Lewati ke isi utama

Ketua & Anggota Komite

Ketua dan anggota komite Dewan Komisaris (audit, pemantau risiko, remunerasi & nominasi), komite Direksi (manajemen risiko, kredit/pembiayaan), dan komite internal (pengadaan, SDM, disiplin): siapa boleh duduk, apa tugasnya, dan kepada siapa melapor.

PengurusBPR/S7 modul

✓ Ditinjau 19 Nov 2026

Catatan pemahaman untuk Ketua & Anggota Komite

  • Komite membantu Dewan Komisaris atau Direksi dan tidak menggantikan mereka. Hasil kerjanya berupa rekomendasi, bukan keputusan.
  • Modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib membentuk komite audit, pemantau risiko, serta remunerasi & nominasi (Pasal 59 POJK 9/2024).
  • Ketiga komite Dewan Komisaris diketuai Komisaris Independen, Direksi dilarang menjadi anggota, dan seorang ketua paling banyak memimpin 2 komite.
  • Komite Manajemen Risiko wajib pada modal inti paling sedikit Rp80 miliar. Anggotanya mayoritas Direksi tanpa Direktur Utama, dan rekomendasinya ke Direktur Utama.
  • Rapat komite audit dan pemantau risiko sah bila dihadiri mayoritas anggota, termasuk 1 Komisaris Independen dan 1 Pihak Independen. Hasilnya wajib dicatat dalam risalah.
  • Komite pengadaan, SDM, disiplin, ALCO, dan TI adalah praktik internal. Komite ini boleh dibentuk dan mengikuti kebijakan BPR, kecuali OJK memerintahkannya.
  • Di BPRS, satu anggota DPS boleh duduk di tiap komite Dewan Komisaris. Komite tanpa DPS wajib meminta pendapat DPS soal prinsip syariah.
  • Ungkapkan benturan kepentingan sebelum memberi rekomendasi, terutama soal calon pengurus dan remunerasi.

Modul berurutan

Modul berurutan

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. Langkah 8

Peran

Ketua dan anggota komite membantu Dewan Komisaris atau Direksi menjalankan tugasnya. Mereka memantau, mengevaluasi, dan memberi rekomendasi tertulis, tetapi tidak mengambil alih keputusan organ yang mereka bantu. Satu orang bisa menjadi anggota lebih dari satu komite, asalkan memenuhi syarat tiap komite dan batas rangkap ketua.

Tugas dan Wewenang

Tugas utama ketua komite

  • Memimpin rapat sesuai pedoman dan tata tertib kerja (piagam) komite, serta memastikan kuorum terpenuhi (Pasal 67–68 POJK 9/2024).
  • Memastikan setiap rapat dicatat dalam risalah yang memuat masalah yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan (Pasal 68 ayat (5); SEOJK 12/SEOJK.03/2024 bagian V angka 4).
  • Menyusun program kerja komite dan melaporkan realisasinya untuk laporan tata kelola (SEOJK 12/SEOJK.03/2024 bagian XIV).
  • Menyampaikan rekomendasi komite secara tertulis ke organ yang dibantu: komite Dewan Komisaris ke Dewan Komisaris, komite Direksi ke Direksi atau Direktur Utama.
  • Mengusulkan reviu pedoman komite secara berkala (Pasal 67 ayat (2) huruf c).

Tugas utama anggota komite

  • Hadir dan aktif dalam rapat. Kehadiran Komisaris Independen, Pihak Independen, atau pejabat SDM menentukan sah tidaknya rapat (Pasal 68 ayat (2)–(3)).
  • Menelaah bahan rapat sesuai keahliannya, misalnya keuangan/akuntansi, hukum/perbankan, atau manajemen risiko (Pasal 60–61).
  • Mengungkapkan benturan kepentingan atas setiap usulan yang dibahas (Pasal 66 ayat (2) untuk komite remunerasi & nominasi; prinsip yang sama dipakai di komite lain sesuai pedoman).
  • Menjaga kerahasiaan data dan informasi bank yang diterima sebagai anggota komite.

