotanya diangkat RUPS (Pasal 13), dan DPS melaporkan hasil pengawasannya ke OJK tiap semester (Pasal 21). Hubungan DPS dengan komite dibahas di bagian BPRS di bawah.

Kartu per komite

Setiap kartu memuat ikon, tujuan, ketua, anggota, tugas utama, dan tujuan laporan. Statusnya ditandai dengan tulisan dan simbol (■ WAJIB, ◆ DIATUR OJK, ○ PRAKTIK INTERNAL) serta gaya garis tepi (utuh, putus panjang, putus pendek), jadi tidak hanya mengandalkan warna. Ketuk gambar untuk membuka ukuran penuh.

Komite Dewan Komisaris (wajib bila modal inti paling sedikit Rp50 miliar)

Gambar 2: kartu Komite Audit. Wajib, Pasal 59 ayat (1) huruf a POJK 9/2024. Ketua Komisaris Independen. Anggota paling sedikit 1 Komisaris Independen dan 2 Pihak Independen (keuangan/akuntansi; hukum/perbankan). Tugas: memantau perencanaan dan pelaksanaan audit, kinerja SKAI, kesesuaian laporan keuangan dengan SAK, dan tindak lanjut temuan. Melapor ke Dewan Komisaris.

Gambar 3: kartu Komite Pemantau Risiko. Wajib, Pasal 59 ayat (1) huruf b. Ketua Komisaris Independen. Anggota paling sedikit 1 Komisaris Independen dan 2 Pihak Independen (keuangan/keuangan syariah; manajemen risiko). Tugas: evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, memantau Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Melapor ke Dewan Komisaris.

Gambar 4: kartu Komite Remunerasi dan Nominasi. Wajib, Pasal 59 ayat (1) huruf c. Ketua Komisaris Independen. Anggota: Komisaris Independen, komisaris lain atau pihak luar yang kompeten, pejabat yang membidangi SDM. Tugas: evaluasi kebijakan remunerasi, rekomendasi calon Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pihak Independen. Melapor ke Dewan Komisaris.

Komite Direksi yang diatur OJK

Gambar 5: kartu Komite Manajemen Risiko. Wajib bila modal inti paling sedikit Rp80 miliar (Pasal 15 POJK 13/POJK.03/2015; Pasal 16 POJK 23/POJK.03/2018). Anggota: mayoritas Direksi tanpa Direktur Utama, termasuk direktur kepatuhan, dan Pejabat Eksekutif terkait. Ketua tidak diatur POJK. Memberi rekomendasi kepada Direktur Utama.

Gambar 6: kartu Komite Kredit atau Komite Pembiayaan. Diatur OJK di Lampiran III POJK 1/2024 dan Lampiran IV POJK 24/2024, dibentuk terutama bila ada kredit kepada pihak terkait, debitur grup atau besar, atau berisiko tinggi. Anggota paling sedikit Direksi dan pejabat perkreditan. Memberi rekomendasi kepada Direksi.

Komite praktik internal (ilustrasi, ikuti kebijakan BPR masing-masing)

Gambar 7: kartu Komite Pengadaan Barang dan Jasa. Praktik internal, boleh dibentuk berdasarkan Pasal 58 ayat (2). Susunan dan tugas ilustrasi: menilai kebutuhan, menyeleksi vendor, bebas benturan kepentingan, mencatat risalah. Melapor ke Direksi.

Gambar 8: kartu Komite SDM. Praktik internal. Ilustrasi: promosi, mutasi, pelatihan, telaah penilaian kinerja. Melapor ke Direksi. Bukan pengganti Komite Remunerasi dan Nominasi.

Gambar 9: kartu Komite Disiplin atau Etik. Praktik internal, tidak disebut dalam POJK 9/2024 maupun SEOJK tata kelola. Ilustrasi: memeriksa dugaan pelanggaran, mendengar pegawai, merekomendasikan sanksi sesuai peraturan perusahaan.

Gambar 10: kartu Komite Aset dan Liabilitas (ALCO). Praktik internal, disebut sebagai contoh di SEOJK tata kelola. Ilustrasi: memantau likuiditas, mengusulkan suku bunga atau nisbah, menelaah komposisi dana.

Gambar 11: kartu Komite Pengarah Teknologi Informasi. Praktik internal, disebut di Penjelasan Pasal 58 ayat (2) dan dicontohkan SEOJK 12/SEOJK.03/2024 dengan anggota direktur TI, direktur manajemen risiko, dan pejabat penanggung jawab TI.

