Lewati ke isi utama

Ruang Bankir · Regulasi

Pustaka Regulasi

Regulasi yang mengikat BPR & BPRS: mana yang masih berlaku, yang sudah terbit tetapi belum berlaku, dan yang sudah tidak berlaku beserta pencabutnya. Setiap entri menautkan sumber resmi, untuk terbitan OJK langsung ke ojk.go.id.

126 berlaku 3 terbit, belum berlaku 34 tidak berlaku

Diperiksa per 17-11-2026 (katalog v1.2). Status regulasi bisa berubah sewaktu-waktu; selalu cek sumber resmi (ojk.go.id, lps.go.id, jdih.ppatk.go.id, dsnmui.or.id) sebelum dipakai sebagai acuan.

A. Undang-Undang (7)

B1. POJK/SEOJK/PADK khusus BPR & BPRS — kelembagaan, modal, kegiatan usaha (11)

B2. Khusus BPR & BPRS — kualitas aset, BMPK/BMPD, kesehatan, rencana bisnis (9)

B3. Khusus BPR & BPRS — tata kelola, kepatuhan, audit intern, manajemen risiko, TI (11)

B4. Khusus BPR & BPRS — pelaporan, transparansi, akuntansi (4)

C. POJK/SEOJK/PADK umum (LJK/bank) yang juga berlaku bagi BPR/S (30)

D. Peraturan LPS (PLPS) (5)

E. Ketentuan PPATK (JDIH PPATK) (17)

  • Berlaku Per-PPATK 1/2021 PJK (termasuk BPR/S)Prioritas 1

    Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan

    Tanggal 29 Jan 2021tata cara LTKM, LTKT, LTKL via goAML

    berlaku (mencabut PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 & PER-12/1.02/PPATK/06/13)

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 281 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)Teller

  • Berlaku Per-PPATK 14/2021 Pihak pelapor

    Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor

    Tanggal 5 Agu 2021juknis aplikasi goAML

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 279 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)Teknologi Informasi

  • Berlaku SE Ka-PPATK 7/2021 BPR & BPRSPrioritas 1

    Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi BPR dan BPR Syariah

    Tanggal 30 Jun 2021jenis & instrumen transaksi goAML bagi BPR/BPRS

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 293 KB · 10 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

  • Berlaku SE Ka-PPATK 4/2021 PJK

    Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan

    Tanggal 29 Apr 2021format transaksi & aktivitas laporan LTKM

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 270 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

  • Berlaku Per-PPATK 18/2017 PJK

    Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan

    Tanggal 22 Des 2017penghentian sementara & penundaan transaksi

    berlaku (mencabut PER-03/1.02.1/PPATK/03/12)

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 306 KB · 10 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)TellerCustomer ServiceKepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

  • Berlaku Per-PPATK PER-11/1.02/PPATK/06/2013 PJK

    Peraturan PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

    Tanggal 22 Jul 2013identifikasi TKM

    berlaku (diubah PER-04/1.02/PPATK/03/2014)

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 291 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)TellerCustomer Service

  • Berlaku Per-PPATK PER-04/1.02/PPATK/03/2014 PJK

    Peraturan PPATK Nomor Per-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

    Tanggal 20 Mei 2014perubahan identifikasi TKM

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 283 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

  • Berlaku Per-PPATK 21/2013 PJK

    Peraturan PPATK Nomor 21 Tahun 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

    Tanggal 16 Des 2013identifikasi transaksi keuangan tunai

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 289 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)TellerKasir / Kas Besar

  • Berlaku Per-Ka-PPATK 11/2012 PJK

    Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dalam Kewajiban Pelaporan

    Tanggal 18 Sep 2012transaksi tunai yang dikecualikan dari pelaporan

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 289 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)Teller

  • Berlaku Per-Ka-PPATK PER-02/1.02/PPATK/02/2014 PJK

    Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02 /1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

    Tanggal 26 Feb 2014SIPESAT (sistem informasi pengguna jasa terpadu)

    lihat cek manual #11

    Sumber: PPATKPerlu dicek manual #11

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 287 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)Teknologi Informasi

  • Berlaku SE Ka-PPATK 8/2016 PJK

    Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

    Tanggal 7 Des 2016tata cara penyampaian SIPESAT

    berlaku (diubah SE 6/2025)

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 273 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

  • Berlaku SE Ka-PPATK 6/2025 PJK

    Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

    Tanggal 21 Mei 2025perubahan SE 8/2016 (SIPESAT)

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 273 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

  • Berlaku Per-PPATK 11/2020 PJK

    Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person

    Tanggal 11 Des 2020aplikasi PEP

    berlaku (JDIH PPATK: "Status Peraturan: Berlaku", tanpa catatan dicabut; URL dicek ulang 17-11-2026: terbuka)

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 288 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)Customer Service

  • Berlaku SE Ka-PPATK 5/2016 PJK

    Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam DTTOT

    Tanggal 1 Jun 2016pemblokiran serta-merta dana DTTOT

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 304 KB · 10 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)Customer ServiceTeller