Tugas pokok per komite (ringkas)

  • Komite Audit: memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, kinerja SKAI, kesesuaian laporan keuangan dengan SAK, dan tindak lanjut temuan (Pasal 64).
  • Komite Pemantau Risiko: mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, serta memantau Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko (Pasal 65).
  • Komite Remunerasi & Nominasi: mengevaluasi kebijakan remunerasi, serta merekomendasikan calon Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pihak Independen (Pasal 66).
  • Komite Manajemen Risiko: memberi rekomendasi kebijakan, perbaikan penerapan, dan keputusan yang menyimpang dari prosedur normal kepada Direktur Utama (Pasal 16 POJK 13/POJK.03/2015; Pasal 17 POJK 23/POJK.03/2018).
  • Komite Kredit / Pembiayaan: merekomendasikan persetujuan atau penolakan kredit/pembiayaan secara independen beserta pertimbangannya kepada Direksi (Lampiran III POJK 1/2024; Lampiran IV POJK 24/2024).
  • Komite internal (pengadaan, SDM, disiplin, ALCO, TI): tugasnya mengikuti SK Direksi dan kebijakan BPR. Uraian di modul hanya ilustrasi.

Wewenang

  • Meminta data, laporan, dan penjelasan yang diperlukan sesuai wewenang yang tertulis dalam pedoman komite (Pasal 67 ayat (2) huruf a).
  • Mengundang pejabat terkait, misalnya kepala SKAI atau kepala manajemen risiko, untuk memaparkan bahan rapat sesuai pedoman.
  • Memberi rekomendasi. Keputusan akhir tetap ada pada Dewan Komisaris, Direksi, atau RUPS sesuai ketentuan.

Tanggung jawab & ukuran kinerja

  • Rapat terselenggara sesuai jadwal, kuorum terpenuhi, dan risalahnya lengkap.
  • Program kerja komite terealisasi dan diungkap dalam laporan tata kelola.
  • Rekomendasi ditindaklanjuti dan dipantau sampai selesai.
  • Hasil evaluasi Dewan Komisaris atas komite (Pasal 59 ayat (4)).

Yang tidak boleh dilakukan

  • Anggota Direksi menjadi anggota komite audit, komite pemantau risiko, atau komite remunerasi & nominasi (Pasal 60 ayat (3), 61 ayat (3), 62 ayat (3)).
  • Ketua komite Dewan Komisaris merangkap sebagai ketua di lebih dari 1 komite lain (Pasal 63).
  • Menyembunyikan benturan kepentingan atas calon atau usulan yang direkomendasikan (Pasal 66 ayat (2)).
  • Menyebut komite internal sebagai "wajib OJK" tanpa pasal.
  • Memakai informasi komite untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.

Hubungan kerja

  • Atasan langsung: komite Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Pasal 59 ayat (2)); komite Direksi bertanggung jawab kepada Direksi (Pasal 58 ayat (3)).
  • Mitra kerja utama: SKAI, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja manajemen risiko, SDM, corsec, auditor ekstern, dan DPS (pada BPRS).

Anggota komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris (Pasal 59 ayat (3)). Pihak Independen direkomendasikan oleh komite remunerasi & nominasi (Pasal 66 ayat (1) huruf b angka 3).

Catatan: susunan, masa tugas, honorarium, dan wewenang rinci komite mengikuti pedoman komite serta SK Dewan Komisaris atau SK Direksi bank masing-masing.

Cara memakai jalur ini

Mulai dari modul Komite di BPR & BPRS. Cari kartu komite tempat Anda bertugas, lalu kerjakan kuisnya. Setelah itu lanjutkan ke Tata Kelola BPR untuk gambaran organ dan fungsi kontrol, serta Pihak Terkait & BMPK/BMPD bila Anda duduk di komite kredit/pembiayaan atau komite audit.

Kuis