Aturan main komite Dewan Komisaris

Aturan Isi Pasal POJK 9/2024
Pengangkatan anggota Oleh Direksi, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Pasal 59 ayat (3)
Evaluasi Dewan Komisaris wajib mengevaluasi pelaksanaan tugas komite Pasal 59 ayat (4)
Larangan Direksi Anggota Direksi dilarang menjadi anggota ketiga komite Pasal 60 ayat (3), 61 ayat (3), 62 ayat (3)
Rangkap ketua Ketua komite Dewan Komisaris dilarang menjadi ketua di lebih dari 1 komite lain, jadi paling banyak memimpin 2 komite Pasal 63 dan Penjelasannya
Pedoman (piagam) komite Wajib ada; memuat tugas, tanggung jawab, wewenang, pengaturan rapat, dan periode reviu. Berlaku untuk komite Direksi dan komite Dewan Komisaris Pasal 67 dan Penjelasannya
Kuorum rapat audit / pemantau risiko Dihadiri mayoritas anggota, termasuk 1 Komisaris Independen dan 1 Pihak Independen Pasal 68 ayat (2)
Kuorum rapat remunerasi & nominasi Dihadiri mayoritas anggota, termasuk 1 Komisaris Independen dan 1 pejabat yang membidangi SDM Pasal 68 ayat (3)
Risalah Wajib dibuat dan didokumentasikan. SEOJK: risalah mengungkap masalah, kesimpulan, dan keputusan Pasal 68 ayat (5); SEOJK 12/SEOJK.03/2024 bagian V angka 4
Benturan kepentingan Anggota komite remunerasi & nominasi wajib mengungkapkan benturan kepentingan atas usulan yang direkomendasikan Pasal 66 ayat (2)
Sanksi Melanggar Pasal 58 ayat (5), 59 ayat (1) dan (4), 60 ayat (3), 61 ayat (3), 62 ayat (3), 63, 66 ayat (2), 67 ayat (1), atau 68 ayat (5): teguran tertulis; bila tetap melanggar: penurunan tingkat kesehatan, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional, dan/atau larangan ekspansi; pihak utama dapat dilarang menjadi pihak utama; ditambah kemungkinan denda Rp10 juta–Rp100 juta per pelanggaran Pasal 69 ayat (1)–(4)
Pengungkapan Laporan transparansi tata kelola memuat struktur, keanggotaan, keahlian, independensi, serta program kerja komite dan realisasinya SEOJK 12/SEOJK.03/2024 bagian XIV

"Mayoritas" berarti lebih dari 50% dari seluruh anggota komite (Penjelasan Pasal 60 ayat (4)).

Komisaris Independen dan Pihak Independen

  • Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali (termasuk pengendali terakhir), atau hubungan lain yang dapat memengaruhi independensinya (Pasal 1 angka 5). Pada modal inti paling sedikit Rp50 miliar, Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (Pasal 42 ayat (1)). Ia dilarang merangkap sebagai pejabat publik (Pasal 42 ayat (4)). Mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR yang sama wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan (Pasal 42 ayat (5)).
  • Pihak Independen adalah pihak di luar BPR/BPRS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (Pasal 1 angka 6). Kompetensinya dibuktikan antara lain dengan bukti profesi, riwayat kerja, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi (Penjelasan Pasal 60 ayat (1) huruf b). Ia wajib berintegritas, antara lain tidak dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit/pembiayaan macet, yang didukung surat pernyataan pribadi (Pasal 60 ayat (5) dan Penjelasannya).
  • Calon Pihak Independen untuk komite audit dan komite pemantau risiko diidentifikasi dan direkomendasikan oleh komite remunerasi & nominasi (Pasal 66 ayat (1) huruf b angka 3).

Khusus BPRS: DPS dan komite

  • Satu anggota DPS boleh menjadi anggota setiap komite Dewan Komisaris (Pasal 60 ayat (6), 61 ayat (6), 62 ayat (4) POJK 9/2024; Pasal 27 ayat (1) POJK 25/2024).
  • Komite Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS wajib meminta pendapat DPS setiap kali membahas hal yang terkait Prinsip Syariah. Contoh resmi: komite pemantau risiko yang membahas kebijakan perhitungan imbal hasil (Pasal 27 ayat (2) dan Penjelasannya POJK 25/2024).
  • Bila Dewan Komisaris tidak membentuk komite, Dewan Komisaris sendiri wajib meminta pendapat DPS (Pasal 27 ayat (3)).
  • Usulan pengangkatan atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi komite remunerasi & nominasi. Bila komite itu tidak ada, yang diperhatikan adalah rekomendasi anggota Dewan Komisaris (Pasal 14 POJK 25/2024).
  • BPRS yang melakukan penawaran umum wajib menjalani kaji ulang ekstern tata kelola syariah oleh akuntan publik/KAP. Yang menunjuk akuntan publik itu adalah Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi komite audit (Pasal 40 ayat (1), (2), dan (4) POJK 25/2024).
  • Di BPRS, komite Direksi yang diatur bernama komite pembiayaan, bukan komite kredit (SEOJK 15/SEOJK.03/2025 bagian III.E angka 1).