  • Berlaku Per-PPATK 14/2023 PJK

    Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro

    Tanggal 8 Sep 2023pencegahan pendanaan proliferasi & pemblokiran serta-merta

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 283 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

  • Berlaku SE Ka-PPATK 3/2015 PJK

    Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

    Tanggal 4 Mei 2015indikator TKM bagi PJK

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 285 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)TellerCustomer ServiceAO Dana / Funding

  • Berlaku SE Ka-PPATK 5/2023 PJK

    Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

    Tanggal 17 Mei 2023indikator TKM terkait pendanaan terorisme

    Sumber: PPATK

    Unduh materi (PDF)Slide PDF · 288 KB · 9 slide

    Jabatan terdampak:APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

F. Fatwa DSN-MUI produk utama BPRS (judul, nomor & URL dari dsnmui.or.id) (35)

Sudah tidak berlaku (34)

Diambil dari catatan pencabutan di halaman resmi OJK/JDIH PPATK. Klik nama pencabut untuk melompat ke entrinya.

Perlu dicek manual (16)

Hal yang belum bisa dipastikan dari halaman resmi yang dibuka. Entri terkait diberi tanda “Perlu dicek manual #”.

  1. SEOJK 2/SEOJK.03/2025 (KPMM BPR) terbit sebelum POJK 7/2026 dan melaksanakan POJK 5/POJK.03/2015 yang kini dicabut — pastikan apakah dinyatakan tetap berlaku oleh POJK 7/2026.
  2. POJK 66/POJK.03/2016 (KPMM BPRS) — sebagian terjawab: catatan halaman OJK POJK 24/2024 menyatakan yang dicabut hanya Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5) POJK 66/POJK.03/2016; POJK 29/POJK.03/2019 dicabut seluruhnya. Jadi POJK 66/POJK.03/2016 selebihnya masih berlaku. Sisa yang perlu dicek: apakah POJK 66/POJK.03/2016 masih menjadi dasar KPMM BPRS di samping PADK 12/2026 (POJK KPMM BPRS pengganti belum ditemukan).
  3. UU 21/2008 (Perbankan Syariah), UU 27/2022 (PDP), UU 21/2011 (OJK): belum dibuka dari sumber resmi (peraturan.bpk.go.id masih balas 503 per 17-11-2026). Wajib dicek sebelum dimuat; alternatif resmi yang terbukti bisa dibuka: peraturan.go.id.
  4. UU 10/1998 dan teks konsolidasi UU Perbankan pasca-P2SK: halaman OJK yang dibuka hanya menyebut "UU 7/1992 sebagaimana telah diubah". URL UU-P2SK sudah diganti ke naskah resmi https://peraturan.go.id/id/uu-no-4-tahun-2023 (dibuka 17-11-2026: judul "UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan", tanggal pengundangan 12 Januari 2023). peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023 balas 503 sehingga tidak dipakai. Temuan baru: lps.go.id/undang-undang memuat "UU RI Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023" (halaman lps.go.id terbuka, tanggal tayang 17 Jun 2026) — isi perubahan dan dampaknya ke BPR/BPRS belum dicek; pertimbangkan menambah entri tersendiri.
  5. UU 24/2004 (LPS): URL kini halaman per-UU di lps.go.id (judul halaman "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan", memuat PDF UU-Nomor-24-Tahun-2004.pdf); catatan: slug URL-nya keliru dari LPS ("undang-undang-nomor-4-tahun-2023-...") tetapi isinya UU 24/2004; tanggal UU belum diisi karena halaman hanya memuat tanggal tayang (15 Jun 2024). Status perubahan oleh UU 4/2023 perlu dicocokkan ke naskah; tingkat bunga penjaminan & syarat simpanan dijamin ada di PLPS induk penjaminan simpanan yang belum terlihat di daftar lps.go.id/plps (halaman hanya menampilkan PLPS 2023–2026).
  6. POJK 19/2023 (SDM BPR/S): catatan pencabutan tidak terbaca; cek apakah mencabut POJK 47/POJK.03/2017 (dana pendidikan SDM BPR/S) dan POJK 44/POJK.03/2015 (sertifikasi kompetensi direksi/komisaris BPR/S).
  7. POJK 8/2023 (APU-PPT): halaman OJK tidak memuat catatan pencabutan; cek status POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019. SEOJK 32/SEOJK.03/2017: halaman OJK sendiri kini dipakai (Tanggal Berlaku 22-06-2017, tanpa catatan pencabutan); catatan SEOJK 16/SEOJK.03/2024 menyatakannya "masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan". Kesesuaiannya dengan POJK 8/2023 tetap perlu dicek dari naskah.
  8. POJK 49/POJK.03/2017 & SEOJK 41/SEOJK.03/2017 (BMPK BPR); POJK 20/POJK.03/2019 (TKS BPRS); POJK 37/POJK.03/2016 & SEOJK 52/53/SEOJK.03/2016 (rencana bisnis); SEOJK 37/SEOJK.03/2015 (produk BPRS); SEOJK 39/SEOJK.03/2017 (laptah BPR); SEOJK 8/SEOJK.03/2019 & 18/SEOJK.03/2021 (laporan bulanan BPR); SEOJK 18/SEOJK.03/2019 (laporan bulanan BPRS); SEOJK 46/SEOJK.03/2016 (BPRS); SEOJK 16/SEOJK.03/2015 (BPR); POJK 12/POJK.03/2016 & SEOJK 45/SEOJK.03/2017 (kegiatan usaha & jaringan kantor BPR); POJK 62/POJK.03/2016 & 10/POJK.03/2016 (transformasi LKM/BKD); POJK 34/POJK.03/2020 jo. 2/POJK.03/2021 jo. 18/POJK.03/2021 (kebijakan COVID-19 BPR/S) — kemungkinan besar sudah diganti/berakhir, tetapi catatan pencabutannya belum ditemukan di halaman yang dibuka.
  9. POJK 61/POJK.07/2020 (LAPS SJK), POJK 18/POJK.07/2018 (layanan pengaduan), POJK 1/POJK.07/2013, POJK 76/POJK.07/2016, SEOJK 2, 13, 14/SEOJK.07/2014 (pengaduan, perjanjian baku, kerahasiaan data konsumen): status setelah POJK 22/2023 belum terkonfirmasi.
  10. Cakupan bagi BPR/BPRS belum pasti: POJK 19/2025 (kemudahan akses pembiayaan UMKM), POJK 1/POJK.03/2022 (Laku Pandai), POJK 4/2026 & PADK 14/2026 (produk investasi perbankan syariah), PADK 42/PADK.03/2025 (perintah tertulis penanganan bank), POJK 51/POJK.03/2017 (keuangan berkelanjutan), POJK 18/POJK.03/2017 jo. 64/POJK.03/2020 (SLIK induk & perubahan pertama — naskah induk belum dibuka), POJK 3/POJK.02/2014 jo. 22/POJK.02/2018 (pungutan OJK).
  11. Per-Ka-PPATK PER-02/1.02/PPATK/02/2014 (SIPESAT): status di JDIH kosong; pastikan masih berlaku.
  12. Fatwa DSN-MUI — nomor sudah terisi untuk 35/35 entri, diambil dari tabel nomor–judul di https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/ (halaman 1–17, 168 baris, dibuka 17-11-2026) dan dicocokkan berdasarkan judul persis. Yang masih perlu dicek: hubungan fatwa lama vs baru — 01 (No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah) vs 02 (No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli Murabahah); 11 (No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah) vs 12 (No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Akad Mudharabah); 15 (No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah) vs 16 (No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Akad Ijarah). Halaman fatwa baru di dsnmui.or.id (dan API WordPress-nya) hanya berisi judul, tanpa pernyataan mencabut/mengganti; tautan PDF Google Drive untuk fatwa 111, 112, 115 balas 404/400 saat dibuka, sehingga relasinya belum terverifikasi. Fatwa Rahn Emas (26/DSN-MUI/III/2002) & Rahn Tasjily (68/DSN-MUI/III/2008) berstatus "dalam penyempurnaan" di situs DSN.
  13. PBI/PADG Bank Indonesia: halaman bi.go.id/publikasi/peraturan terbuka, tetapi belum ditemukan PBI/PADG yang jelas mengikat BPR/S (kandidat: ketentuan pengelolaan uang Rupiah/uang palsu untuk teller, PADG 32/2026 Pelindungan Konsumen BI bila BPR menyelenggarakan layanan sistem pembayaran). Perlu penelusuran manual.
  14. SAK EP / pedoman akuntansi BPRS (R-AKT untuk BPRS): panduan akuntansi BPRS setara SEOJK 21/SEOJK.03/2024 belum ditemukan di daftar OJK.
  15. Ketentuan sertifikasi kompetensi kerja SDM BPR/S (R-SKK): belum ditemukan ketentuan khusus yang berlaku selain POJK 19/2023 dan POJK 11/POJK.02/2021.
  16. SEOJK 24/SEOJK.03/2020 (perubahan SEOJK 5/SEOJK.03/2016, tata kelola BPR): catatan halaman OJK SEOJK 12/SEOJK.03/2024 (berlaku 18-10-2024) menyatakan SEOJK 5/SEOJK.03/2016 dan SEOJK 24/SEOJK.03/2020 "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" — karena itu dimasukkan ke daftar tidak berlaku. Namun catatan SEOJK 16/SEOJK.03/2024 (berlaku 1-12-2024, pelaporan BPR) masih mendaftar SEOJK 24/SEOJK.03/2020 sebagai "tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan". Cocokkan dengan naskah kedua SEOJK (kemungkinan hanya terkait aspek pelaporan).