Komite praktik internal: cara menyebutnya dengan benar

POJK 9/2024 membolehkan Direksi membentuk "komite lain yang disesuaikan dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas" (Pasal 58 ayat (2)). Penjelasannya memberi contoh: komite pengarah TI, komite pengadaan barang dan jasa, komite produk, dan komite SDM. SEOJK 12/SEOJK.03/2024 dan SEOJK 15/SEOJK.03/2025 menambahkan komite aset dan liabilitas. Karena itu:

  • Sebut komite ini "boleh dibentuk" atau "praktik internal, mengikuti kebijakan BPR masing-masing", bukan "wajib menurut OJK".
  • Komite ini tetap wajib punya pedoman dan tata tertib kerja bila dibentuk (Pasal 67 mencakup komite Direksi) dan tetap wajib membuat risalah (Pasal 68 ayat (5)). perlu dicek Pasal 68 ayat (2) dan (3) secara khusus mengatur kuorum komite Dewan Komisaris. Bunyi ayat (1) dan (5) umum ("rapat komite", "komite"), sehingga kami membacanya berlaku juga untuk komite Direksi. Konfirmasikan dengan kepatuhan.
  • Komite disiplin/etik tidak disebut sama sekali di POJK 9/2024 maupun SEOJK tata kelola. Dasarnya adalah peraturan perusahaan atau kebijakan SDM BPR.
  • Komite SDM tidak menggantikan Komite Remunerasi & Nominasi. Komite SDM ada di bawah Direksi dan mengurus pegawai. Komite Remunerasi & Nominasi ada di bawah Dewan Komisaris dan mengurus remunerasi serta calon pengurus.

Contoh kasus (BPR fiktif)

Red flag

Bendera merah dan kuning di samping dokumen, dengan kaca pembesar.

Peran Anda

  • Ketua atau anggota komite: baca pedoman komite, pastikan kuorum terpenuhi, catat risalah, ungkapkan benturan kepentingan, dan sampaikan rekomendasi tertulis ke organ yang Anda bantu.
  • Dewan Komisaris: putuskan susunan komite dalam rapat, evaluasi komite secara berkala, dan pastikan rangkap ketua tidak melebihi batas.
  • Direksi: terbitkan pengangkatan anggota komite Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, bentuk komite Direksi yang diwajibkan, dan jangan menjadi anggota komite Dewan Komisaris.
  • Kepatuhan dan Corsec: jaga piagam komite, jadwal rapat, risalah, dan pengungkapan komite di laporan tata kelola.
  • SKAI dan manajemen risiko: siapkan bahan pemantauan untuk komite audit dan komite pemantau risiko.
  • SDM: pejabat yang membidangi SDM adalah anggota minimal komite remunerasi & nominasi dan wajib hadir agar rapatnya kuorum (Pasal 62 ayat (1) huruf c, Pasal 68 ayat (3)).

Daftar perlu dicek di modul ini

  1. Komite kredit/pembiayaan. Lampiran POJK 1/2024 dan POJK 24/2024 memakai rumusan "membentuk ... terutama bagi" BPR yang memiliki kredit kepada pihak terkait, debitur grup/besar, atau berisiko tinggi. Rumusan ini tidak memuat ambang angka. Apakah semua BPR wajib membentuknya? Kami menandainya "diatur OJK", bukan "wajib", sampai dikonfirmasi ke OJK atau kepatuhan. perlu dicek
  2. Kebijakan berbeda dari OJK (Pasal 59 ayat (5)) bisa membuat kewajiban komite suatu BPR berbeda dari tabel. Periksa surat OJK BPR Anda. perlu dicek
  3. Rapat komite Direksi. Kami membaca Pasal 68 ayat (1) dan (5) berlaku umum untuk semua komite, sedangkan kuorum ayat (2)–(3) khusus komite Dewan Komisaris. perlu dicek
  4. Tugas komite audit terkait akuntan publik (Pasal 64 ayat (4)) merujuk ke POJK 9/2023. Rinciannya belum dibaca untuk modul ini. perlu dicek

Resume

  • Ada tiga komite Dewan Komisaris yang wajib bila modal inti paling sedikit Rp50 miliar: audit, pemantau risiko, remunerasi & nominasi. Ketiganya diketuai Komisaris Independen, dan Direksi dilarang menjadi anggota.
  • Komite Manajemen Risiko wajib bila modal inti paling sedikit Rp80 miliar. Anggotanya mayoritas Direksi tanpa Direktur Utama, dan rekomendasinya ditujukan ke Direktur Utama.
  • Komite kredit/pembiayaan diatur di lampiran POJK kualitas aset dan memberi rekomendasi ke Direksi.
  • Pengadaan, SDM, disiplin, ALCO, dan TI adalah praktik internal yang boleh dibentuk, kecuali bila OJK memerintahkannya.
  • Semua komite wajib punya pedoman, rapat sesuai pedoman, dan risalah. Bila modal inti kurang dari Rp50 miliar, fungsi komite Dewan Komisaris dijalankan Dewan Komisaris sendiri.

Lanjutkan ke Kuis Komite di BPR & BPRS, jalur Ketua & Anggota Komite, atau modul Tata Kelola BPR.

Sumber